Mengapa Dunia Butuh Pengendalian Fiskal di Tahun Pemilihan Paling Besar?

Oleh Era Dabla-Norris, Vitor Gaspar, Marcos Poplawski-Ribeiro, Jiae Yoo*

INVESTORTRUST.ID – Prospek ekonomi dan keuangan global telah membaik dalam enam bulan terakhir. Inflasi sudah menurun, kondisi keuangan telah membaik, dan risiko terhadap prospek ekonomi seimbang. Namun, banyak negara masih berjuang dengan utang publik yang tinggi dan defisit fiskal, di tengah tantangan baru dari tingkat suku bunga riil yang tinggi dan prospek pertumbuhan jangka menengah suram.

Fiscal Monitor terbaru kami menyerukan kepada pemerintah untuk menghindari kelalaian mengendalikan fiskal. Pemerintah perlu lebih berfokus pada membangun kembali buffer (penyangga) dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

Kebijakan fiskal telah bergeser menjadi lebih ekspansionis tahun lalu, setelah perbaikan cepat dalam utang dan defisit dalam dua tahun sebelumnya. Kami melihat hanya setengah dari ekonomi dunia yang mengencangkan kebijakan fiskal tahun lalu, turun dari sekitar 70% pada tahun 2022.

Baca Juga

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 1,4% ke USD 407,3 Miliar, Rupiah Merosot Lagi

Empat tahun setelah dimulainya pandemi Covid-19, pengeluaran publik --di luar pembayaran bunga-- tetap di atas proyeksi prapandemi di ekonomi maju (di luar Amerika Serikat), lebih tinggi 3 poin persen dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan di ekonomi negara berkembang, di luar Tiongkok, lebih tinggi 2 poin persen dari PDB. 

Tingkat pengeluaran itu mencerminkan penurunan yang lambat dari kebijakan fiskal era krisis dan diperkenalkannya langkah-langkah dukungan baru, bersamaan dengan tindakan kebijakan industri anyar termasuk subsidi dan insentif pajak. Sementara tingkat suku bunga nominal yang lebih tinggi mengerek pembayaran bunga di sebagian besar ekonomi.

Utang Publik Global Melonjak 93%
Utang publik global tercatat naik menjadi 93% dari PDB pada tahun 2023 dan tetap 9 poin persen di atas level prapandemi. Peningkatan ini dipimpin oleh dua ekonomi terbesar, Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana utang meningkat lebih dari 2 dan 6 poin persen dari PDB masing-masing.

Kedua ekonomi ini juga membentuk perkembangan dan prospek fiskal global. Pertumbuhan yang melambat di Tiongkok dapat membebani pertumbuhan dan perdagangan global, serta menimbulkan tantangan fiskal bagi negara dengan keterkaitan perdagangan dan investasi yang kuat. Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi dan fluktuatif di Amerika Serikat akan mengakibatkan kondisi pembiayaan yang lebih ketat di negara lain.

Pengencangan fiskal moderat diharapkan kembali tahun ini. Namun, ketidakpastian masih ada signifikan.

50% Penduduk Dunia Pemilu
Sementara, pada tahun 2024, sejumlah negara yang menampung lebih dari setengah populasi dunia, menggelar pemilihan nasional. Jumlah negara ini rekor terbanyak sepanjang sejarah. 

Secara historis, pemerintah cenderung mengeluarkan lebih banyak belanja dan mengurangi pajak selama tahun pemilihan. Defisit dalam tahun pemilihan cenderung melebihi perkiraan sebesar 0,4 poin persen terhadap PDB, dibandingkan dengan tahun nonpemilihan. Pada tahun pemilihan besar ini, pemerintah harus tetap menjaga pengendalian fiskal untuk memelihara keuangan pemerintah yang sehat.

