Pakar: Visi dan Misi Ekonomi Paslon Capres-Cawapres Akan Sulit Terlaksana
JAKARTA, investortrust.id - Visi dan misi ekonomi yang digagas tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diyakini akan sulit terlaksana. Sebab, ada tantangan dan persiapan yang tidak dipikirkan secara rinci oleh tim capres dan cawapres.
Ketua Institut untuk Demokrasi, Ekonomi, dan Ekologi, Didik J. Rachbini mengatakan ada dua hal utama yang menjadi pengganjal terlaksananya visi dan misi paslon terpilih. Penghambat pertama, yaitu ekonomi yang melekat dalam diri pemerintah.
“Apa itu? APBN. APBN adalah konsolidasi dari jutaan konsumen, produsen, pabrik, dan perusahaan dan seterusnya yang nilai tambahnya itu bisa dinikmati, bisa dikonsumsi, dan bisa berguna secara ekonomi dipajaki dan masuk ke APBN,” kata Didik, saat diskusi publik Pasca Debat Capres dan Peluncuran Rekomendasi Kebijakan Habibie Democracy Forum 2023 di kantornya, Jakarta, Selasa (06/02/2024).
Didik mengatakan APBN itu selalu menghadapi masalah dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Dari sisi pendapatan, kata dia, masalah masih muncul terjadi dengan stagnasi tax ratio. Sementara itu, sisi pengeluaran, dana APBN masih belum dialokasikan dengan tepat.
Baca Juga
“Itu dagang sapi semua di DPR itu. Dan Ibu Sri Mulyani nggak bisa apa-apa sekarang. Kalau Ibu Sri Mulyani melihat APBN-nya diinjak-injak, (tapi) dia diam, dia sudah tidak lagi punya standar moral,” kata dia.
Tantangan kedua yang harus dihadapi yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi pada 2024 dan 2025. Didik mengatakan jika ekonomi Indonesia tidak tumbuh di atas 5%, dia yakin visi dan misi capres-cawapres terpilih akan sulit dijalankan.
Didik menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tumbuh 6-7%. Dengan begitu, industri dan ekspor dapat tumbuh.
“Pada masa Pak Prabowo, Anies, atau siapa saja dia akan kesulitan menjalankan visi misinya untuk menjadi maju. Sekarang (pendapatan per kapita) US$ 4.500 itu rentan kemiskinan. Seperti negara Amerika Latin, menjadi Republik Banana,” kata dia.
Baca Juga
APBN 2023 Ditutup, Penerimaan Negara Lampaui Target dan Defisit Ditekan 1,65%
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar The Habibie Center, Umar Juoro mengatakan saat berbicara dengan tim pakar masing-masing capres-cawapres menemukan ketidaktepatan target. Misalnya, keinginan untuk menaikkan tax ratio hingga 23% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7%.
“Apakah Anda menghitung, misalnya pertumbuhan ekonomi (6-7%) atau ada capres yang mengatakan akan mencapai rasio pajak terhadap PDB 23% itu bisa dikatakan almost impossible,” kata dia.
Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 7%, kata Umar, diperlukan kontribusi dari investasi dan konsumsi yang tinggi. Dia melihat beberapa tim capres-cawapres kurang memperhitungkan dalam melihat kondisi global ini.
“Kalau dalam realisasinya, very difficult to get 7%” kata dia.
Baca Juga
Ilham Habibie Harap Setiap Paslon Punya Rencana yang Matang Terkait Energi
Selain perhitungan, Umar juga memberi catatan mengenai siapa calon menteri ekonomi yang nantinya akan ditunjuk. Sosok menteri ekonomi ini penting untuk mengatur APBN dan ekosistem digital.
“Menteri keuangannya bagaimana? Maksud saya kalau kita melihat dari perdebatan, kemudian visi misi, masih ada tahapan yang cukup besar untuk terealisasikan,” ujar dia.