Indikator Risiko Utang Naik, Pengelolaan Kas Negara Perlu Dioptimalkan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Asuransi untuk melindungi investor dari risiko gagal bayar utang atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia mulai bergerak naik. Per 27 Oktober 2026, CDS untuk tenor Surat Utang Negara (SUN) 5 tahun menembus 106,35. Artinya, investor harus membayar premi tahunan sebesar 1,0635% dari nilai nominal proteksi yang mereka beli untuk menjamin investasi utang Indonesia berjangka waktu 5 tahun.
Analis dan pengamat pasar modal dan perbankan, Moh Fendi Susiyanto menjelaskan peningkatan CDS ini menjadi sinyal naiknya persepsi risiko kredit negara di mata investor global. Dia mengatakan faktor ini dipengaruhi sejumlah faktor eksternal semisal arah suku bunga the Fed, tekanan yield atau imbal hasil US Treasury, risiko geopolitik, dan perubahan preferensi investor terhadap aset emerging markets.
“Meskipun fundamental fiskal domestik belum tentu mengalami pemburukan signifikan,” kata Fendi, kepada investortrust.id, Rabu (28/10/2026).
Fendi menjelaskan bahwa investor mengamati kredibilitas kebijakan fiskal, prospek defisit APBN, dinamika pembiayaan utang pemerintah, stabilitas nilai tukar rupiah, dan konsistensi kebijakan ekonomi.
Selain itu, investor juga mengamati ketidakpastian di pasar modal Indonesia, termasuk isu Morgan Stanley Capital International (MSCI). Isu tentang MSCI tersebut berpotensi memperbesar premi risiko mengingat telah memengaruhi sentimen pasar dan mendorong arus modal keluar.
“Meskipun pengaruh langsungnya terhadap risiko gagal bayar pemerintah relatif terbatas,” kata dia.
Baca Juga
Antisipasi Kemenkeu
Pada kesempatan berbeda Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menjelaskan peningkatan CDS ini diantisipasi Kementerian Keuangan dengan hanya memenangkan Rp 20,65 triliun dari lelang SUN pada 27 Oktober 2026. Tetapi, penurunan penyerapan itu tidak sepenuhnya mencerminkan keputusan pemerintah membatasi penerbitan.
Di sisi lain, permintaan investor juga melemah cukup signifikan, terlihat dari total penawaran masuk yang turun sekitar 52%, dari Rp 64,86 triliun pada lelang 13 Oktober menjadi Rp 31,09 triliun. Bahkan, pemerintah memenangkan sekitar 66% dari penawaran yang masuk, lebih tinggi dibandingkan sekitar 54% pada lelang sebelumnya.
“Artinya, penurunan serapan lebih tepat dipahami sebagai kombinasi melemahnya permintaan investor dan selektivitas pemerintah dalam menerima penawaran dengan biaya bunga yang semakin mahal,” ujar dia.
Meskipun CDS tidak secara langsung menentukan imbal hasil SUN rupiah, peningkatan risiko yang tercermin dari CDS membuat investor cenderung meminta imbal hasil lebih tinggi, khususnya untuk obligasi berjangka panjang.
Dalam situasi ini, kata Josua, langkah pemerintah membatasi penyerapan pada tingkat imbal hasil yang kurang menguntungkan merupakan strategi pengelolaan utang yang cukup rasional, sepanjang kebutuhan kas negara tetap terjaga.
Ke depan, pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan kas, mengatur komposisi tenor penerbitan, dan menjaga kredibilitas fiskal agar tidak terpaksa menerbitkan utang dengan biaya terlalu tinggi.
“Jadi, hasil lelang ini belum menunjukkan adanya masalah pembiayaan pemerintah, tetapi menjadi sinyal bahwa kondisi pasar semakin menantang dan pengelolaan biaya utang perlu dilakukan secara lebih hati-hati,” ucap dia.
