Pemerintah dan DPR Tak Permasalahkan Pemangkasan Rating Ekuitas RI

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah dan DPR tidak mempermasalahkan pemangkasan rating ekuitas Indonesia oleh Morgan Stanley. Lembaga keuangan asal Amerika Serikat itu memangkas rating ekuitas RI menjadi underweight, akibat kebijakan fiskal Indonesia yang dinilai tak wajar.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan tidak takut dengan keputusan Morgan Stanley tersebut. Dia mengatakan, posisi rating tersebut tidak akan membuat perbedaan kewajiban pemerintah dalam membayar utang.

“Apa yang perlu ditakutkan? Indonesia itu dalam rating berapa pun, satu detik pun tidak pernah menunda membayar utang. Indonesia rating BBB dengan AS (yang) AAA sama levelnya,” kata Misbakhun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Baca Juga

Morgan Stanley Nilai Saham Indonesia Underweight, Analis: Harus Jadi Evaluasi

Misbakhun mengatakan meski dalam level berbeda dengan AS, Indonesia tidak pernah mengalami masalah government shutdown. Indonesia juga tidak mengalami debt ceiling.

“Terus apa yang membedakan? Jangan framing pemerintah Indonesia tidak kredibel,” ucap dia.

MS: Menimbulkan Beban Fiskal
Morgan Stanley (MS) memangkas rating ekuitas Indonesia karena program makan bergizi gratis, yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Program itu dianggap dapat menimbulkan beban fiskal.

“Itu kan pertanyaannya belum didesain. Kalau kami bisa deliver desain makan siang gratis, siapa yang tidak setuju? Rakyat Indonesia menghadapi masalah serius dalam gap kemiskinan. Kita punya generasi baru yang gizinya bagus dan beban itu di-suffer oleh negara, siapa yang nggak setuju?” kata dia.

Baca Juga

DPR Usul Defisit APBN 2025 Rendah, Menkeu: Tergantung Belanja Pemerintah Baru

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga tak mempermasalahkan pemangkasan rating ini. Dia mengatakan pemerintah ke depan justru akan banyak melakukan belanja investasi.

“Pemerintah ke depan menurut saya justru banyak melakukan investasi-investasi. Kalau belanja modal yang sifatnya ke investasi yang basisnya revenue based, itu bagus,” kata Suharso di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Suharso mengatakan, dalam pertemuannya dengan tim ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto, belanja modal yang memberikan utang kepada pemerintah. Dia mengatakan, pada pemerintahan mendatang, belanja modal yang dilakukan akan memiliki self financing tersendiri.

“Itu sangat memungkinkan. Di undang-undang perbendaharaan negara itu pemerintah boleh melakukan investasi,” ucap dia.

Suharso mengatakan, pemerintahan Joko Widodo juga sudah banyak melakukan investasi langsung. Ini misalnya melalui model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tapi, pola ini nantinya akan didorong untuk berubah.

“Tidak seperti sekarang, belanja modal nggak dibebankan semua utang-utangnya kepada otoritas fiskal. Tapi, masing-masing kementerian/lembaga (K/L) punya peluang untuk revenue based, silakan,” kata dia.