Sorot Bansos hingga Food Estate, Berikut Catatan Strategis Forum Ekonom Indonesia
JAKARTA, investortrust.id – Para ekonom senior yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) memberikan catatan strategis kepada pemerintah dan khususnya ketiga capres-cawapres yang akan mengikuti kontestasi pemilu dalam beberapa waktu ke depan.
Dalam Konferensi Pers yang berlangsung di Jakarta, Rabu (31/01/2024) FEI juga memberikan sorotan khusus terhadap beberapa program kerja pemerintah seperti bantuan sosial (bansos) hingga food estate.
Terkait bansos, ekonom Anggito Abimanyu menyebut bansos yang tengah digulirkan pemerintah saat ini memiliki beberapa kekurangan, seperti minimnya data yang terintegrasi. Hal ini tidak hanya terjadi saat ini, melainkan sejak penyaluran bansos beberapa waktu sebelumnya.
"Bansos kita tidak hanya menyoroti mengenai kondisi bansos hari ini. Tetapi kita melihat bahwa penyaluran bansos tidak menggunakan data yang terintegrasi. Jadi risiko terjadinya tumpang tindih, terjadinya salah sasaran sangat tinggi," ujarnya.
Baca Juga
Mewakili FEI, Anggito juga memberikan saran yakni agar pemerintah terlebih dahulu mengintegrasikan data agar bansos yang disalurkan dapat efisien dan tepat sasaran.
"Kami menyarankan pemerintah sebelum memberikan bansos yang niatnya baik, mohon diberikan atau dirumuskan dulu integrasi data sehingga bisa efektif dan efisien. Itu prinsip yang ingin kami sampaikan," sebutnya.
Secara prinsip FEI mendukung upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan dengan mengupayakan food estate atau lumbung pangan. Namun para ekonom senior tersebut memberikan sorotan tajam terkait pengimplementasian food estate yang telah dijalankan.
"Tetapi bahwa itu dilakukan oleh korporasi, dan tersentralisasi apalagi tidak ada partisipasi publik di dalam perencanaannya, yang terjadi sekarang apa? Kegagalan panen. Kemudikan kerusakan lingkungan dan bahkan tidak memenuhi lumbung pangan tadi," ungkap Didin S. Damanhuri.
Sebagai tawaran, FEI memberikan rekomendasi agar food estate dilakukan pengelolaan secara desentralisasi. Yakni melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) hingga petani itu sendiri.
"Lumbung pangan penting untuk mencapai kedaulatan pangan, tetapi sebisa mungkin terdesentralisasi. Melibatkan seluas mungkin petani," sebut Didin.
Baca Juga
Restrukturisasi Food Estate Jadi Farmer's Food Estate, Panen Dibeli Bulog
FEI menawarkan skema agar keterlibatan petani dikonsolidasi oleh Pemda setempat. Termasuk soal pendanaan yang menanfaatkan dana daerah agar tidak menguras APBN secara besar-besaran.
Catatan Forum Ekonom Indonesia
Secara umum FEI memberikan catatan positif terhadap pencapaian ekonomi nasional pasca pandemi akibat Covid-19. Namun FEI mencatat beberapa poin menjadi sorotan yang patut diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Catatan tersebut menurut FEI, juga diperuntukkan bagi ketiga paslon capres-cawapres.
Berdasarkan keterangan yang diterima Investortrust (31/01/2024), adapun catatan strategis yang telah dirumuskan FEI adalah sebagai berikut:
1. Mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan.
2. Merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melakukan revisi terhadap 4 (empat) UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk di antaranya yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba.
4. Mengevaluasi Proyek Strategi Nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan kerugian negara.
5. Mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara dan merusak lingkungan.
6. Mereformasi pengelolaan fiskal termasuk manajemen utang untuk menjamin keberlanjutan fiskal untuk menaikkan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara.
7. Menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggungjawab negara serta evaluasi efektivitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi.
8. Reformasi kebijakan ketahanan pangan termasuk food estate tidak memberikan manfaat karena kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai sarat penghamburan sumber daya APBN.
9. Meningkatkan pentingnya ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional.
Sebagai catatan, FEI sendiri terdiri dari 29 ekonom senior. Di antaranya adalah Agus Widarjono, Didin Damanhuri, Anggito Abimanyu, Hendri Saparini hingga Said Didu.