Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Akan Mirip Bansos?
JAKARTA, investortrust.id - Janji presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk melaksanakan program makan bergizi gratis mulai menemukan titik terang. Bahkan, pemerintah telah memasukkan anggaran dana Rp 71 triliun untuk merealisasikan program ini.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat program ini muncul, karena janji politik semata. Hal ini menjadikan kemunculannya terkesan dipaksakan.
“Makan siang gratis itu akan jadi sesuatu program yang dipaksakan dan memang janji politik. Saya lebih memandangnya janji politik saja,” kata Nailul ketika ditemui investortrust.id, di Jakarta, Rabu (27/6/2024).
Baca Juga
Grace Natalie: Makan Bergizi Gratis Bentuk Keberlanjutan Program Kemasyarakatan
Nailul mengatakan, dengan anggaran Rp 71 triliun tersebut, program makan bergizi gratis akan menimbulkan berbagai konsekuensi. Misalnya, dalam konteks kuantitas program makan bergizi gratis mekanismenya akan mirip bantuan sosial (bansos).
“Tentu tidak akan semua dapat. Mentok (target) 51% atau mereka akan mengalihkan seperti program bansos, tidak semua orang dapat program makan bergizi gratis, tapi diberikan untuk golongan tertentu,” kata dia.
Dengan anggaran yang disediakan itu, Nailul memprediksi, pembentukan badan baru untuk mengurusi program ini tidak akan berjalan efektif. Terlebih badan baru tersebut harus berbagi tupoksi dan regulasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. “Badan baru tidak efektif itu,” ucap dia.
Baca Juga
BPN Sebut Program Makan Bergizi Gratis Buat Produk Petani dan Peternak Dalam Negeri Terserap Optimal
Nailul mengatakan, melihat anggaran yang dialokasikan untuk makan bergizi gratis relatif kecil, dibanding perhitungan tim Prabowo-Subianto. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko menyebut untuk tahap pertama awal tahun pemerintahan, makan bergizi gratis menghabiskan sekitar Rp 100-120 triliun.
Melihat keputusan ini, Nailul memproyeksikan, pemerintah Prabowo-Gibran akan kembali mengubah APBN untuk mengakomodasi kebutuhan biaya tersebut. Langkah ini diprediksi dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran agar pengelolaan anggaran lebih fleksibel.
“Pasti sih kayaknya. APBN 2025 ini kan melanjutkan, akan lebih fleksibel bagi pemerintahan ke depan itu untuk APBN-P,” ujar dia.