Ini Tanggapan Menkominfo soal Direct to Cell Starlink
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya angkat bicara terkait dengan rencana Starlink meluncurkan layanan yang memungkinkan ponsel terhubung dengan satelit, atau direct to cell. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, tidak menutup kemugkinan layanan tersebut akan hadir di Tanah Air.
Namun, Kemenkominfo akan terus memantau perkembangan dan mengevaluasi layanan tersebut, khususnya setelah diluncurkan pada September 2024 mendatang. “(Ke depan) kita tunggu saja, kita monitoring, kita evaluasi terus-menerus,” kata Budi saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).
Mengutip Teslarati pada Senin (3/6/2024), perusahaan milik Elon Musk itu sudah mengajukan surat ke Komisi Komunikasi Federal atau Federal Communications Commission (FCC) terkait peluncuran layanan direct to cell. Starlink juga menyatakan sudah mengikuti aturan terbaru terkait cakupan tambahan dari luar angkasa atau supplemental coverage from space (SCS)
“SpaceX mendukung hampir semua aturan terbaru FCC terkait SCS, dan berharap dapat meluncurkan layanan komersial langsung ke seluler di Amerika Serikat pada musim gugur ini,” demikian bunyi surat pengajuan Starlink ke FCC.
Baca Juga
Menkominfo Ungkap Lokasi Kantor Perwakilan Starlink di Indonesia
Melalui surat pengajuan tersebut juga diketahui rencana Starlink untuk layanan direct to cell. Untuk tahap awal, layanan tersebut akan meliputi layanan suara atau telepon, pesan singkat atau short message service (SMS), dan penelusuran web menggunakan ponsel yang bisa terhubung ke jaringan LTE.
Layanan direct to cell akan terus dikembangkan Starlink. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan hadir fitur-fitur yang lebih canggih pada masa mendatang, lewat fitur tersebut.
Ancaman Baru Industri Telekomunikasi Nasional
Terkait dengan layanan direct to cell Starlink, Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif khawatir hal itu akan berdampak buruk pada ekosistem telekomunikasi di Indonesia. Tidak hanya operator seluler yang kena imbasnya, tetapi juga bisnis pendukungnya seperti penyedia menara telekomunikasi.
“Kalau sampai direct to cell (hadir di Indonesia), itu sih benar-benar dari hulu ke hilir (industri telekomunikasi) Indonesia bisa habis," katanya ketika ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Jumat (31/6/2024).
Baca Juga
Siap-siap, Ponsel Bisa Terhubung ke Satelit Starlink Mulai September Tahun Ini
Saat ini, menurut Arif, masa depan industri telekomunikasi nasional berada di tangan Kemenkominfo. Jika memang Starlink bakal diberikan lampu hijau untuk menghadirkan direct to cell di Indonesia, maka kematian pelaku industri telekomunikasi nasional tinggal menunggu waktu.
“Kalau kita bicara direct to cell pasti butuh alokasi frekuensi baru lagi untuk layanan tersebut. Balik lagi ke pemerintah, mau membiarkan masuk ke kita (Indonesia) atau enggak,” ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi mengatakan Starlink sudah seharusnya diwajibkan untuk bekerja sama dengan operator telekomunikasi lokal, khususnya operator seluler, jika ingin menghadirkan layanan direct to cell di Indonesia. Hal yang sama menurut Darmadi sudah dilakukan di Amerika Serikat.
Walaupun menganut sistem ekonomi liberal, akan tetapi ketika berkaitan dengan kepentingan usaha dalam negerinya, Starlink harus tunduk pada aturan. Salah satu aturan tersebut adalah kewajiban perusahaan milik Elon Musk itu untuk bekerja sama dengan operator seluler.
“Di AS, Starlink kerja sama dengan T Mobile untuk service direct to cell ini. Bahkan negara-negara seperti Cina, Singapura, dan Thailand belum mau kasih masuk Starlink. Masa kita buru-buru kasih masuk tanpa kajian, hanya berharap investasi yang belum tentu dapat dari Elon Musk. Kita harus lindungi operator lokal,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Kamis (30/5/2024) yang dipantau secara daring.

