Ekonom Sebut Investasi Asing Kunci Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 7%, Begini Tantangannya

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-7% untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tapi, target pertumbuhan ekonomi sebesar itu tak mudah.

Ekonom dan Menteri Keuangan periode 2012-2013, Chatib Basri menjelaskan untuk menggapai pertumbuhan 6%-7% pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas belanja barang pemerintah.

Upaya lain yang perlu dilakukan, kata Chatib yaitu perlu upaya menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) hingga 40%-47% dari PDB.

Baca Juga

OJK Cabut Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek di Mojokerto

“Ya, itu sangat penting untuk menarik investasi asing langsung ke Indonesia, atau perlu mempersempit kesenjangan dengan peningkatan penerimaan pajak, bukan dengan menaikkan tarif pajak,” ujar Chatib, saat East Asia and Pacific Economic Update, di Zoom, Kamis (4/4/2024).

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo mengatakan salah satu penghambat investasi di kawasan Asia Timur dan Pasifik yaitu beban utang beberapa negara yang besar. Utang ini, kata dia, bisa berupa utang publik, rumah tangga, dan utang korporasi.

Bank Dunia dalam Laporan Pembaruan Ekonomi untuk Asia Timur dan Pasifik April 2024, pembayaran bunga utang luar negeri di kawasan ini menimbulkan kekhawatiran karena nilainya yang terus meningkat secara signifikan. Peningkatan pembayaran bunga juga membatasi ruang fiskal dan dapat membatasi investasi yang akan diberikan pemerintah dan swasta.

Dalam laporan itu, suku bunga yang lebih tinggi termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dapat menambah rasio utang pemerintah terhadap PDB lebih cepat dibandingkan masa lalu. Hasilnya adalah peningkatan dalam kontribusi pembayaran bunga terhadap utang terhadap PDB.

“Beban pembayaran bunga utang signifikan terjadi di Indonesia, Laos, Papua Nugini, dan Mongolia,” tulis laporan tersebut.

Baca Juga

Kemenkeu Minta Maaf soal Konten Bea Cukai Kualanamu di Media Sosial

Dalam laporan APBN KiTa edisi Maret 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut utang pemerintah hingga 29 Februari 2024 tercatat sebesar Rp 8.319,22 triliun.

Menurut Kemenkeu, posisi utang ini berada di bawah batas aman rasio utang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang sebesar 60%. “Rasio utang per akhir Februari 2024 yang sebesar 39,06% terhadap PDB (per kuartal-I 2024) tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB,” tulis laporan tersebut.

Berdasarkan optimalisasi sumber pembiayaan, utang yang dimiliki pemerintah bersumber dari dana dalam negeri. Sementara itu, utang luar negeri digunakan sebagai pelengkap.

“Mayoritas utang pemerintah yang berasal dari dalam negeri proporsinya 71,92%,” tulis laporan tersebut.

Komposisi sisi pembiayaan utang dari Surat Berharga Negara (SBN) yaitu sebesar Rp 7.336,87 triliun. Adapun pinjaman pemerintah mencapai Rp 982,35 triliun.

Aaditya mengatakan dengan utang yang besar, negara-negara tersebut mempunyai lebih sedikit ruang fiskal untuk menstimulasi perekonomian. “Investor di negara-negara semacam ini menghadapi ketidakpastian arah kebijakan ekonominya,” kata Aaditya.

Aaditya menjelaskan, pemilihan umum (pemilu) berpotensi juga membuat sektor investor menunggu dan melihat (wait and see). “Jadi, sampai batas tertentu, ketidakpastian kebijakan membebani pikiran investor dan konsumen di beberapa negara,” ujar dia.

Menurut laporan Grant Thornton Indonesia meyakini Indonesia tetap menarik bagi investor asing. Ini karena proyek-proyek pemerintah dipastikan tetap berjalan meskipun terjadi transisi kepemimpinan.

Sejumlah sektor yang menjadi daya tarik utama bagi investor pada tahun 2024 yakni sektor logam, pertambangan, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi.

 Dalam laporan mengenai prospek ekonomi Indonesia pada 2024 yang diluncurkan di Jakarta, Rabu (27/3/2024), Grant Thornton menyebutkan, meskipun pergantian kepemimpinan Presiden Joko Widodo menimbulkan sikap wait and see di kalangan beberapa investor, Indonesia tetap dapat menarik minat para investor asing.

Proyek-proyek infrastruktur pemerintah, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan kebijakan ramah bisnis disebut dapat meningkatkan minat investor asing terhadap Indonesia.

 Laporan ini juga menggarisbawahi lonjakan konsumsi domestik, dengan proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia yang kuat antara 5,3% sampai 5,7%, didorong oleh gelombang belanja yang dipicu oleh Pemilu 2024 dan dorongan kelas menengah yang berkembang pesat.

Grant Thornton Indonesia menyebut prospek FDI pada 2024 menunjukkan optimisme dengan perkiraan senilai US$ 55 miliar atau sekira Rp 873,96 triliun, lebih tinggi dibandingkan 2023, yang tercatat senilai US$ 50 miliar (Rp 794,51 triliun).