Indef: Ekonomi Tumbuh, Petani dan UMKM Tertinggal

Pertumbuhan ekonomi 5,47% belum mencerminkan pemerataan manfaat. Indef menyoroti pertanian yang nyaris stagnan, lambatnya kredit UMKM, serta tekanan daya beli kelas menengah.

JAKARTA, Investortrust.id — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47% pada triwulan III-2026 masih menyisakan persoalan kualitas dan pemerataan. Di tengah menguatnya pertumbuhan nasional, sektor pertanian nyaris stagnan, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh jauh di bawah kredit secara keseluruhan, serta daya beli masyarakat menghadapi tekanan harga kebutuhan sehari-hari.

Dalam diskusi publik bertajuk “Tanggapan atas Kinerja Ekonomi Triwulan III 2026” di Jakarta, Kamis (05/11/2026), para peneliti Indef menekankan pentingnya menelusuri sumber pertumbuhan, kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan berkualitas, serta kelompok masyarakat yang memperoleh manfaatnya.

Berdasarkan keterangan tertulis INDEF, kebijakan fiskal perlu lebih terarah untuk menjaga daya beli, memperkuat sektor produktif, dan memperluas akses pembiayaan. Penguatan ekonomi juga harus menjangkau petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelas menengah yang terhimpit tekanan ekonomi.

Peneliti Center of Macroeconomics, Finance, and Investment INDEF Riza Annisa Pujarama memaparkan, ekonomi tumbuh 5,47% pada triwulan III-2026, sedangkan pertumbuhan kumulatif sejak awal tahun mencapai 5,45%. Industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan menjadi penopang pertumbuhan, disertai lonjakan tinggi pada pengadaan listrik serta jasa keuangan dan asuransi.

Namun, penguatan angka agregat tersebut perlu dibaca bersama perkembangan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan meningkat dari 4,89% menjadi 5,04%, tetapi secara kumulatif sejak awal tahun mengalami perlambatan.

Menurut Riza, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan inflasi pangan semakin menekan daya beli. Ia juga menilai meningkatnya pertumbuhan konsumsi pada kelompok restoran, hotel, dan kesehatan perlu dicermati lebih jauh.

Riza mengaitkan sebagian perkembangan pola konsumsi tersebut dengan potensi lipstick effect, yakni kecenderungan mempertahankan pengeluaran untuk kesenangan yang relatif terjangkau ketika kondisi ekonomi tertekan. Ia mengingatkan bahwa perubahan gaya hidup perlu diimbangi perencanaan keuangan jangka panjang.

Sorotan lain adalah menyusutnya kelas menengah. Kelompok ini menghadapi tekanan ekonomi dan beban pajak, tetapi belum tentu memperoleh perlindungan sosial. Menurut Riza, kondisi tersebut turut menekan penerimaan pajak penghasilan di tengah rasio pajak yang masih rendah. Sementara itu, kelas atas relatif lebih mampu bertahan sehingga ketimpangan semakin terasa.

Menghadapi akhir 2026, Riza mengidentifikasi sejumlah tantangan, mulai dari risiko bencana alam, prospek peringkat investasi, kapasitas dan keberlanjutan fiskal, hingga upaya peningkatan penerimaan pajak. Tata kelola kelembagaan, konsistensi kebijakan, komunikasi publik, daya beli, dan inflasi pangan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Ia merekomendasikan stimulus fiskal yang lebih tepat sasaran, percepatan realisasi sisa belanja pemerintah untuk kegiatan produktif, serta perhatian lebih besar terhadap kelas menengah. Pertumbuhan, menurutnya, harus menghasilkan perbaikan kelayakan hidup masyarakat.

Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Afaqa Hudaya menyoroti lebarnya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan sektor pertanian. Ketika ekonomi tumbuh 5,47%, pertanian hanya tumbuh 0,46%.

Menurut Afaqa, jarak pertumbuhan tersebut terus melebar sejak awal tahun sehingga mengindikasikan persoalan yang berkelanjutan. Padahal, pertanian menyerap 28,2% tenaga kerja, terbesar dibandingkan sektor lainnya. Lemahnya pertumbuhan sektor ini menunjukkan manfaat ekspansi ekonomi belum cukup menjangkau petani dan nelayan.

