Belanja Pemerintah sebesar Rp 591,7 Triliun hingga April 2024, Simak Rinciannya
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menggunakan 24% dari pagu APBN 2024 atau senilai Rp 591,7 triliun hingga akhir 30 April 2024.
Belanja tersebut dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 304,2 triliun atau 27,9% dari pagu dan belanja non-K/L sebesar Rp 287,6 triliun atau 20,9% dari pagu.
Belanja K/L tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang.
Belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 19,5% secara tahunan (year on year/yoy). Sampai bulan April, Menkeu Sri Mulyani menyebut anggaran untuk belanja pegawai tercatat sebesar Rp 96,2 triliun.
“Kenaikan dari belanja K/L terutama akibat THR yang dibayarkan dengan tukin 100% dan kenaikan tukin yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Baca Juga
APBN April 2024 Surplus Rp 75,7 Triliun, Keseimbangan Primer Terjaga
Sementara itu belanja barang K/L tercatat mencapai Rp 109,7 triliun. Angka ini naik tajam 30,3% dibanding tahun sebelumnya.
Belanja tertinggi yang tercatat dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 19,8 triliun. Belanja KPU digunakan untuk berbagai belanja honorarium, pengawas adhoc, pemungutan suara, dan pengadaan barang logistik.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menggunakan belanja sebesar Rp 11,3 triliun untuk pemanfaatan aset miliknya semisal alutsista dan belanja operasional non alutsista.
“Dan karena Kemenhan punya banyak rumah sakit, untuk pelayanan kesehatan,” kata dia.
Polri membelanjakan Rp 9,5 triliun untuk dukungan logistik menjelang pemilu, pelayanan keamanan di bidang lalu lintas, dan pembekalan keamanan. Kementerian Agama membelanjakan Rp 7,9 triliun untuk pembayaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca Juga
Penerimaan Perpajakan dan PNBP Turun, Pendapatan Negara Menyusut 7,6%
“Karena sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama itu adalah tersentralisasi dikelola Kementerian Agama, beda dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana sekolah-sekolah negeri itu di bawah pemerintah daerah,” kata dia.
Sementara itu, Kementerian PUPR membelanjakan Rp 7,3 triliun untuk berbagai pemeliharaan preservasi jalan dan berbagai infrastruktur di bawah kementerian, termasuk bangunan dan gedung.
Untuk belanja modal, tercatat mencapai Rp 42,8 triliun. Angka ini naik 19,2% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya belanja modal tercatat Rp 35,9 triliun.
Belanja modal ini digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan sarana irigasi oleh Kementerian PUPR dan prasarana konektivitas laut, udara, dan kereta api oleh Kementerian Perhubungan. Total belanja modal untuk pembangunan ini sebesar Rp 13,9 triliun.
Polri, Kemenhan, dan Kejaksaan juga menggunakan sarana prasarana untuk pengadaan alat di bidang keamanan. Tercatat, tiga lembaga penegak hukum tersebut mengucurkan belanja Rp 21,8 triliun.
“Sedangkan modal dalam bentuk proyek bangunan rumah sakit Kementerian Kesehatan, rumah susun ASN/TNI/Polri yang dibangun Kementerian PUPR di IKN, dan Kementerian Perhubungan untuk membangun terminal tercatat Rp 5,1 triliun,” kata dia.
Belanja bansos, kata Sri Mulyani, mengalami penurunan. Hingga akhir April 2024, belanja bansos tercatat Rp 55,5 triliun, turun 2,9% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 57,1 triliun.
Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian. Kementerian Sosial menggelontorkan anggaran Rp 27,7 triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM. Kementerian Kesehatan mengeluarkan anggaran Rp 15,4 triliun untuk bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta.
Kemdikbudristek mengeluarkan Rp 10,7 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 7,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 735,1 ribu mahasiswa. Kementerian Agama mengeluarkan Rp 1,6 triliun untuk bantuan PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 42,9 ribu mahasiswa.
“Untuk BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) ada Rp 64,6 miliar untuk tanggap darurat bencana,” kata dia.
Belanja Non-K/L
Sri Mulyani mengatakan belanja non-K/L terbesar digunakan untuk pembayaran pensiun. Kenaikan pembayaran pensiun dan THR pensiun mencapai Rp 68 triliun atau naik 17% dari tahun lalu yang hanya Rp 58,1 triliun.
“Karena satu, kenaikan dari pensiun sebesar 12% yang diputuskan untuk APBN 2024 dan kedua, THR yang dibayarkan penuh. Ini yang menimbulkan belanja dari pensiun (naik) 17%” kata dia.
Sementara itu, belanja subsidi mengalami penurunan. Belanja subsidi Januari-April 2023 yang tercatat Rp 62 triliun. Kini, pada periode yang sama turun 16,5% menjadi Rp 51,8 triliun.
“Tentu nanti kita akan lihat perkembangan. Kalau subsidi itu berarti konsumsinya, volume, dan kurs, serta harga minyak,” kata dia.
Penurunan terlihat pada subsidi BBM. Sampai dengan April, untuk BBM ada realisasi subsidi untuk 4,3 juta kiloliter atau turun 2,6% dibanding periode Januari-April 2023. Sementara itu, untuk subsidi LPG 3 kg mengalami kenaikan 0,8% dari tahun lalu dengan realisasi 2 juta metrik ton.
Kenaikan jumlah pelanggan listrik rumah tangga juga mengakibatkan subsidi mengalami kenaikan. Kenaikan listrik subsidi sebesar 3% karena pengguna listrik tercatat 40,3 juta pelanggan.
Sri Mulyani mengatakan, dengan ada perubahan kebijakan terjadi penetrasi pada penyaluran KUR. Hingga April 2024, sudah disalurkan Rp 90,5 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR). Angka ini naik 68,7% dari periode tahun sebelumnya.
“Jumlah debitur KUR juga naik, dari tahun lalu di bawah 1 juta, kini 1,6 juta. Jadi ini bagus, operasi APBN memberikan manfaat bagi pada masyarakat luas,” kata dia.