Indonesia-Inggris Rilis "AI Policy Dialogue Report" sebagai Dasar Penyusunan Perpres AI Nasional
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia dan Inggris resmi merilis "AI Policy Dialogue Country Report" hasil kerja sama strategis lintas sektor dalam pengembangan kebijakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Laporan ini menjadi rujukan utama penyusunan peta jalan AI nasional dan draf peraturan presiden (perpres) tentang AI.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyampaikan laporan ini disusun secara sistematis, dari landasan fundamental hingga kasus pemanfaatan AI pada enam sektor prioritas: e-commerce, perbankan dan keuangan, kesehatan, ekonomi kreatif, pendidikan, dan keberlanjutan.
Baca Juga
UEA dan Indonesia Bentuk Holding Investasi, Fokus Proyek Energi Hijau dan Infrastruktur Digital
“AI Policy Dialogue Country Report ini disusun secara sistematis, berangkat dari hal-hal yang fundamental sampai dengan sesuatu yang lebih spesifik,” ujar Nezar di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Dia mengatakan, ada dua hal penting yang coba diidentifikasi, yaitu building blocks yang diperlukan oleh Indonesia untuk mewujudkan adaptasi AI yang bermakna, serta use cases, tantangan, dan implikasi pemanfaatan AI pada enam sektor kunci.
Nezar menegaskan, dokumen ini akan memperkuat arah kebijakan nasional dalam tata kelola AI, infrastruktur digital, pengembangan talenta, serta riset dan inovasi. Ia juga menyoroti pentingnya peran negara sebagai fasilitator dan akselerator ekosistem AI yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Head of Economics and Social Affairs Kedutaan Besar Inggris, Samuel Hayes, menyebut laporan ini sebagai hasil nyata dari kesepakatan bilateral dalam sektor teknologi digital. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan AI Action Plan Inggris yang memuat lebih dari 50 inisiatif, termasuk penguatan infrastruktur komputasi dan pengembangan talenta AI.
Baca Juga
Bidik 1,2 Juta Perempuan Melek Digital, Kemenkomdigi dan XLSmart Luncurkan Sisternet
“Laporan ini dihasilkan setelah berbulan-bulan dialog kebijakan AI, melibatkan lebih 100 suara dari pemerintahan, industri, akademisi, hingga masyarakat sipil,” jelas Hayes.
Kemenkomdigi menargetkan draf awal perpres AI selesai akhir Juli, diuji publik pada Agustus, dan harmonisasi peraturan pada September 2025.“Kita ingin hasil regulasi ini mendapat rasa kepemilikan dari seluruh pemangku kepentingan,” tutup Nezar.