Tim Prabowo-Gibran Bantah Rasio Utang Pemerintah akan Naik Melebihi 50% PDB
JAKARTA, investortrust.id - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, membantah rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto Indonesia (debt to GDP ratio) akan berada di atas 50%. Kemenkeu mencatat, utang pemerintah sebesar Rp 8.338,43 triliun hingga akhir April 2024 atau sekitar 36,5% PDB.
"Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50% dan sebagainya, itu tidak mungkin," kata Thomas, saat menghadiri konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rancangan APBN 2025, di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6/2024).
Thomas mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR.
Defisit APBN 2,82% PDB
Selain itu, Thomas memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB. Dengan perkiraan rentang defisit itu, lanjut dia, rasio utang ke PDB Indonesia berada pada rentang 37,82% hingga 38,71% dari PDB.
"Kami juga ingin menekankan bahwa presiden terpilih komitmen terhadap defisit atau target defisist yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR," ucap dia.
Thomas bahkan meminta masyakat mengawasi perhitungan yang ada. "Nanti, silakan saja dihitung. Intinya, kami komitmen terhadap target yang sudah direncanakan kini dan telah disepakati dengan DPR," ucap dia.
Baca Juga
Menkomarves Luhut: Kenaikan Utang Pemerintah Tak Perlu Dikhawatirkan
Isu melonjaknya rasio utang terhadap PDB dalam APBN pada 2025 sempat memengaruhi sentimen pelaku pasar keuangan di dalam negeri. Isu ini turut menjadi faktor penekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menembus level psikologis Rp 16.400 per dolar AS.
Thomas juga memastikan akan terus mengikuti siklus pembahasan RAPBN 2025. Ini termasuk rancangan alokasi anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 71 triliun.
"Rp 71 triliun buat kami adalah angka yang sangat baik. Tadi Ibu Menkeu menyatakan kami berkomitemen melakukan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas," ujar dia.