Airlangga Yakinkan Dunia Usaha dan Diplomat, Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

JAKARTA, Investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global dan dinamika politik dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi, investasi, aktivitas manufaktur, dan kinerja perusahaan menjadi modal untuk menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus memperluas kerja sama dengan mitra internasional.

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 mencapai sekitar 5,45%, setelah pada kuartal III tumbuh 5,47% secara tahunan. Untuk mempertahankan momentum tersebut, pemerintah menyiapkan penguatan kegiatan ekonomi domestik, penyesuaian kebijakan perdagangan dan investasi, serta perbaikan tata kelola pasar keuangan.

Pesan itu disampaikan Airlangga dalam Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Forum dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady, para duta besar dan perwakilan diplomatik, serta anggota Kadin pusat dan daerah.

“Kita tumbuh 5,47% di kuartal ketiga. Dengan demikian, diharapkan sampai dengan akhir tahun kita bisa tumbuh di 5,45%,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah untuk terus memberikan penjelasan kepada publik mengenai ketahanan ekonomi Indonesia. Komunikasi tersebut diperlukan agar masyarakat, pelaku usaha, dan mitra internasional memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi fundamental di tengah perkembangan politik.

Pemerintah juga memahami bahwa keputusan investasi sangat dipengaruhi kepastian hukum dan keberlanjutan kebijakan. Karena itu, Airlangga menekankan upaya menjaga agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa terganggu dinamika politik. “Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha,” kata Airlangga seusai pertemuan.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah mendorong pemisahan antara aktivitas politik dan perekonomian, serta menilai perkembangan pasar saham pada hari sebelumnya relatif baik.

Dalam bahan presentasinya, Airlangga menampilkan tiga landasan ketahanan ekonomi: pertumbuhan yang kuat dan stabil, pertumbuhan yang manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat, serta ketahanan sektor eksternal. Ketiganya menjadi dasar pemerintah menawarkan peluang kerja sama kepada dunia usaha dan komunitas diplomatik.

Inflasi Oktober 2026 tercatat 3,23% secara tahunan, masih berada dalam rentang sasaran 2,5% plus-minus satu poin persentase. Stabilitas harga menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli sekaligus memberi kepastian bagi perusahaan dalam merencanakan produksi dan investasi.

Realisasi investasi selama Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target setahun sebesar Rp2.041,3 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi investasi selama sembilan bulan, bukan hanya realisasi pada kuartal III.

Dari sisi konsumsi, indeks keyakinan konsumen September berada pada level 118,1. Posisi di atas 100 menunjukkan keyakinan konsumen masih berada pada wilayah optimistis. Bersama investasi dan stabilitas harga, konsumsi domestik menjadi bagian penting dari ketahanan ekonomi nasional.

KUR Rp 300,8 Triliun

Paparan Airlangga juga menunjukkan perkembangan indikator kesejahteraan. Rasio gini pada Maret 2026 tercatat 0,368, yang dalam presentasi disebut sebagai salah satu tingkat terendah dalam satu dekade terakhir. Tingkat kemiskinan pada periode yang sama mencapai 8,07%, turun 0,16 poin persentase dibandingkan September 2025.

Adapun tingkat pengangguran terbuka yang ditampilkan dalam presentasi berada pada 4,65%. Indikator tersebut melengkapi gambaran bahwa perhatian pemerintah tidak berhenti pada pertumbuhan output, tetapi juga mencakup pekerjaan, kemiskinan, dan pemerataan manfaat ekonomi.

Dukungan terhadap usaha rakyat terus dijalankan melalui pembiayaan. Hingga Oktober 2026, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp300,8 triliun dan menjangkau sekitar 4,2 juta debitur. Pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu pelaku usaha mempertahankan kegiatan dan meningkatkan kapasitas produksi.

Perbankan juga menunjukkan pertumbuhan intermediasi. Kredit pada September meningkat 13,26% secara tahunan, sedangkan dana pihak ketiga tumbuh 8,22%. Kedua indikator tersebut mencerminkan perkembangan pembiayaan serta penghimpunan dana masyarakat yang menjadi penopang aktivitas ekonomi.