Dalam paparannya yang merujuk data BPS dan BMKG, Afaqa menyampaikan bahwa El Niño 2026 membawa risiko kemarau lebih kering dan keterbatasan pasokan air. Dampaknya mulai terasa sejak panen September, sementara produksi padi pada Oktober–Desember 2026 diproyeksikan turun 16,3%.

Keterlambatan hujan turut menggeser jadwal tanam dan panen. Kondisi tersebut, menurut Afaqa, berisiko menahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2026 sekaligus memperbesar tekanan terhadap pasokan pangan.

Ia menilai kenaikan inflasi pangan yang berlangsung ketika inflasi inti menurun menunjukkan tekanan harga terutama berasal dari sisi pasokan. Pada saat yang sama, masyarakat harus menanggung biaya kebutuhan pokok yang semakin tinggi.

Afaqa juga menyoroti harga beras medium yang telah melampaui harga eceran tertinggi (HET), meskipun cadangan beras Bulog masih besar. Menurutnya, persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan stok yang terkonsentrasi di gudang pemerintah dan volume penyaluran yang masih terbatas.

Untuk mengatasinya, ia mendorong percepatan tanam melalui pompanisasi, perbaikan irigasi, dan penggunaan benih tahan kekeringan. Penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) perlu diperbesar, terutama ke provinsi dengan inflasi tertinggi, disertai pengawasan ketat.

Evaluasi HET juga diperlukan agar selaras dengan perkembangan harga gabah. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat perlindungan bagi petani gurem, buruh tani, dan nelayan, meningkatkan investasi adaptasi iklim, serta memastikan hilirisasi ikut meningkatkan kesejahteraan petani.

Dari sisi pembiayaan, Kepala Center of Digital Economy & SMEs INDEF Izzudin Al Farras Adha mengungkapkan kesenjangan antara pertumbuhan kredit secara keseluruhan dan kredit UMKM. Pada Agustus 2026, kredit tumbuh 13,65%, sedangkan kredit UMKM hanya meningkat 2,32%.

Menurut Farras, penyaluran kredit masih didominasi bank kelompok KBMI 4 dengan pangsa lebih dari 54%. Pertumbuhan paling pesat terjadi pada kredit non-UMKM sehingga berisiko memperlebar ketimpangan akses pembiayaan.

Di dalam pembiayaan UMKM sendiri, kredit non-KUR masih lebih besar daripada Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun KUR memperoleh subsidi bunga. Struktur pembiayaannya juga belum banyak berubah: kredit usaha mikro menurun sejak awal tahun, kredit usaha kecil meningkat, sedangkan kredit usaha menengah relatif stabil.

Farras menilai tingkat suku bunga Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain menambah beban pelaku usaha, terutama UMKM. Dari sisi permintaan, ia mencermati penurunan Indeks Keyakinan Konsumen sekitar 10 poin dan melemahnya Indeks Penjualan Riil, meskipun data konsumsi dalam rilis BPS menunjukkan pertumbuhan.

Persoalan juga terlihat pada pembiayaan digital. Menurut Farras, penyaluran peer-to-peer (P2P) lending ke sektor produktif belum mencapai sasaran minimal 40%. Pembiayaan masih terkonsentrasi di Jawa dan cenderung konsumtif, sementara pinjaman daring ilegal tetap marak.

Untuk memperluas manfaat belanja pemerintah, Farras merekomendasikan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihubungkan langsung dengan UMKM dan petani lokal melalui penetapan porsi pengadaan minimum. Dengan demikian, belanja program tersebut dapat ikut memperkuat permintaan terhadap produk masyarakat setempat.

Stimulus fiskal juga perlu diarahkan kepada pertanian, wilayah dengan pertumbuhan lambat, dan sektor padat karya. Akses KUR harus dipermudah serta diperluas ke daerah yang paling membutuhkan pembiayaan.

Farras turut mendorong pembenahan ekosistem P2P lending agar lebih produktif, penguatan pemberantasan pinjaman daring ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta perbaikan komunikasi publik mengenai perpajakan digital bagi UMKM.

Melalui berbagai catatan tersebut, INDEF menempatkan pemerataan manfaat sebagai ukuran penting keberhasilan ekonomi. Pertumbuhan 5,47% perlu diterjemahkan menjadi daya beli yang terjaga, usaha kecil yang memperoleh pembiayaan, serta petani dan nelayan yang menikmati peningkatan kesejahteraan.