Menkeu Ungkap Tiga Arah Kebijakan Fiskal Jangka Pendek APBN 2025
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebijakan fiskal jangka pendek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ketiga target tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pemerataan.
“Instrumen APBN akan bekerja untuk tiga area tujuan tersebut,” kata Sri Mulyani saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Dia mengatakan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan fokus pada hilirisasi, peningkatan investasi, dan transformasi ekonomi hijau. Sementara itu, untuk peningkatan kesejahteraan, pemerintah akan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Baca Juga
“Dengan fokus terhadap perbaikan gizi, penurunan stunting, jaring pengaman, dan akses di bidang kesehatan dan pendidikan,” ujar dia.
Sedangkan untuk target pemerataan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memberi dukungan kepada segmen petani, nelayan, dan desa melalui anggaran di APBN. Ini disertai pengentasan kemiskinan pada dua desil terbawah.
Sri Mulyani melanjutkan bahwa pemerintah akan meningkatkan pendapatan negara, perbaikan belanja, dan pembiayaan yang inovatif. APBN 2025 ditargetkan dapat mencapai 12,14% hingga 12,36% dari PDB.
Targer tersebut akan ditempuh pemerintah melalui reformasi perpajakan dengan menjalankan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penguatan coretax, perbaikan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA), serta meningkatkan tax ratio.
Baca Juga
Menkeu: Desain Defisit 2,45-2,82% di RAPBN Pertimbangkan Program Prioritas Prabowo Subianto
“Serta pengelolaan sumber daya alam dan barang milik negara (BMN) yang harus terus jadi fokus perhatian yaitu menjaga tax base kita,” ujar dia.
Sri Mulyani juga mengindikasikan insentif fiskal tetap diberikan dengan terukur untuk meningkatkan modal dan investasi.
Terkait belanja pemerintah, Sri Mulyani mengatakan, belanja di kisaran 14,59% hingga 15,18% dari PDB dengan fokus mendukung pemerataan dan kesejahateraan. Ini dilakukan melalui sinergi antara belanja pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga
Kemenkeu: APBN Diarahkan untuk Dukung Pengembangan Transisi Ekonomi Hijau
“Serta fokus pada subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif, serta pengentasan kemiskinan dan pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)” kata dia.
APBN 2025, kata Sri Mulyani, juga ditargetkan berada pada defisit 2,45% hingga 2,82% dari PDB. Dia mengatakan defisit ini disertai dengan pengelolaan utang yang hati-hati melalui kerja sama pemerintah dengan BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), soverign wealth fund (SWF) dan special mission vehicle (SMV).