Menkeu Bagikan 3 Dasar Pertimbangan Penyusunan RAPBN 2025
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan tiga dasar pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan RAPBN 2025. Sri Mulyani menyampaikan draf rancangan awal KEM-PPKF dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (26/02/2024).
Sri Mulyani mengatakan terdapat tiga dasar pertimbangan pembuatan KEM-PPKF tersebut. Menurutnya, KEM-PPKF mempresentasikan kondisi dinamika dan tantangan ekonomi global.
“Seperti kenaikan suku bunga global (higher for longer) yang mempengaruhi arus modal, nilai tukar dan biaya pendanaan (cost of fund). Juga kondisi geopolitik dan proteksionisme serta trend teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju,” tulis Sri Mulyani di Instagram pribadinya, dikutip Selasa (27/02/2024).
Baca Juga
Sri Mulyani Siapkan RAPBN 2025 yang Lebih Tajam Jelang Pemilu
Sri Mulyani mengatakan KEM PPKF dan RAPBN 2025 juga disiapkan dalam periode transisi ke pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Dia menyebut kebijakan fiskal dan APBN sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan.
“Kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inklusivitas dan kesenjangan, dan transformasi ekonomi dan ekonomi hijau. Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan,” kata dia.
Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menjelaskan kebijakan fiskal dan APBN harus dijaga hati-hati (prudent), akuntabel dan disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya dan berkelanjutan (sustainable). Ini karena APBN adalah instrumen penting dan strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil dan sejahtera.
Baca Juga
APBN 2023 Ditutup, Penerimaan Negara Lampaui Target dan Defisit Ditekan 1,65%
“APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti pandemi, perubahan iklim dan persaingan geopolitik,” ujar dia.

