Ajukan Tambahan Anggaran Rp 804,47 Miliar, Menteri PPN/Bappenas Ungkap Alasan Ini
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta penambahan anggaran tahun 2025 senilai Rp 804,47 miliar, dibandingkan pagi indikatir total Rp 1,97 triliun.
"Kami mengajukan permohonan usulan tambahan, boleh dong usulan tambahan, terutama karena untuk tambahan gaji pegawai," kata Suharso di gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Dia menyebutkan, peningkatan anggaran sejalan dengan kehadiran sebanyak 1.997 pegawai baru yang berada dengan beban anggaran sebesar Rp 597,52 miliar. Pegawai baru itu merupakan hasil rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024.
Baca Juga
Pemerintah dan Komisi XI DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN Pertama Prabowo-Gibran
Selain biaya gaji dan operasional pegawai baru itu, Suharso mengungkapkan, tambahan anggaran dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan kajian strategis dalam penguatan agenda pembangunan dan menjaga keselarasan RPJMN 2025-209 dan RPJMD senilai Rp 104,35 miliar. Tambahan anggaran lainnya untuk kegiatan manajemen risiko pembangunan nasional.
Dia mengatakan, anggaran itu untuk meningkatkan capaian sasaran pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas tata kelola dan efektivitas sistem pengendalian intern, serta peningkatan kapasitas SDM senilai Rp 102,59 miliar.
Tambahan anggaran ini, kata Suharso, penting dilakukan karena anggaran Kementerian PPN/Bappenas terkena pemblokiran pada 2024. Dia menyebut anggaran yang terblokir senilai Rp 329,65 miliar dari total anggaran yang disediakan untuk 2024 sebesar Rp 2,16 triliun.
Anggaran yang diblokir senilai Rp 329,65 miliar itu terdiri dari automatic adjustment dari Kementerian Keuangan senilai Rp 119,65 miliar. Belakangan, Suharso mengatakan, telah mengirim surat buka blokir melalui surat Kementerian PPN/Bappenas pada 6 Juni 2024.
Baca Juga
Suharso Monoarfa: Lewati Periode “Jendela Emas”, Menuju Indonesia Emas 2045
Selain blokir automatic adjustment, Suharso mengatakan, ada anggaran yang masih diblokir senilai Rp 210 miliar untuk peningkatan ekosistem kedirgantaraan melalui pengembangan pesawat N219 Amphibi. Dalam paparan yang disampaikan ke Komisi XI, sebanyak Rp 53,2 miliar dari anggaran pengembangan pesawat N219 Amphibi itu akan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilaksanakan kementerian teknis.
Selain paparan mengenai anggaran 2025, Suharso juga memaparkan realisasi anggaran 2024. Dia mengatakan realisasi hingga 12 Juni 2024 mencapai Rp 1,05 triliun atau setara 48,6% dari total anggaran 2024.
"Anggaran 2024 itu Rp 2,16 triliun, realisasinya 48,6% dan di luar itu ada 16,7% yang diblokir terutama terkait N219 amphibi dan automatic adjustment nilainya semua Rp 329,65 miliar," kata dia.