Airlangga Ingin Kerek Masyarakat Miskin ke Kelas Menengah, Ada Caranya?
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pemerintah serius berupaya mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 sebagai negara maju, yang berpenghasilan tinggi. Ia berujar fokus utama pemerintah saat ini adalah berupaya mengerek masyarakat miskin menuju kategori kelas menengah.
Menurut Airlangga, target pemerintah memperluas kelas menengah tentu akan menghadapi tantangan besar. Namun, ia optimistis target tersebut dapat terwujud melalui integrasi program-program pemberdayaan ekonomi dari sejumlah kementerian/lembaga.
"Beberapa pendekatan dapat dilakukan. Pertama, identifikasi program di kementerian/lembaga berdasarkan kriteria, yaitu satu akses terhadap pendapatan dan pekerjaan," ujar Airlangga dalam sambutan saat peluncuran Sistem Satu Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Pendekatan kedua melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Di berbagai kesempatan, eks menteri perindustrian (menperin) tersebut membeberkan langkah pemerintah, khususnya Kemenko Perekonomian, dalam upaya memperkuat SDM melalui optimalisasi sekolah vokasi serta pemanfaatan program Kartu Prakerja.
Ketiga, melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini, pemerintah mendorong terwujudnya digitalisasi UMKM.
Data Kemenko Perekonomian menunjukkan, hingga akhir tahun 2023, terdapat 25 juta pelaku usaha (39%) telah onboarding pada platform digital. Sedangkan pemerintah menargetkan 30 juta UMKM dapat onboarding di akhir tahun 2024.
Data Kemenko Perekonomian menunjukkan, hingga akhir tahun 2023, terdapat 25 juta pelaku usaha (39%) telah onboarding pada platform digital. Sedangkan pemerintah menargetkan 30 juta UMKM dapat onboarding di akhir tahun 2024.
"Kemudian langkah keempat adalah akses pembiayaan UMKM," sebutnya.
Memanfaatkan Sistem Satu Data Regsosek
Dalam upaya merealisasikan target melalui pendekatan tersebut, pemerintah membutuhkan integrasi data yang valid dan relevan, agar sasaran program memiliki ketepatan. Solusinya adalah dengan memanfaatkan Sistem Satu Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas.
"Dengan Regosesk, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas dan akurat tentang tingkat kesejahteraan dan kondisi rumah tangga serta berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya," beber Airlangga.
Airlangga mengatakan, data yang akan diintegrasikan melalui Regsosek menjadi krusial untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia menambahkan, data tersebut dapat menjadi alat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat kelas menengah, dengan penghasilan relatif lebih tinggi.
Berdasarkan keterangan yang diterima Investortrust.id, Regsosek memiliki data informasi sosial ekonomi, termasuk status kesejahteraan, dengan cakupan hampir 100% penduduk Indonesia. Regsosek diharapkan dapat menjadi sumber data bagi kementerian/lembaga dalam menetapkan sasaran program pemerintah, khususnya dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan.
Menko juga menyoroti sejumlah catatan berkenaan dengan pemanfaatan Sistem Satu Data. Ia menekankan agar stakeholders dapat memastikan data yang digunakan untuk mencapai sasaran berasal dari sumber yang sama atau dipadankan dengan Regsosek.
"Kemudian, juga menciptakan tata kelola data yang baik, di mana Regosek memenuhi prinsip keamanan privasi serta memudahkan akses dan pemanfaatan oleh pihak-pihak lain," sambung Airlangga.
Ia juga meminta untuk memastikan adanya mekanisme pemutakhiran data secara berkala dari Regsosek. Selain itu, dapat memonitor perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta menyesuaikan terhadap program pemberdayaan sebagaimana dibutuhkan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 mencatat angka kemiskinan nasional sebanyak 9,36%. Sementara, target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah turun menjadi sebesar 6,5-7,5%.
"Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas dan kuantitas kelas menengah untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi serta memperluas pemerataan kesejahteraan," tutur Airlangga.