Menkeu Sebut Pajak PMSE dan Ekonomi Digital untuk Jaga 'Playing Field'
Poin Penting
|
JAKARTA, invesotrtrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan esensi pengenaan pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pembelian produk melalui perdagangan elektronik kerap luput dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).
“Sehingga, menjadi tidak level playing field. Pengenaan pajak PMSE adalah untuk memperbaiki level playing field ini, meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil,” kata Suahasil, saat APBN KiTa edisi November 2026, di kantornya, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Suahasil menjelaskan pajak PMSE dan ekonomi digital lain terdiri dari dua jenis pajak, yaitu PPN dan pajak penghasilan (PPH). Total penerimaan pajak PMSE dan ekonomi digital lain mencapai Rp 14,1 triliun.
Baca Juga
PPh Final pada Industri Perdagangan Berjangka Dinilai Bisa Dongkrak Penerimaan Pajak Negara
Suahasil mengatakan pajak PMSE itu sebenarnya telah berjalan dan bersifat lintas batas internasional. Dia menyontohkan pengenaan pajak PMSE dan ekonomi digital muncul saat seseorang berlangganan aplikasi berbayar. “Teman-teman yang suka nonton TV pakai remote, itu sebagian dari video streaming-nya sebenarnya sudah bayar PPN,” kata dia.
Direktur Jenderal Pajak, Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan terdapat perluasan kewenangan penarikan pajak PMSE. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2026, pemungutan PPh pasal 22 PMSE mulai berlaku 1 Oktober 2026.
“Direktorat Jenderal Pajak [DJP] juga menunjuk empat marketplace untuk melakukan pemungutan, Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada. Realisasi dari implementasi program ini mulai dilaporkan pada November ini,” kata dia.
Selain pajak PMSE, DJP juga memperluas akses penarikan pajak ekonomi digital melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPPT DLN).
Baca Juga
Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Pajak Tukang Pijat
Bimo mengatakan bahwa pihaknya telah menunjuk lima bank, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI, serta satu perusahaan fintech sebagai pemungut SPPT DLN pada 25 September 2026. Dari beberapa pihak yang ditunjuk, sudah terdapat pihak yang masuk masa stabilisasi dan ada pula yang masih dalam penyiapan.
“DJP akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama PT Jalin Pembayaran Nusantara, selaku penyelenggara SPPT DLN. Harapannya, 30 issuer lainnya akan segera bisa go live. Sejak go live, SPPT DLN sudah memproses jutaan transaksi,” kata dia.
Bimo mengatkana laporan dari proses rekonsiliasi SPPT DLN tersebut akan muncul pada akhir bulan ini. “Jadi kami belum bisa mendapat angkanya,” kata dia.
