Gambaran Anggaran Masih Blur, Menkeu Akan Bicara dengan Tim Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan berbicara dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran untuk mendapatkan gambaran utuh kebutuhan anggaran dalam APBN 2025 dan mekanisme pelaksanaan programnya.
"Mengenai program-program baru, sampai hari ini kita akan berkoordinasi dengan tim Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program tersebut," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan detail dari program pemerintahan baru akan dibahas dan dijelaskan terpisah oleh Tim Gugus Tugas Transisi. Dia mengatakan tugas yang dilakukannya yaitu mempersiapkan perhitungan untuk program prioritas pemerintahan baru.
Baca Juga
Wacana Mengemuka, Komisi XI DPR: APBN Perubahan Terjadi Tiap Transisi
"Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati, karena ini adalah instrumen penting bagi pemerintahan siapa saja ke depan," ujar dia.
Sri Mulyani mengatakan pembahasan APBN bersama Tim Gugus Tugas Transisi untuk mengupayakan terciptanya anggaran yang sustain. Dia menunjukkan komitmen itu dengan menerapkan batas defisit yang dijaga di level 3% dengan debt to GDP ratio tetap dijaga pada level affordable dan prudent.
"Jadi kita kita akan terus berkoordinasi dengan permerintah akan datang supaya mereka bisa melihat seluruh aspek dari APBN yang dikelola transparan, hati-hati, untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan secara sustain oleh pemerintahan baru," ucap dia.
Sementara itu Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah telah menyetujui sejumlah asumsi makro. Salah satu yang disetujui yaitu asumsi pertumbuhan ekonomi.
Dia mengatakan usulan pertumbuhan ekonomi dari pemerintah dengan rentang sebesar 5,1%-5,5% disetujui di tingkat pembahasan Komisi XI dan di tingkat Panja.
Sementara itu untuk inflasi, sama seperti usulan pemerintah, panja menyetujui pembahasan inflasi berada di rentang 1,5% hingga 3,5%. “Keputusan (inflasi dijaga di rentang) 1,5%-3,5%” kata Said, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Baca Juga
Untuk nilai tukar rupiah, Said mengatakan Banggar DPR menyetujui dilanjutkannya pembahasan pada rentang yang disepakati Komisi XI yang berada di kisaran Rp 15.300 hingga Rp 15.900 per dolar AS. Kesepakatan ini berbeda dengan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang berada pada rentang Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per dolar AS.
“Disepakati (kurs) Rp 15.300 - Rp 15.900 per dolar AS,” kata dia.
Sementara itu untuk suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami perubahan. Said mengatakan usulan pemerintah untuk suku bunga SBN 10 tahun berada pada rentang 6,9% hingga 7,3%. Sementara kesepakatan di Komisi XI berada pada rentang 6,9% hingga 7,2%.
“Keputusan 6,9%-7,2%” kata dia.
Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), kesepakatan yang terjadi di Komisi VII berubah. Kesepakatan di Panja berubah sesuai usulan pemerintah. Pemerintah mengusulkan ICP di harga US$ 75-85 per barel, sementara kesepakatan di Komisi VII yaitu US$ 80-85 per barel.
“Kami berkomunikasi dengan pimpinan di Komisi VII dan dari Kementerian ESDM, maka harga minyak mentah kita ICP kita dikembalikan ke US$ 75-85 per barel,” kata dia.
Said mengatakan soal lifting minyak dan gas bumi, Banggar DPR dan pemerintah memiliki persepsi yang sama. Dua asumsi untuk lifting minyak dan gas bumi diputuskan masing-masing, 580-605 ribu barel minyak mentah per hari (bph) dan gas sebesar 1.003 - 1.047 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).