Aktivitas Ekonomi Meningkat, Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.796,8 Triliun per Oktober 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp 1.796,8 triliun per 31 Oktober 2026. Penerimaan pajak ini tumbuh 23,2% secara tahunan atau 76,2% dari target.
“Penerimaan pajak ini terus naik seiring dengan aktivitas ekonomi yang meningkat,” kata Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, saat APBN KiTa edisi November 2026, di kantornya, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan sumber penerimaannya, pemasukan dari pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPh non-migas mencapai Rp 893,1 triliun atau tumbuh 16,6% secara tahunan. Tak hanya itu, Kemenkeu mencatat bahwa PPh migas turut mencatatkan angka positif. Pemasukan dari PPh migas tumbuh 84,7% ke posisi Rp 48,88 triliun.
“PPh Nonmigas naik karena aktivitas ekonomi dan administrasi pajak. Kalau PPh migas kenaikannya tumbuh seiring naiknya harga minyak bumi,” kata dia.
Sementara itu, PPN & PPnBM mencapai Rp 793,55 triliun atau tumbuh 38,1% secara tahunan.
“PPN & PPnBM ditopang konsumsi dalam negeri dan daya beli yang kuat,” kata dia.
Baca Juga
Dampak Perang Teluk Persia, Subsidi dan Kompensasi BBM 2026 Tembus Rp415,8 Triliun
Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak lainnya non deposit, dan deposit pajak mengalami kontraksi. PBB tercatat sebesar Rp 20,52 triliun atau terkontraksi 3,7% secara tahunan. Pajak lainnya non-deposit tercatat Rp 7,1 triliun atau turun 9% secara tahunan. Deposit pajak tercatat Rp 33,6 triliun atau terkontraksi 49,8% secara tahunan.
“PBB terkontraksi karena kemarin ada perubahan pergeseran pembayaran. Tapi, nanti akan muncul press conference APBN akhir tahun. Pajak lainnya turun. Deposit pajak turun, bukan karena orang tidak bayar pajak tapi karena penggunaan account deposit lainnya itu mengecil. Artinya, wajib pajak telah membayarkan pajaknya langsung kepada item-item pos penerimaan pajak,” kata dia.
Suahasil mengatakan deposit pajak yang mencapai Rp 33,6 triliun itu nantinya akan dialokasikan sesuai jenis pajaknya. Proses tersebut akan dilakukan ketika SPT dari wajib pajak tersebut telah masuk.
