Program Makan Bergizi Dianggarkan Rp 71 T dalam RAPBN 2025, Ini Respons Chatib Basri
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah baru saja menetapkan alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Ekonom senior yangn juga mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri turut memberikan respons atas keputusan tersebut.
Menurut Chatib, keputusan itu merupakan sinyal positif bagi fundamental ekonomi nasional. Dalam konteks ini, ia menyinggung soal pergerakan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi akibat tekanan indeks dolar AS (DXY).
"Dalam kasus Indonesia, pelemahan rupiah juga dipicu adanya kekhawatiran mengenai kesinambungan fiskal Indonesia," kata Chatib Basri dalam cuitannya di akun X pribadi @chatibbasri, Senin (24/6/2024).
Baca Juga
Chatib membeberkan, saat ini terdapat kekhawatiran pasar mengenai defisit fiskal yang diduga akan melonjak untuk mengakomodasi program prioritas presiden terpilih. Kekhawatiran itu turut memicu pelemahan rupiah. "Pasar khawatir jika fiskal Indonesia menjadi tidak sustainable," ujar dia.
Karena itu, Chatib Basri mengapresiasi keputusan pemerintah yang disampaikan langsung Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menkeu, Sri Mulyani Indrawati yang akan menjaga pengetatan defisit anggaran pada kisaran 2,29 - 2,82% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Peta Kebijakan Makroekonomi
Mantan Menkeu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga mengungkapkan, langkah pemerintah menetapkan besaran alokasi anggaran untuk program makan bergizi dan menjaga pengetatan defisit anggaran turut membuka sejumlah kepastian peta kebijakan makroekonomi domestik.
Chatib Basri memuji langkah pemerintah yang kembali akan melanjutkan pengetatan fiskal dan menjaga defisit anggaran dalam rentang 2,29 - 2,82% dari PDB. "Saya kira ini penting sekali, karena implikasinya pemerintah saat ini dan ke depan akan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah 3%," tegas dia.
Dengan rentang defisit APBN di kisaran 2,29 - 2,82% terhadap PDB, kata Chatib Basri, rasio utang terhadap PDB diperkirakan berada pada kisaran 37-38%. Angka itu lebih rendah dari rasio utang terhadap PDB pada 2023 sebesar 39%.
"Angka ini jelas jauh lebih rendah dari spekulasi pasar bahwa rasio utang terhadap PDB akan menjadi 50%," tandas dia.
Chatib menuturkan, dalam situasi ekonomi global yang mengalami ketidakstabilan akibat tingkat suku bunga The Fed (Fed Funds Rate/FFR) yang diperkirakan masih bertahan tinggi hingga tahun depan, penjelasan kepastian disiplin fiskal menjadi hal yang sangat penting.
Baca Juga
Pemerintah Pastikan Program Makan Siang Gratis Tidak Ambil Dana BOS
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya memastikan program makan bergizi gratis telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Nilai anggaran program makan bergizi gratis yang dialokasikan dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 71 triliun.
“Program (makan) bergizi gratis sudah dialokasikan di dalam RAPBN 2025 sekitar Rp 71 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers mengenai kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025, di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6/2024).
Airlangga mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, serta Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintah Sufmi Dasco Ahmad dan Thomas Djiwandono telah bertemu untuk membahas tekanan dolar AS yang menyebabkan rupiah terpuruk ke level Rp 16.400 per dolar AS, dibanding Rp 15.000 per dolar AS dalam asumsi makro APBN 2024.
“Telah ada pertemuan antara pemerintah dan presiden terpilih. Dalam pertemuan tersebut, saya, Bu Menkeu, Mas Tommy Djiwandono, Pak Presiden terpilih dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendapat penjelasan mengenai kondisi perekonomian terkait dengan RAPBN 2025,” papar dia.