Kepala BKKBN: Postur Anak Pendek Belum Tentu Stunting, tapi Stunting Pasti Pendek
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, meminta orang tua untuk tidak berkecil hati apabila anaknya memiliki postur lebih pendek darinya.
“Karena pendek belum tentu stunting. Tapi stunting pasti pendek," ujar dokter Hasto saat menghadiri kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS), di Pendopo Kota Subulussalam, Provinsi Aceh belum lama ini.
Lebih lanjut, dokter Hasto mengingatkan agar Kota Subulussalam tetap menjaga capaian-capaian yang selama ini telah diraih, terutama Total Fertility Rate (TFR). "Jangan sampai masyarakat membludak, tapi belum sejahtera. Kita banyak perempuan tapi pendapatan perkapitanya belum naik. Itu namanya ageing population dan itu jangan sampai terjadi di Aceh," terangnya.
Menurut dokter Hasto, Provinsi Aceh memiliki potensi yang besar untuk menaikkan pendapatan perkapita sebab karena bonus demografinya sangat panjang, mulai di tahun 2020 hingga 2040. Aceh sendiri memiliki angka ketergantungan 40 dari 100.
Baca Juga
Atasi Stunting, BKKBN Sultra Perkuat Sistem Manajemen Risiko
"Kalau angkanya di atas 40 tidak meraih bonus demografi. Bonus demografi adalah perbandingan antara yang bekerja dan tidak bekerja. Yang bekerja 100 dan yang tidak bekerja di bawah 50," terang dokter Hasto.
Selain itu, Kota Subulussalam angka ketergantungan berada di poin 54. "Strategi untuk mencapai bonus demografi adalah angka balitanya berkurang dan usia produktif meningkat," tambah dokter Hasto.
Dokter Hasto juga menyampaikan, meskipun angka stunting sangat tinggi, penanggulangan stunting masih bisa dilakukan, karena indikator yang dipakai untuk mengklasifikasikan stunting atau tidak adalah indikator pengukuran pendek bayi, bukan kecerdasan.
"Untuk itu, saya lebih percaya data dari Eletektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) dari posyandu. Diusahakan 100% balita ditimbang, dan akan kelihatan siapa yang panjangnya kurang. Selanjutnya akan dibina oleh kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan dilihat juga skill dan fungsi lainnya dari balita. Maka, akan terlihat stunting atau tidaknya," urai dokter Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, H. Sairun, menyebutkan bahwa awalnya angka stunting di Kota Subulussalam terburuk di tingkat Provinsi Aceh.
Baca Juga
BKKBN Tolak Perzinahan, Kontrasepsi Harus Digunakan oleh Sasaran yang Tepat
Melihat kondisi ini Pj. Walikota beserta jajaran melakukan intervensi terhadap program PPS dan mengaku terus bekerja keras untuk mengubah situasi yang ada.
"Alhamdulillah, saya melihat di tahun 2023 dari 49,7% angka stunting, hari ini menjadi 29%. Saya bangga hasil kerja keras seluruh pihak dan akhirnya di hari ini angka stunting kita di bawah 29%," katanya.
Sairun melihat bahwa pengertian stunting masih sangat asing di sebagian masyarakat. Tapi dengan cara pemerintah dan berbagai pihak melakukan intervensi, masyarakat menjadi semakin paham bagaimana mengatasinya dan hasilnya juga terjadi di generasi sekarang.
"Masyarakat mulai sadar bahwa kasus stunting harus dihentikan. Apalagi kehadiran Kepala BKKBN RI memberikan dampak positif bagi masyarakat bahwa stunting menjadi program pemerintah yang harus kita berantas," ungkap Sairun. (CR-4)