Airlangga Lapor ke Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi RI Tertinggi di G20

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi ekonomi nasional saat sidang kabinet paripurna, 2 tahun pemerintahan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Salah satunya, Airlangga melaporkan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,45% merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20.

"Ini ekonomi kita terus tumbuh di atas 5%, yaitu 5,45%, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3%. Dan kita di sini tertinggi di G20, Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN," kata Airlangga dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2026).

Baca Juga

Ekonomi Tumbuh 5,45%, Prabowo Perkuat Stimulus untuk Jaga Daya Beli dan Kesejahteraan Rakyat

Selain pertumbuhan ekonomi, Airlangga juga memaparkan sejumlah indikator yang menunjukan kondisi ekonomi nasional yang relatif terjaga. Dikatakan, tingkat inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,28%, yang artinya berada pada rentang 2,5% plus minus 1%.

Dari segi manufaktur optimis, Airlangga melaporkan Purchasing Managers’ Index (PMI) naik di angkat 52,4. Selanjutnya, surplus dagang kita juga positif 7,25, dari segi konsumen positif 118,1, dan tingkat pengangguran 4,65% atau terendah sejak 1994.

"Dan rasio gini juga terus membaik 0,368,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyebut pemerintah juga terus menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Menko Airlangga melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat sebesar 1,24% dan masih sesuai dengan arah yang direncanakan.

Dari sisi moneter, Menko Airlangga mengapresiasi keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75%. Sementara itu, Menko Airlangga menyebut imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,21%.

“Yield daripada surat berharga untuk 10 tahun di 7,21 %, cadangan devisa masih cukup membiayai 6,5 bulan impor, yaitu 146,3 bilion, kredit bank tumbuh double digit, 13,65%, dana dari masyarakat 10,94, modal perbankan juga solid Pak Presiden, 24,10, dan kredit macet 2,11 persen, relatif kecil,” ucap Menko Airlangga.

Dalam SKP tersebut, turut dibahas pelaksanaan stimulus ekonomi kuartal IV 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo. Paket kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi rumah tangga, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

“Program satu orang, satu rekening ini dijalankan di kuartal keempat, anggarannya Rp 1,28 triliun, kemudian bantuan pangan beras, 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta KPM, ini anggarannya 17,54 (triliun), kemudian bantuan subsidi upah 300.000 untuk 3 bulan, sekaligus nanti di November-Desember. Nah, ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja, anggarannya 11,97 (triliun),” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Berdasarkan laporan Menko Airlangga, stimulus yang telah disepakati sejak pertengahan tahun tersebut diperkirakan memberikan manfaat kepada sekitar 6,6 juta masyarakat dengan anggaran sekitar Rp 883,4 miliar.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Stimulus Nataru Rp 883,4 Miliar, dari Diskon Tiket Kapal hingga Pesawat

“Kemudian stimulus Nataru, ini sudah disepakati diskon 30% daripada tiket, kemudian 30% juga untuk kapal, kemudian jasa kepelabuhan juga diberikan spesial harga dari ASDP, kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri. Jadi ini program yang sebetulnya program yang ini sudah disetujui di bulan pertengahan tahun ini, efeknya kepada 6,6 juta dan biayanya sekitar 883,4 miliar,” ucap Menko Airlangga.

Selain stimulus akhir tahun, Presiden Prabowo juga mendorong persiapan berbagai program lanjutan yang diharapkan mulai berjalan pada Januari 2027. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendukung daya beli pekerja, memperluas akses perumahan, dan menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi.

“Untuk program tahun depan yang diharapkan ini bisa dimulai di bulan Januari, yaitu magang nasional dilanjutkan 150.000 peserta, kemudian juga vokasi nasional ini juga dilanjutkan untuk 300.000 peserta, kemudian PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan gaji maksimal 10 juta, itu juga untuk seluruh sektor, kemudian evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang 54 juta, tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum,” ungkap Menko Airlangga.