Perlukah Susu dan Makan Siang Gratis Geser Pos Anggaran Subsidi BBM?
JAKARTA, Investortrust.id - Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggagas program susu dan makan siang gratis untuk siswa sekolah di seluruh Indonesia. Diperkirakan program ini menelan biaya sekitar Rp 460 triliun.
Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan dana untuk membiayai program tersebut bisa didapat dari beberapa cara. Misalnya, penguatan sumber pendapatan negara dari pajak dan penataan subsidi energi.
Eddy mengatakan pendapatan dari pajak dapat dioptimalkan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Dia menyebut dari 107 juta orang yang bekerja di Indonesia baru 30% yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Jadi artinya banyak di antara mereka yang masih bekerja di sektor informal dan masih ada ruang untuk memperluas basis pajak kita,” kata Eddy, dikutip Senin (19/02/2024).
Menurutnya, saat ini rasio pajak Indonesia masih rendah. Dia mengklaim, dengan kenaikan 1% rasio pajak, negara bisa mendapat Rp 210 triliun.
Baca Juga
Prabowo Sebut Penolak Program Makan Siang Gratis Bukan Orang Waras
Selain memperluas basis pembayar pajak, Eddy ingin memastikan penerima subsidi energi dialokasikan ke mereka yang berhak. “Kalau kita tata sedemikian rupa dan dialokasikan ke mereka-mereka yang berhak itu (subsidi energi) bisa berkurang drastis,” kata dia.
Eddy mengatakan saat Prabowo-Gibran resmi memerintah, bakal ada upaya menyisir anggaran di kementerian dan lembaga. Terutama anggaran biaya rapat, pembuatan undang-undang, dan pembuatan peraturan.
“Sumber-sumber pendapatan yang lain kita sisir, jadi tidak hanya untuk anggaran susu tapi malah lebih untuk program anggaran yang lain juga,” ujar dia.
Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan subsidi energi secara khusus merupakan barang publik yang perlu dilihat dari sisi penggunaannya dan efeknya jika terjadi kenaikan harga jual.
“Jadi kurang tepat juga berbicara tentang tepat sasaran atau tidak, karena sifatnya barang publik, risikonya akan dikonsumsi oleh banyak pihak tanpa pandang kelas sosial dan tingkat pendapatan,” ujar Ronny, dalam keterangan resminya.
Pengalihan subsidi, kata Ronny, memiliki multiplier effect. Dia mengatakan penggunaan energi, terutama BBM, terjadi di banyak sektor.
“Akibatnya bisa mendongkrak harga-harga lain, terutama harga komoditas pokok yang disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi, atau harga pupuk, pun harga-harga barang yang lain. Termasuk harga layanan umum dan harga utlititas lain, seperti transportasi publik yang berbasiskan bahan bakar BBM,” ujar dia.
Sebagaimana diketahui, beban masyarakat sudah cukup berat. Itu Bisa dilihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang berada di bawah level pertumbuhan ekonomi.
“Jadi jika dikurangi subsidinya, maka harga jualnya tentu akan naik, dan imbasnya akan melebar ke banyak sektor, yang akan membuat daya beli publik semakin tertekan,” ujar dia.
Ronny berharap pemerintahan Prabowo-Gibran lebih kreatif dalam menemukan sumber pembiayaan program baru. ini diperlukan agar tidak membebani publik di satu sisi, tapi juga memberikan imbas produktif kepada perekonomian di sisi lain.