Over Estimasi Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Bagong Suyanto - Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga

INVESTORTRUST - Ketika Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III-2026 mencapai 5,47%, banyak pihak menyambut gembira. Ini adalah bukti bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidaklah seburuk seperti dikhawatirkan. Namun demikian, ada pula sebagian pengamat yang tidak terlalu optimistik. Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) menulis artikel berjudul "Over-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026" yang membahas kejanggalan dan keraguan terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh BPS.

Menurut Budiawan, angka pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2026 yang tercatat sebesar 5,47% dan akumulasi Januari–September 2026 sebesar 5,45% dinilai sangat janggal dan sulit diterima nalar yang sehat. Dalam artikelnya Budiawan mempersoalkan selisih atau diskrepansi antara estimasi dari sisi produksi (PDB) dan sisi konsumsi yang terlalu besar. Jika selisih ini dianggap terlalu lebar, maka akurasi data PDB yang diklaim pemerintah patut dipertanyakan.

Budiawan mendesak BPS untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai metodologi yang digunakan dalam mengestimasi data produksi maupun konsumsi, mengingat data pertumbuhan ekonomi sangat krusial bagi kebijakan investasi, bantuan sosial, dan pengentasan kemiskinan.

Kejangggalan

Terlepas bagaimana akhir dari polemik yang muncul antara Budiawan dan BPS, memang kemungkinan munculnya perbedaan penghitungan statistik resmi dan simulasi pertumbuhan alternatif tidak terelakkan. Dalam penilaian Budiawan, diskrepansi statistik antara PDB dengan pendekatan produksi dan pengeluaran terlalu besar. Diskrepansi tersebut kemudian dipandang sebagai kelebihan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi disimulasikan turun menjadi hanya 0,26 persen pada triwulan III, bahkan minus 0,4 persen selama Januari-September 2026.

BPS sendiri tentu memiliki pertimbangan dan dasar penghitungan tersendiri. Meski berapa angka pertumbuhan yang sebenarnya, yang menggambarkan realitas di lapangan, yang jelas masyarakat di tingkat bawah memang merasakan hal yang berbeda. Kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi perdebatan, karena di balik angka keberhasilan sebesar 5,45%, diakui atau tidak realitas pahit berupa pelemahan daya beli masyarakat, menyusutnya kelas menengah, dan deindustrialisasi dini demngan mudah dilihat di berbagai daerah. Kondisi yang paradoksal seperti inilah yang kemudian memicu munculnya kritik dari sebagian ekonom yang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia bersifat "semu" karena ditopang oleh belanja musiman dan sektor ekstraktif, sementara sektor riil yang menyerap banyak tenaga kerja justru mengalami stagnasi.

Melihat kondisi di lapangan, ada sejumlah kejanggalan yang perlu didiskusikan sebelum kita benar-benar meyakini angka pertumbuhan ekonomi mana yang benar. Kejanggalan pertama yang paling kasat mata ada pada sektor konsumsi rumah tangga. Secara historis, konsumsi rumah tangga adalah motor utama PDB Indonesia, berkontribusi lebih dari 53%. Pemerintah mengeklaim konsumsi tetap tumbuh kuat, namun indikator lapangan menunjukkan anomali yang mengkhawatirkan.

Data Bank Indonesia menunjukkan porsi pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk konsumsi meningkat, bukan karena mereka semakin makmur, melainkan karena inflasi barang pokok mendesak mereka. Akibatnya, rasio tabungan terhadap pendapatan terus merosot ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Kelas menengah kita sedang "memakan" masa depan mereka sendiri demi bertahan hidup hari ini.

Menurut data, kelompok masyarakat dengan tabungan di bawah Rp100 juta mencatatkan penurunan saldo rata-rata dari Rp4,2 juta menjadi Rp1,7 juta, mengindikasikan fenomena "makan tabungan" (dissaving). Di sisi lain, angka pinjaman online (pinjol) dilaporkan telah menyentuh Rp96,6 triliun dan gadai mencapai Rp130 triliun. Ini adalah bukti bahwa ada yang salah dengan kondisi masyarakat di tingkat bawah.

Kejanggalan kedua terletak pada struktur investasi (PMTB). Angka realisasi investasi asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) dilaporkan terus mencapai target. Namun, mengapa investasi yang masif ini gagal meredam angka pengangguran dan justru memicu gelombang PHK di berbagai daerah. Sudah bukan rahasia lagi bahwa yang terjadi saat ini adalah pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan kerja. Jika ekonomi benar tumbuh 5% lebih, idealnya ada ratusan ribu hingga jutaan lapangan kerja formal baru yang tercipta. Namun di tahun 2026, yang terjadi adalah anomali situasi ketenagakerjaan.

Mayoritas angkatan kerja baru kita tidak terserap ke dalam pabrik atau korporasi, melainkan terlempar ke sektor informal. Menjadi pengemudi ojek online, pekerja lepas dengan upah rendah, atau pedagang kecil di pinggir jalan kini bukan lagi pilihan alternatif, melainkan satu-satunya jaring pengaman. Sementara itu, untuk pekerja formal yang masuk kategori underemployment (setengah penganggur) meningkat tajam. Banyak pekerja formal yang statusnya diubah menjadi kontrak jangka pendek atau outsourcing tanpa kepastian tunjangan kesehatan dan pensiun.

Investasi besar-besaran di sektor hilirisasi nikel dan minerba memang mendongkrak angka PDB dan ekspor secara nominal. Namun, industri ini sangat mekanistis dan tidak menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang sebanding dengan nilai investasinya. Sebagian besar keuntungan (profit) dari sektor ini juga kembali ke negara asal investor, meninggalkan sedikit efek pengganda (multiplier effect) bagi sirkulasi ekonomi daerah. Sedangkan untuk sektor manufaktur konvensional seperti tekstil, alas kaki, dan pakaian jadi—yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar—justru bertumbuh negatif atau stagnan. Di lapangan yang terjadi adalah gejala deindustrialisasi dini, akibat kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menyusut.

Kualitas Pertumbuhan

Mematok target pertumbuhan ekonomi 6%, bahkan 8% bukanlah hal yang keliru. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bagaimana pun tetap dibutuhkan untuk menghela kesejahteraan dan mendorong geliat aktivitas ekonomi yang menjadi tempat masyarakat menggantungkan hidup.

Di negara mana pun, mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi sudah semestinya dilakukan. Namun demikian, pemerintah perlu memastikan setiap persen pertumbuhan tersebut harus mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan. Sudah saatnya orientasi pembangunan bergeser dari sekadar mengejar pertumbuhan angka PDB menuju pembangunan manusia dan ketahanan sektor domestik yang berkeadilan.

Jangan sampai terjadi, upaya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi kemudian harus dibayar mahal oleh ketergantungan pada utang luar negeri dan pengetatan pajak yang agresif pada masyarakat. Saatini porsi APBN yang dialokasikan untuk membayar bunga utang lama kini semakin membengkak. Ketika ruang fiskal menyempit untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pendidikan, pertumbuhan ekonomi jangka panjang kita di masa depan dipertaruhkan.

Indikator keberhasilan ekonomi bukanlah seberapa tinggi PDB bertumbuh, melainkan seberapa banyak lapangan kerja formal berupah layak yang tercipta, seberapa kuat daya beli masyarakat di pasar-pasar tradisional, dan seberapa aman tabungan masa depan kelas menengah kita. Sudah saatnya kita beralih dari sekadar mengejar pertumbuhan kuantitas menuju pertumbuhan yang benar-benar kualitas. Bagaimana pendapat anda? ***