Anies Singgung Penggunaan Anggaran Jumbo untuk Ketahanan Siber 2023
JAKARTA, investortrust.id - Calon presiden (capers) nomor urut 1, Anies Baswedan mempertanyakan penggunaan anggaran untuk pertahanan siber nasional. Menurut Anies, anggaran yang tersedia tidak dimaksimalkan selama lima tahun belakang.
Pandangan itu disampaikan Anies saat menjalani debat dengan masing-masing capres dengan tema ‘’Ketahanan Digital Nasional’’ yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) .
“Memang benar, membangun sistem itu salah satunya itu satu perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya dan itu salah satunya adalah seperti yang disampaikan terkait dengan sumber daya manusia,” kata Anies merespon jawaban dari capres nomor urut 1, Prabowo Subianto dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Meski demikian, Anies menyinggung balik pernyataan Prabowo yang menyebutnya hanya teoritis semata. Menurut Anies, sosok Menteri Pertahanan itu tidak melaksanakan agenda keamanan digital nasional.
Baca Juga
Anies: Indonesia Harus Jadi Panglima Diplomasi Selatan-Selatan
“Yang kedua tidak dilaksanakan jadi selama 5 tahun ini apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem siber kita,” ujar Anies.
Anies menyebut, disinilah letak masalahnya. Selama lima tahun terakhir anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan siber begitu besar. Tanpa menyebut angka, Anies menyebut anggaran itu justru bukan untuk melindungi keamanan data digital masyarakat.
“Justru disitu letak problemnya jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi, ini adalah ancaman yang paling nyata, dan dirasakan di seluruh keluarga bukan hanya di sektor pemerintahan,” ujar dia.
Untuk itu, Anies tak menyalahkah gagasan Prabowo yang telah membangun empat fakultas untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang siber. Menurut Anies, penguatan SDM sebagai investasi jangka panjang boleh-boleh saja, tapi manfaatnya baru bisa dirasakan 5-10 tahun mendatang.
“Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita, segera siapkan sistemnya segera siapkan orangnya segara siapkan langkahnya,” ujar dia.
Saat ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi instansi pemerintah yang menjaga keamanan informasi dan keamanan siber. Pada 2023, pagu anggaran BSSN pada 2023 naik menjadi Rp 624 miliar, dari semula Rp 554,6 miliar pada 2022.
Baca Juga
Kebutuhan tersebut untuk memenuhi kebutuhan manajemen BSSN yakni Rp 407 miliar dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217 miliar.
Kenaikan anggaran itu terjadi setelah, heboh serangan siber yang terjadi pada 2022 oleh peretas bernama Bjorka pada 2022. Sosok ini membocorkan 1,3 miliar data SIM card.
Data pribadi milik pejabat tinggi negara seperti eks Menkominfo, Johnny G Plate, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan muncul di forum para peretas dan diperjualbelikan.
Data tersebut memuat Nomor Induk Kependudukan, alamat rumah, dosis vaksinasi, tingkat pendidikan, dan nomor ponsel.
BSSN memaparkan pagu anggaran tahun 2024 dengan total sebesar Rp 771.777.896.000 miliar. Adapun rincian anggaran kegiatan prioritas BSSN di 2024 sebesar Rp 210.633.574.000. Anggaran ini dikonsentrasikan untuk melaksanakan 13 kegiatan.
Di luar pagu anggaran tersebut, salah satu anggaran yang diterima BSSN yaitu pengamanan siber dan sandi untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 206 miliar.
Meski demikian, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, pagu anggaran BSSN dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 2024 tidak berubah. Dikutip dari laman resmi DPR RI, tambahan hanya untuk mengakomodasi kenaikan gaji ASN sebesar 8% di lingkungan dua badan tersebut.