Sri Tegaskan, APBN 2025 untuk Prabowo Disusun Pemerintahan Jokowi
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan penyusunan APBN 2025 untuk pemerintahan baru disusun oleh pemerintah saat ini, yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto tercatat memiliki sejumlah program anyar, seperti makan siang gratis untuk anak sekolah, yang membutuhkan anggaran besar.
"Proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik, sesuai aturan Undang-Undang Keuangan Negara, penyusunan APBN 2025 untuk pemerintahan baru disusun oleh pemerintah saat ini. Proses komunikasi dan koordinasi sudah dan terus dilakukan dengan baik, untuk menjaga kepentingan bersama bangsa dan negara, agar terus mampu maju menuju cita-cita Indonesia Emas,” kata Menkeu dalam keterangan di Jakarta, pada 13 Mei 2024, yang membeberkan pemaparannya saat menghadiri acara bertema “Percakapan di Asia House”, yang diselenggarakan di London, Inggris.
Baca Juga
Menkeu: Penyusunan dan UU APBN 2024 Tak Dipengaruhi Calon di Pilpres
Harus Prudent dan Kredibel
Mantan executive director International Monetary Fund (IMF) ini mengatakan lebih lanjut, kebijakan fiskal memiliki fungsi sangat strategis dan peran penting dalam ekonomi. Oleh karena itu, harus dikelola dengan hati-hati (prudent) dan seimbang, sehingga tetap kredibel, sehat, dan sustainable.
Selain itu, Menkeu menuturkan perlu dijaga keberlanjutan kebijakan hilirisasi dan komitmen keberlanjutan pengelolaan fiskal yang prudent. "Dalam forum tersebut, kami mendiskusikan berbagai pembahasan lain seperti keberlanjutan kebijakan hilirisasi dan inisiatif kebijakan pemerintah baru, komitmen keberlanjutan pengelolaan fiskal yang prudent, serta transisi pemerintahan dan kepemimpinan nasional di Indonesia," paparnya.
Sri menjelaskan, dalam diskusi, ia juga membeberkan sejumlah faktor yang memengaruhi dinamika ekonomi Indonesia pada 10 tahun terakhir. Ini di antaranya terkait guncangan geopolitik, pandemi Covid-19, volatilitas harga komoditas, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era digital.
Baca Juga
Berbalik, Asing Sudah Net Sell Saham Rp 0,53 Triliun Ytd, BI Tambah Likuiditas Rp 115 Triliun
Ia juga menyoroti perkembangan perekonomian global saat ini dan bagaimana negara meresponsnya. Hal ini untuk mengamankan kepentingan negara.
"Salah satu fokus utama dalam acara tersebut adalah mengenai bagaimana kebijakan fiskal (APBN) dan keuangan negara terus menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan menurunkan kemiskinan. Ini sekaligus juga sebagai 'shock absorber' dalam menjaga stabilitas dan melindungi rakyat dan perekonomian," imbuhnya.
APBN dan fiscal tools (insentif dan policy support), lanjut Sri, juga sangat penting untuk mendukung transformasi ekonomi menuju green energy dan hilirisasi (down-streaming) mineral strategis. Hilirisasi bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dalam perekonomian dan membuat Indonesia memiliki posisi makin strategis di dunia (global value chain), serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ungkap Menkeu Sri dalam laman resmi instagram @smindrawati.