Pada sektor eksternal, cadangan devisa Oktober tercatat US$146,8 miliar. Berdasarkan slide Airlangga, jumlah tersebut setara sekitar 5,3 bulan impor. Cadangan devisa menjadi salah satu bantalan dalam menghadapi perubahan arus modal dan kebutuhan transaksi internasional.

Neraca perdagangan September masih mencatat surplus US$3,36 miliar, ditopang surplus perdagangan nonmigas sebesar US$5,67 miliar. Namun, paparan tersebut juga memperlihatkan neraca pembayaran kuartal III mengalami defisit US$0,9 miliar, dibandingkan surplus US$9,1 miliar pada kuartal II.

Perbedaan itu menunjukkan bahwa surplus perdagangan belum tentu menghasilkan surplus neraca pembayaran secara keseluruhan. Neraca pembayaran juga mencakup transaksi jasa, pendapatan, serta arus modal dan finansial. Karena itu, ketahanan eksternal perlu dibaca melalui beberapa indikator sekaligus.

Aktivitas manufaktur tetap berada pada wilayah ekspansi. Purchasing Managers’ Index atau PMI manufaktur Oktober mencapai 54,0, meningkat dari 52,4 pada September. Dalam presentasi tersebut, kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara tercatat sekitar 13,05%, sedangkan investor domestik menguasai sekitar 86,95%.

Pasar Modal Rebound

Dominasi pemegang domestik pada SBN memberi sumber pembiayaan yang lebih bertumpu pada investor dalam negeri. Meski demikian, perkembangan imbal hasil global, nilai tukar, dan arus modal tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Airlangga juga memaparkan kondisi pasar modal yang memperlihatkan perbedaan antara tekanan perdagangan saham dan perkembangan usaha emiten. Pada 10 November 2026, Indeks Harga Saham Gabungan berada pada level 5.125,73, naik 1,02% secara harian.

Namun, secara kumulatif sejak awal tahun hingga tanggal tersebut, pasar saham masih mengalami penjualan bersih asing sebesar Rp97,41 triliun. Pada perdagangan 10 November saja, arus masuk bersih asing yang ditampilkan mencapai sekitar Rp171,89 miliar.

Di pasar SBN, presentasi mencatat arus masuk asing kumulatif sebesar Rp38,15 triliun, dengan tambahan sekitar Rp9,35 triliun selama 1–14 Oktober. Perbedaan tanggal pencatatan pada indikator-indikator tersebut perlu diperhatikan, sehingga angka arus dana tidak langsung diperlakukan sebagai satu posisi pada tanggal yang sama.

Investor domestik menjadi penopang penting pasar saham. Dalam paparan Airlangga, porsi investor domestik ditampilkan sebesar 61% dan disebut sebagai salah satu pilar utama pasar.

Di tengah volatilitas harga saham, kinerja agregat perusahaan tercatat menunjukkan perbaikan. Pada semester I-2026, pendapatan seluruh emiten dalam data presentasi tumbuh 15,94% secara tahunan, sedangkan laba bersih meningkat 16,25%.

Perkembangan itu lebih baik dibandingkan kinerja setahun penuh 2025 yang ditampilkan dalam slide, ketika pendapatan tumbuh 6,42% dan laba bersih turun 0,84%. Perbandingan tersebut menunjukkan perubahan arah kinerja, meskipun cakupan periodenya berbeda antara setahun penuh dan semester pertama.

Pada kelompok emiten LQ45, pendapatan semester I-2026 tumbuh 16,92% dan laba bersih meningkat 18,49%. Sebagai pembanding, pada 2025 pendapatan kelompok tersebut tumbuh 6,94%, sementara laba bersih turun 5,23%.

Dari sisi profitabilitas, sekitar 74% perusahaan dalam data semester I-2026 membukukan laba, sedangkan 26% mencatat kerugian. Angka tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kinerja tidak terjadi secara merata pada seluruh perusahaan.

Pesan utama dari paparan pasar modal itu adalah bahwa tekanan harga saham perlu dibaca bersama kondisi usaha emiten. Pertumbuhan pendapatan dan laba merupakan unsur fundamental, tetapi pemulihan kepercayaan investor juga memerlukan transparansi, kualitas perdagangan, dan penegakan aturan.

