Buka Suara soal Tapera, Menkeu: APBN Hadir Sediakan Rumah Terjangkau
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara mengenai tabungan perumahan rakyat (tapera). Sebagai Anggota Komite BP Tapera, Sri Mulyani mengakui tekanan pendapatan masyarakat yang terkena potongan seperti pajak.
Sri Mulyani menyebut kebijakan tapera dibuat untuk memudahkan masyarakat. APBN pun telah turut menghadirkan insentif untuk kemudahan masyarakat.
“Jadi kami ingin tekankan, saya memahami beban-beban yang ada dan oleh karena itu APBN ingin kurangi beban masyarakat melalui berbagai cara dari sisi perumahan," ucap Sri Mulyani, saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah membantu beban biaya yang ditanggung masyarakat melalui pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, pemerintah juga telah membantu masyarakat dengan berbagai macam subsidi yang diberikan termasuk bantuan sosial atau bansos.
Baca Juga
"Tentu tidak cukup, ada masyarakat merasa yang dapat mereka tapi saya enggak dapat dan kurang dari yang mereka butuhkan, makanya APBN perlu diperkuat untuk membantu terutama masyarakat tidak mampu," ujar dia.
Karena itu, Sri Mulyani mengatakan perlu kebijakan khusus untuk menekan harga perumahan agar terjangkau masyarakat. Terutama, jenis rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
"Memang masih ada kebijakan yang harus di-improve yaitu harga dari rumah itu sendiri dan yang disebut kriteria MBR yang Rp 8 juta, mungkin kita perlu karena harga rumah bisa naik menjadi Rp 300 juta," tutur Sri Mulyani.
Sejauh ini, kata Sri Mulyani, dalam membantu keterjangkauan harga rumah sebetulnya APBN telah ikut berkontribusi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), hingga KPR bersubsidi. Dia mengatakan dana dari APBN yang terkucur untuk membantu masyarakat memperoleh perumahan sebesar Rp 228,9 triliun.
Baca Juga
Mulai dari 2015 pemerintah mengucurkan dana dari APBN sebesar Rp 13,3 triliun untuk pembangunan rumah susun. Selain itu, dana bergulir di FLPP yang semula Rp 5,1 triliun, kini menjadi Rp 167 triliun untuk membantu MBR punya rumah.
"Jadi total kehadiran APBN untuk bantu sektor perumahan terutama MBR dari 2015 hingga 2024 itu sudah Rp 228,9 triliun," ucap dia.