Baca Juga

Dana Asing Keluar Rp 22,3 Triliun dari Pasar Keuangan RI Sepekan, Yield SBN Nyaris 7%

Meski kami memproyeksikan pengencangan fiskal yang moderat dalam jangka menengah, itu akan tidak cukup untuk menstabilkan utang publik di banyak negara. Dengan kebijakan yang ada saat ini, defisit primer —yang tidak termasuk biaya bunga— akan tetap di atas level pemulihan utang pada tahun 2029 di sekitar sepertiga ekonomi maju dan negara berkembang, serta hampir seperempat negara berkembang berpendapatan rendah. 

Besarnya penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan ini bervariasi. Pengurangan rata-rata yang diperlukan dalam defisit primer cukup besar, untuk negara-negara berkembang dengan rasio utang publik terhadap PDB yang meningkat dalam proyeksi kami. Kami memperkirakan sebesar 2,1 poin persen dari PDB. Hal yang sama diperlukan dua ekonomi terbesar dunia —Amerika Serikat dan Tiongkok—dalam agregat yang tepat.

Tanpa upaya lebih lanjut, pengembalian kebijakan fiskal ke normal prapandemi mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Tekanan pengeluaran untuk mengatasi tantangan struktural —termasuk transisi demografis dan transisi hijau— menjadi lebih mendesak, sementara prospek pertumbuhan jangka menengah melambat dan suku bunga riil yang tinggi kemungkinan akan lebih membatasi ruang fiskal di sebagian besar ekonomi.

Perlu Tegas
Negara-negara kini membutuhkan upaya tegas untuk menjaga keuangan publik yang berkelanjutan dan membangun kembali buffer fiskal. Kecepatan konsolidasi harus dikalibrasi, tergantung pada risiko fiskal dan kondisi makroekonomi yang dihadapi setiap negara. Negara-negara perlu bertindak lebih tegas dalam kasus di mana risiko kedaulatan meningkat dan kredibilitas fiskal kurang.

Pemerintah harus segera menghentikan kebijakan fiskal era krisis, termasuk subsidi energi, dan mengejar reformasi untuk mengendalikan peningkatan pengeluaran sambil melindungi yang paling rentan. Ekonomi maju dengan populasi yang menua harus menahan tekanan pengeluaran untuk kesehatan dan pensiun, melalui reformasi hak-hak dan langkah-langkah lainnya.

Pendapatan Harus Sejalan Pengeluaran
Pendapatan harus tetap sejalan dengan pengeluaran dari waktu ke waktu. Di ekonomi maju, menargetkan keuntungan berlebih sebagai bagian dari sistem pajak penghasilan perusahaan dapat lebih memperkuat pendapatan.

Negara-negara berkembang dan negara-negara sedang berkembang dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak mereka dengan memperluas basis pajak, meningkatkan desain sistem pajak mereka, serta memperkuat administrasi pendapatan. Langkah-langkah tersebut, dalam keadaan ideal, dapat menghasilkan tambahan hingga 9% dari PDB, menurut penelitian kami.

Dasar-dasar untuk keuangan publik yang sehat dan berkelanjutan memerlukan pendekatan jangka menengah untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Semua negara dapat mendapatkan manfaat dari peningkatan transparansi keuangan publik dan penggunaan teknologi modern, yang dikenal sebagai GovTech.

Bagi negara-negara dalam kesulitan utang yang parah, restrukturisasi utang yang teratur dan tepat waktu penting. Kerja sama internasional yang berkelanjutan, termasuk melalui Group of Twenty Common Framework and the Global Sovereign Debt Roundtable, juga sangat penting untuk memfasilitasi proses restrukturisasi utang yang efisien. (Sumber: IMF)

*Era Dabla-Norris adalah asisten direktur di Departemen Urusan Fiskal IMF; Vitor Gaspar adalah direktur Departemen Urusan Fiskal IMF; Marcos Poplawski-Ribeiro adalah wakil kepala Divisi Kebijakan Fiskal dan Pengawasan, Departemen Urusan Fiskal, IMF; Jiae Yoo adalah ekonom di Departemen Urusan Fiskal IMF.