Presentasi Airlangga merangkum penilaian aksesibilitas pasar MSCI Juni 2026 dengan 10 indikator tanpa catatan, enam indikator yang masih memiliki ruang perbaikan, serta dua indikator yang membutuhkan perbaikan. Paparan pemerintah menyebut 16 dari 18 indikator telah dinilai positif.

Catatan yang disorot berkaitan dengan arus informasi, termasuk transparansi kepemilikan, transaksi terkoordinasi, dan penegakan aturan bursa. Karena itu, capaian pada sebagian besar indikator tetap harus disertai penyelesaian kelemahan yang dapat memengaruhi kepercayaan investor.

Ringkasan penilaian Juni tersebut juga perlu dibedakan dari keputusan klasifikasi atau peninjauan indeks pada periode berikutnya. Penilaian aksesibilitas merupakan salah satu bagian dari gambaran pasar dan tidak dengan sendirinya menjamin hasil peninjauan indeks di masa mendatang.

Sertifikasi Halal

Selain pasar keuangan, Airlangga menjelaskan penyesuaian kebijakan sertifikasi halal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang mengubah PP Nomor 42 Tahun 2024. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem, pelaku usaha, dan kerja sama dengan mitra dagang.

Masa penahapan kewajiban sertifikasi untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Untuk kelompok produk tersebut yang berasal dari luar negeri, kewajiban dimulai pada 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Baca Juga

Airlangga Tegaskan Berhentinya Gibran Tak Ganggu Ekonomi, Fundamental RI Tetap Kuat

Penyesuaian turut mencakup sejumlah kategori produk lain, tetapi tidak berlaku secara menyeluruh. Kewajiban yang sudah berlaku bagi kelompok produk tertentu dari usaha menengah dan besar tetap berjalan sesuai ketentuan.

Kepastian jadwal tersebut penting bagi perusahaan untuk menyiapkan proses produksi, sertifikasi, dan distribusi. Bagi komunitas diplomatik, penjelasan ini juga memberikan dasar untuk menyampaikan informasi kepada eksportir di negara masing-masing.

Devisa Hasil Ekspor

Dalam kebijakan devisa hasil ekspor, Airlangga memaparkan fasilitas khusus berdasarkan Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026. Berdasarkan slide, eksportir yang memenuhi syarat dapat memilih ketentuan retensi minimum 30% dari devisa hasil ekspor selama paling sedikit tiga bulan, dengan penempatan pada bank devisa yang ditetapkan Bank Indonesia.

Fasilitas tersebut ditujukan bagi eksportir yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga tidak dapat dipahami sebagai perubahan yang otomatis berlaku bagi seluruh eksportir. Kriteria dalam presentasi mencakup perusahaan berbentuk perseroan terbatas di sektor pertambangan, memiliki setidaknya satu pemegang saham dari negara atau kawasan yang ditetapkan, dan porsi kepemilikan saham paling sedikit 10%.

Negara dan kawasan yang dicakup adalah Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok termasuk Hong Kong, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Tiga mitra terakhir ditambahkan berdasarkan hasil rapat koordinasi pada 3 November 2026.

Pilihan bank penempatan diperluas menjadi 16 bank, terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN. Presentasi mencantumkan sejumlah bank internasional dan bank nasional, termasuk Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, SMBC Indonesia, HSBC Indonesia, Bank of China, ICBC Indonesia, China Construction Bank Indonesia, JPMorgan Chase, Citibank, serta OCBC NISP.

Pemerintah juga mengkaji perluasan kriteria agar mencakup eksportir berbentuk Bentuk Usaha Tetap dan kepemilikan tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner. Dalam slide, perluasan tersebut masih ditempatkan sebagai usulan perubahan kriteria, sehingga perlu dibedakan dari ketentuan yang sudah berlaku.

Pada tata kelola ekspor sumber daya alam strategis, Airlangga menjelaskan peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2026. Tiga kelompok komoditas yang dicakup adalah batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi.

DSI ditempatkan sebagai perantara tunggal, sementara transaksi komersial tetap berlangsung antara eksportir atau penjual dan pembeli. Peran DSI mencakup penelaahan dokumen kontrak, Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB, dan dokumen terkait, serta pengawasan atas transaksi.

