Surati Menkeu dan Menteri PPN, Menhub Minta Tambahan Anggaran Rp 15,7 Triliun
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memaparkan, sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tertanggal 5 April 2024, pagu indikatif Kemenhub di tahun 2025 sebesar Rp 24,76 triliun. Namun, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan usulan tambahan anggaran Kemenhub sebanyak Rp 15,75 triliun, sehingga total anggarannya menjadi Rp 40,51 triliun.
“Kita (Kemenhub) sudah melayangkan surat kepada Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas agar kita diberikan tambahan sebanyak Rp 15,7 triliun yang relatif sama dengan tahun 2024, agar apa yang kita lakukan ini (program-program yang dicanangkan) bisa terlaksana dengan baik,” kata Budi Karya Sumadi, kerap disapa BKS, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
BKS turut menyampaikan, dengan penurunan pagu tersebut dapat mempengaruhi kinerja program-program yang sudah direncanakan untuk ke depannya.
Usulan tambahan anggaran dari Kemenhub sebesar Rp 15,7 triliun untuk tahun anggaran 2025 guna mendorong layanan Perintis, IMO (Organisasi Maritim Internasional), dan program terencana lainnya. Foto: Tangkapan Layar/Investortrust.
“Kami sampaikan bahwa surat bersama Menkeu dan Bappenas, kami mendapatkan Rp 24 triliun dan dari situ terlihat komposisi belanja pegawai, barang, dan modal cenderung menurun. Apabila belanja modal itu turun maka produktivitas dari program-program yang ada itu akan terganggu,” ujar dia.
Baca Juga
Turun 35,8%, Pagu Anggaran Kemenhub Sebesar Rp 24,76 Triliun di 2025
Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu menerangkan, berdasarkan sumber dana, sebanyak 50% atau Rp 12,46 triliun pagu indikatif Kemenhub pada 2025 berasal dari rupiah murni. Sisanya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 4,36 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) sebanyak Rp 1,97 triliun, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 4,04 triliun, serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak Rp 1,91 triliun.
Budi Karya menjelaskan, terjadi penurunan SBSN yang sangat drastis untuk anggaran Kemenhub pada tahun 2025. Sementara secara keseluruhan, total pagu indikatif Kemenhub turun sebesar 35% secara year-on-year (yoy) dari anggaran tahun 2024 yakni sebesar Rp 42,59 triliun.
“Secara keseluruhan pagu indikatif 2025 pada dasarnya terlihat menurun Rp 13 triliun atau 35% dan di sini saya sampaikan SBSN dan rupiah murni menurun signifikan dibandingkan dengan 2024. Rupiah murni itu turun sebanyak Rp 1,5 triliun, lalu vokasi itu juga terjadi penurunan, dan juga SBSN terjadi penurunan yang signifikan 80%,” tutup BKS.