Realisasi Belanja Pusat Rp 1.396 T, Sebesar 57,5% Langsung Menyentuh Masyarakat

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan belanja pemerintah pusat yang telah terealisasi hingga September 2023 sebesar Rp 1.396,9 triliun. Angka ini setara 62,2% dari pagu APBN 2023.

Adapun realisasi belanja pemerintah pusat tersebut tumbuh 2,6% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy).

Alokasi belanja pemerintah tersebut mencakup belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp 669,6 triliun atau setara 66,9% dari pagu. “Ini terutama untuk belanja pegawai, bansos, dan belanja modal,” kata Sri Mulyani, dalam konferensı pers APBN KiTa, Rabu (25/10/2023).

Sementara itu belanja non-K/L mencapai Rp 727,3 triliun atau 58,4% dari pagu. Belanja non-K/L ini untuk realisasi subsidi, kompensasi BBM dan listrik, program kartu Prakerja, dan subsidi pupuk. “Dan juga untuk pembayaran bunga utang,” kata dia.

Baca Juga

Diproyeksikan Jadi Pusat Pertumbuhan, Penyerapan APBN untuk Pengembangan IKN Capai 50,5%

Menurut Sri Mulyani, sebesar 57,5% dari belanja pemerintah pusat atau senilai Rp 803,5 triliun membawa manfaat langsung kepada masyarakat. Terdapat lima pos dari belanja K/L dan non-K/L yang membawa manfaat langsung ke masyarakat.

Dari belanja K/L dua pos pembiayaan terbesar di antaranya, pembangunan rehabilitasi infrastruktur senilai Rp 108,6 triliun dan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) senilai Rp 34,7 triliun.

Sementara itu untuk belanja non-K/L, tiga pos terbesar di antaranya, subsidi dan kompensasi BBM senilai Rp 95,4 triliun, subsidi dan kompensasi listrik senilai Rp 77,9 triliun, serta subsidi LPG 3 Kg senilai Rp 46,5 triliun. (CR-7)

Baca Juga

Kinerja APBN 2023, Penerimaan Pajak Rp 1.246,97 Triliun hingga Agustus