Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Arahan Jokowi untuk APBN 2025
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengungkap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada lembaga di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut terkait dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
"Arahan Pak Jokowi jelas, masukkan semua visi misi presiden terpilih ke dalam APBN 2025," kata Febrio, dalam seminar nasional bersama Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Ia berujar penyusunan RAPBN 2025 terbilang spesial karena disusun di tengah masa transisi. Adapun penyusunan RAPBN 2025 masih dalam pembahasan pendahuluan antara pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kemudian ia berharap proses transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi menuju presiden terpilih Prabowo Subianto dapat terjadi dengan lancar dan tanpa disrupsi berarti. Ia menambahkan tidak terdisrupsinya masa transisi akan menjadi kunci bagi perekonomian domestik di tahun 2025.
Baca Juga
Program Makan Bergizi Dianggarkan Rp 71 T dalam RAPBN 2025, Ini Respons Chatib Basri
Selain itu, ia membeberkan APBN 2025 juga disusun dengan mengakomodir sejumlah kebijakan makro fiskal yang akan menjadi pijakan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Cita-cita kita sama, ingin menjadi negara maju di 2045, masih jauh, masih banyak tantangan," sambungnya.
Disampaikan Kepala BKF tersebut, untuk menjadi negara maju di tahun 2045 pemerintah membutuhkan capaian gross national income (GNI) per kapita di atas US$ 22.000. Sedangkan data terakhir BKF Kemenkeu mencatat GNI Indonesia ada di kisaran US$ 4.500 hingga US$ 4.600 per kapita.
Untuk mencapai target itu, pemerintah menaksir target pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 6% - 7% setiap tahunnya. Sementara saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang steady safe di kisaran 5,1% - 5,2%.
Baca Juga
Sri Mulyani dan Tim Prabowo Komitmen Defisit APBN 2025 di Bawah 3%
"Untuk tahun 2025 kita sudah punya kesepakatan di DPR, kita punya range untuk asumsi pertumbuhan ekonomi 2025 adalah 5,1% - 5,5%," tuturnya.
Pemerintah bersama tim sinkronisasi presiden terpilih juga telah menetapkan akan melanjutkan keberlanjutan disiplin fiskal dengan defisit APBN di bawah -3% dari produk domestik bruto (PDB). Adapun pemerintah dan Banggar DPR juga menyepakati defisit fiskal berada di kisaran 2,29% - 2,82%.
Lebih lanjut ia mengungkap kesepakatan tersebut diharapkan akan menjadi guidance yang kuat bagi pemerintahan yang sedang menyusun serta pemerintahan terpilih sebagai pelaksana APBN 2025. Ia berharap Undang-Undang (UU) APBN Tahun 2025 setidaknya akan rampung di akhir September 2024 ini.
"Proses ini membutuhkan komunikasi yang insentif, harapannya transisi berjalan smooth," tandasnya.