Dalam alur yang ditampilkan, rancangan PEB harus mendapat persetujuan DSI. Interaksi eksportir dilakukan melalui portal DSI yang terhubung dengan sistem kepabeanan CEISA dan Indonesia National Single Window.

Eksportir tetap bertanggung jawab memenuhi kewajiban ekspor, termasuk perizinan, pemeriksaan barang, pengapalan, kewajiban pasar domestik, serta ketentuan devisa hasil ekspor. DSI tidak dicantumkan sebagai elemen data dalam modul PEB sebagaimana dijelaskan dalam presentasi.

Baca Juga

Defisit APBN 2026 Masih dalam Target meski Subsidi dan Kompensasi Capai Rp415,8 Triliun

Bahan paparan juga menyatakan bahwa sejumlah ketentuan tersebut sedang dimasukkan dalam penyesuaian regulasi. Pemerintah menargetkan portal DSI beroperasi penuh pada 1 Januari 2027, dengan tahapan uji fungsi dan persiapan pelaku usaha sebelum pelaksanaan penuh.

Dalam agenda internasional, Airlangga menyinggung kerja sama melalui ASEAN, APEC, dan penguatan hubungan ekonomi dengan Uni Eropa. Pemerintah mengarahkan diplomasi ekonomi untuk memperluas akses pasar, menarik investasi, dan memperkuat keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global.

Sebagai konteks, dalam penjelasan terpisah pada 9 November, Airlangga menyampaikan target penandatanganan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement pada November 2026, dengan harapan implementasi dimulai pada awal 2027. Jadwal tersebut merupakan target pemerintah yang masih bergantung pada penyelesaian prosedur dan persetujuan para pihak.

Pembangunan Rumah

Dari sisi ekonomi domestik, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sektor perumahan dapat memperluas kegiatan produksi dan kesempatan kerja. Pembangunan serta perbaikan rumah menggerakkan tukang, pemasok material, toko bangunan, jasa angkutan, dan berbagai usaha pendukung di daerah.

Ia menyoroti sasaran perbaikan sekitar 400.000 rumah pada 2026. Angka itu merupakan target program dan perlu dibedakan dari realisasi rumah yang telah selesai diperbaiki. Kementerian PKP sebelumnya juga menyampaikan peningkatan sasaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari sekitar 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026.

Maruarar turut menjelaskan dukungan pembiayaan rumah bersubsidi, bantuan sertifikasi tanah bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, serta penguatan pembiayaan usaha dalam ekosistem perumahan. Arah kebijakannya adalah membantu masyarakat memperoleh hunian layak sekaligus menciptakan kegiatan ekonomi.

Pemerintah telah meningkatkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit. Dukungan lain mencakup pembebasan BPHTB dan biaya persetujuan bangunan gedung bagi penerima yang memenuhi syarat, serta bunga FLPP yang dijaga sebesar 5%.

Baca Juga

Kadin Soroti Kebutuhan Pekerjaan bagi Anak Muda, Dunia Hadapi Kekurangan 800 Juta Lapangan Kerja

Maruarar juga mengapresiasi dukungan pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha mikro. Sebagai konteks, pemerintah menyiapkan Kredit Program Perempuan Prasejahtera dengan bunga 8% dan alokasi subsidi bunga Rp2,62 triliun pada 2026, dengan penyerapan disesuaikan kapasitas penyaluran.

Melalui forum bersama Kadin dan komunitas diplomatik tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui kebijakan yang jelas serta pelaksanaan yang konsisten. Pertumbuhan, investasi, dan kinerja emiten memberi dasar optimisme, sedangkan tekanan arus modal serta catatan transparansi pasar menunjukkan pekerjaan yang masih harus diselesaikan.

Kepercayaan dunia usaha pada akhirnya memerlukan bukti yang berkelanjutan: aturan yang dapat dipahami, transaksi yang transparan, investasi yang terealisasi, serta program yang meningkatkan kehidupan masyarakat. Itulah landasan untuk mengubah ketahanan ekonomi Indonesia menjadi pertumbuhan yang lebih kuat dan manfaat yang lebih luas.