Antisipasi Kebijakan Ekonomi dan Politik dalam Perang Iran-Israel

Oleh Didik J Rachbini,

Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef

INVESTORTRUST.ID - Serangan mengejutkan Iran sebagai balasan terhadap Israel membuat dunia tersentak. Ketegangan di Timur Tengah pun memuncak. Berbagai pihak berupaya untuk meredamnya.

Eskalasi konflik Iran-Israel bakal menimbulkan dampak luas pada perekonomian nasional dan global, yang mutlak harus diantisipasi dengan kebijakan oleh pemerintah Indonesia. 

Eskalasi lanjutan memang belum dapat dipastikan. Tetapi faktor yang mendamaikan hampir tidak ada sama sekali. Alhasil, konflik Iran-israel muskil  segera berhenti. Dalam kondisi lingkungan yang tegang, kebijakan untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko krisis perlu segera dirumuskan dan dijalankan.

Bagi Indonesia, bagi presiden baru terpilih, kondisi tidak pasti ini bisa dan akan menyebabkan kebijakan ekonomi yang dijalankan menjadi berantakan. Kondisi tersebut sekaligus bakal menambah beban baru bagi masyarakat. 

Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga angan-angan dalam kampanye, lupakan saja. Pemerintahan baru harus fokus pada daya tahan masyarakat, daya beli mereka, menahan agar tidak terjadi ledakan pengangguran. 

Karena itu, kebijakan menjaga inflasi dan harga kebutuhan pokok merupakan kebijakan utama untuk melindungi golongan masyarakat bawah yang rentan.

Baca Juga

Rampung Urusan dengan Iran, Israel Kembali Hantam Gaza dan Rafah

Kebijakan Prioritas

Ada tiga kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan. Agar daya beli tidak turun, pemerintah harus sekuat tenaga dan mengerahkan segala kemampuannya untuk mengendalikan harga atau menjaga inflasi. Duet pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus menjalankan tugas ini secara total. 

Dalam kebijakan ini, BI berperan penting mengendalikan dari sisi moneter. Sejauh ini BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi. Saat dunia diselimuti ketegangan yang memuncak, BI harus lebih keras lagi menjalankannya.

Di sisi sektor riil, pemerintah pusat dan daerah wajib memantau harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam. Di daerah ada Tim Penghendalian Inflasi Daerah (TPID), lembaga yang tidak dijawab secara mendalam oleh Prabowo saat ia menjawab pertanyaan Jokowi dalam debat capres beberapa tahun silam.

Kebijakan kedua adalah fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai pemerintah. Kebijakan ini mesti dijaga agar pengeluaran bisa benar-benar produktif, mampu membantu masyarakat bawah dan rentan. 

Kebijakan fiskal yang baik adalah kebijakan yang prudent, berhati-hati, dan mampu mengendalikan defisit. Pemerintah jangan jorjoran. Proyek besar harus bisa dikendalikan. Jangan pula mengobral populisme secara serampangan.

Baca Juga

Konflik Israel-Iran, Kanselir Jerman Minta Israel Fokus Diplomasi Regional

Pemerintahan baru juga harus fokus pada kebijakan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri. Harus diingat bahwa sektor usaha dalam negeri adalah bagian terbesar, yakni 75%. Meskipun eksternal terguncang, menjaga ekonomi dan usaha di dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting di masa genting.

Kebijakan perdagangan luar negeri juga harus diarahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang. Jalur ke Eropa dan Timur Tengah pasti terganggu. Tetapi mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus, seperti Jepang, China, Asean, India, dll. Sekarang saja dampak psikologisnya sudah terasa. 

Tak kalah penting, pemerintah perlu ahli komunikasi publik yang mengerti masyarakat, terutama bagi calon pemerintah baru. Mulai sekarang, mereka harus melakukan kebijakan komunikasi publik berkaitan dengan antisipasi kebijakan dari dampak perang Iran-Israel. ***