ASEAN DEFA Segera Ditandatangani, Ekonomi Digital Kawasan Berpotensi Tembus US$ 2 Triliun

JAKARTA, Investortrust.id - Indonesia mendorong integrasi ekonomi digital Asia Tenggara melalui penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang dijadwalkan berlangsung di Manila, Filipina, pada Sabtu (14/11/2026). Kesepakatan yang melibatkan 11 negara anggota ASEAN tersebut berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital kawasan menjadi US$ 2 triliun pada 2030 dan membuka peluang pasar lintas negara bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Manila untuk mewakili Indonesia dalam penandatanganan perjanjian tersebut. Langkah ini menjadi salah satu tahapan penting dalam upaya menyatukan kebijakan ekonomi digital negara-negara Asia Tenggara setelah melalui proses perundingan sejak 2023.

Baca Juga

Airlangga Ibaratkan DEFA Jadi Imun Perang Tarif dan Motor Ekonomi Digital ASEAN

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, ASEAN DEFA merupakan kerangka kerja sama ekonomi digital komprehensif yang dirancang untuk memperkuat integrasi pasar digital di kawasan.

"Inisiatif tersebut pertama kali didorong saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023 sebagai salah satu agenda utama untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global atau epicentrum of growth," kata dia dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Kesepakatan ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital di Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk lebih dari 680 juta jiwa, ASEAN memiliki pasar digital yang besar dan terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi, layanan elektronik, serta perdagangan melalui platform digital.

Indonesia menjadi salah satu penggerak utama perkembangan tersebut. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati US$ 100 miliar pada 2025. Nilai tersebut tumbuh sekitar 14% secara tahunan dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Susiwijono Moegiarso mengatakan, besarnya potensi pasar tersebut mendorong negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama agar aktivitas ekonomi digital tidak terhambat perbedaan kebijakan dan regulasi antarnegara. "Melalui DEFA, negara anggota akan memiliki kerangka bersama untuk memfasilitasi perdagangan digital, memperkuat sistem pembayaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik," kata dia.

Potensi Ekonomi Digital Tembus US$ 2 Triliun

Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi ASEAN DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar US$ 1 triliun menjadi US$ 2 triliun pada 2030.

Proyeksi tersebut mencerminkan peluang pertumbuhan yang dapat diperoleh kawasan melalui integrasi pasar digital. Keseragaman kebijakan dan kemudahan transaksi lintas negara diharapkan mengurangi hambatan bagi perusahaan yang ingin memperluas kegiatan bisnis di Asia Tenggara.

Bagi UMKM Indonesia, kesepakatan tersebut berpotensi membuka akses pasar regional yang lebih luas. Pelaku usaha dapat menjangkau konsumen di negara ASEAN lainnya melalui perdagangan digital tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pasar domestik.

Selain perdagangan elektronik, ASEAN DEFA juga diarahkan untuk meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital. Interoperabilitas merupakan kemampuan berbagai sistem untuk saling terhubung dan beroperasi bersama sehingga transaksi lintas negara dapat berlangsung lebih mudah.

Kerja sama tersebut juga mencakup penyederhanaan proses transaksi elektronik, perlindungan konsumen, keamanan transaksi, serta pengaturan arus data lintas batas yang tepercaya. Pengembangan talenta dan inovasi digital turut menjadi bagian dari agenda integrasi tersebut.

Penguatan aspek keamanan dan tata kelola data menjadi perhatian penting karena meningkatnya transaksi digital juga diikuti kebutuhan perlindungan informasi masyarakat dan dunia usaha. Kerangka bersama di tingkat ASEAN diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas digital lintas negara.

Sejalan dengan Strategi Ekonomi Digital Indonesia

Susiwijono Moegiarso mengatakan, ASEAN DEFA juga berkaitan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan negara-negara anggota.

"Implementasi kesepakatan tersebut diharapkan memperkuat infrastruktur digital nasional, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi, serta mempercepat transformasi digital UMKM," kata dia.

Indonesia juga memiliki kepentingan untuk memperkuat regulasi keamanan siber dan tata kelola data. Harmonisasi kebijakan digital di kawasan dapat meningkatkan kepastian berusaha sekaligus membuka peluang investasi di sektor teknologi tinggi.

Bagi dunia usaha, kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ekspansi bisnis dan investasi. Kerangka kerja sama yang lebih terintegrasi diharapkan mendorong perusahaan teknologi dan penyedia layanan digital mengembangkan kegiatan usaha di pasar ASEAN.

Baca Juga

Airlangga: DEFA ASEAN Bakal Diteken November 2026, RI Incar Pasar Digital hingga US$ 600 Miliar

Selain itu, keterhubungan pasar digital kawasan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital regional dan global. Peluang tersebut mencakup pengembangan layanan teknologi, perdagangan elektronik, sistem pembayaran, hingga inovasi berbasis data.

Setelah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN, DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir. Sekretariat ASEAN selanjutnya akan menerbitkan Certified True Copy (CTC), yaitu salinan resmi naskah perjanjian yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Di tingkat nasional, Indonesia akan menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui proses ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional. Pemerintah akan membentuk Panitia Antarkementerian untuk membahas instrumen hukum yang diperlukan dalam proses tersebut.

Pembahasan ratifikasi juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa ASEAN DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce, perjanjian perdagangan elektronik ASEAN yang sebelumnya telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.