Asbanda Dorong Level Playing Field bagi BPD, Perkuat Likuiditas dan Daya Saing
BENGKULU, investortrust.id – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong terciptanya level playing field bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat likuiditas BPD sekaligus menjaga ketahanan ekonomi daerah.
Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menegaskan, BPD tidak meminta perlindungan dari persaingan, melainkan kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko.
“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” ujar Agus dalam Seminar “Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” di Bengkulu, Jumat (21/8/2026).
Baca Juga
Dorong Transformasi Digital BPD Se-Indonesia, Lintasarta Jalin Kerja Sama dengan Asbanda
Seminar tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta jajaran direksi BPD se-Indonesia.
Asbanda mencatat, hingga Juni 2026 total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit mencapai sekitar Rp673 triliun dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.
Menurut Agus, kondisi fundamental BPD masih sehat. Namun, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan cost of fund dan membatasi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan yang kompetitif.
“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” katanya.
Baca Juga
Lintasarta Gandeng Asbanda, Kebut Transformasi Digital BPD Berbasis AI
Dia menjelaskan, BPD memiliki peran dalam pembiayaan berbagai sektor ekonomi daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur.
Di sisi lain, struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik yang berbeda karena berkaitan erat dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah (TKD), APBD, serta transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.
Karena itu, Asbanda meminta perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah turut mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.
“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” ujar Agus.
Dorong Dana Pemerintah Jadi Penggerak Ekonomi
Asbanda juga mendorong agar penempatan dana pemerintah pada BPD diarahkan untuk memperkuat intermediasi ke sektor-sektor produktif.
Dana tersebut, kata Agus, dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah.
“Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain itu, Asbanda mendorong agar setiap kebijakan nasional mempertimbangkan perspektif dampak pembangunan regional. Hal ini karena BPD memiliki karakter dan fungsi yang berbeda dibandingkan bank komersial pada umumnya.
BPD tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengelolaan ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan, serta pembiayaan pembangunan regional.
Meski demikian, Agus menegaskan penguatan BPD bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah dan regulator. BPD juga perlu meningkatkan daya saing dan melakukan transformasi internal.
Asbanda mendorong peningkatan kolaborasi antar-BPD dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury, dan sindikasi pembiayaan.
Di saat yang sama, BPD perlu mempercepat transformasi digital, memperkuat keamanan siber, tata kelola dan manajemen risiko, serta meningkatkan porsi CASA dari masyarakat dan dunia usaha.
“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi,” kata Agus.
Dengan total aset yang telah menembus Rp1.000 triliun dan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk meningkatkan kapasitas menjadi Regional Development Bank yang lebih sehat, digital, dan kompetitif.
“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” pungkas Agus.