Tampung Masukan Pelaku Usaha, Pemerintah Perpanjang Evaluasi DHE SDA

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah memperpanjang masa evaluasi atas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Perpanjangan implementasi DHE SDA diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Kamis (30/11/2023).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, PP 36 Tahun 2023 sejatinya telah terimplementasi dengan baik dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun demikian, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa evaluasi guna menampung masukan dari para pelaku usaha terkait beleid tersebut.

“Compliance-nya (terhadap PP 36/2023) sudah bagus. Yang tidak comply hanya 1%. Tapi tiga bulan kita pantau lagi, kita sosialisasi lagi ke pelaku usaha,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat (1/12/2023).

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, telah terjadi peningkatan ekspor SDA sejak Juli 2023, yang diikuti dengan kenaikan incoming pada rekening khusus (reksus).

Selain itu, pangsa ekspor SDA juga mengalami peningkatan hingga di atas 60%. “Jadi dari sisi nilai (pangsa ekspor SDA) sudah 64%-65% dari total ekspor. Ini lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya,” tegas Sesmenko Susiwijono.

Lebih lanjut, penerimaan DHE SDA pada reksus turut mendorong peningkatan penyaluran kredit valas bank dan Dana Pihak Ketiga (DPK) valas bank, sejalan dengan penempatan DHE ke deposito valas bank. Adapun penerimaan DHE SDA pada Agustus 2023 mencapai US$ 10,5 miliar, kemudian pada September 2023 turun tipis menjadi US$ 9 miliar, dan pada Oktober 2023 kembali naik menjadi US$ 10,2 miliar.

Sementara nilai yang ditempatkan mencapai US$ 2,7 miliar pada Agustus 2023, US$ 2,3 miliar pada September 2023, dan US$ 2,9 miliar pada Oktober 2023. “Harusnya persentase penempatan sebesar 30% dari nilai penerimaan, namun saat ini kisarannya telah berada di angka 25%-29%,” jelas Sesmenko Susiwijono.