Pembangunan di Antara Fakta dan Fantasi
“Kritik justru salah satu cara paling murah untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan sebagaimana mestinya sebelum kesalahan menjadi terlalu mahal untuk dikoreksi”.
Oleh: Robert A Simanjuntak - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
INVESTORTRUST - Yuval Noah Harari, seorang penulis terkenal, pernah menyampaikan gagasannya dalam suatu kesempatan bahwa kebenaran itu punya kelemahan ketika diperhadapkan dengan fantasi, yaitu: kebenaran itu mahal, sedangkan fantasi murah. Mengapa demikian?
Untuk mengetahui apa yang benar, kita perlu upaya, data, waktu, perdebatan, dan keberanian menerima kenyataan atau fakta yang sangat mungkin tidak menyenangkan. Sementara membuat cerita jauh lebih mudah. Apalagi cerita rekaan atau fiksi. Pilih saja angka atau gambaran yang bagus, tonjolkan keberhasilan, susun menjadi narasi yang meyakinkan, lalu ulangi terus.
Gagasan itu terasa dekat dengan realitas pembangunan ekonomi Indonesia saat ini.
Kita memang punya alasan untuk optimistis. BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester I. Infrastruktur bertambah, investasi masuk, kawasan industri berkembang, dan cita-cita menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 terus digaungkan.
Tetapi ukuran pembangunan bukan seberapa bagus ceritanya, melainkan apa yang benar-benar berubah dalam hidup masyarakat.
Di sinilah ada alasan untuk waspada. Bank Dunia mencatat median upah riil turun rata-rata sekitar 0,5 persen per tahun selama 2018–2025. Porsi pekerja dengan penghasilan kelas menengah turun dari 14,5 persen menjadi 7,1 persen. Bahkan di antara pekerja berpendidikan tinggi, proporsi yang bekerja sebagai pekerja formal bergaji turun dari 74,1 persen menjadi 67,8 persen.
Artinya, ekonomi bisa tumbuh sementara kualitas pekerjaan tidak tumbuh secepat itu. Ini masalah serius. Jika pekerja semakin terdidik tetapi produktivitas, upah, dan kesempatan kerja formal tidak ikut naik, bonus demografi justru dapat berubah menjadi frustrasi demografi.
Maka jawabannya bukan sekadar menciptakan “lapangan kerja”, tetapi pekerjaan yang produktif. Pemerintah perlu mendorong investasi yang menghasilkan transfer teknologi dan keterampilan, memperkuat persaingan agar perusahaan tidak nyaman hidup dari proteksi, menekan biaya logistik dan regulasi, memperbaiki pendidikan vokasi yang benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri, serta memudahkan perusahaan kecil naik kelas dan menjadi formal. Pertumbuhan yang sehat akhirnya harus terlihat pada produktivitas dan upah, bukan hanya PDB.
Prinsip yang sama berlaku untuk program-program besar pemerintah.
Ambil contoh Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya jelas baik bahkan mulia: memperbaiki gizi anak dan kelompok rentan. Skala programnya pun sangat besar. Dalam perencanaan APBN 2026, kebutuhan program diperkirakan mencapai Rp335 triliun untuk sasaran 82,9 juta penerima. Pada akhir Maret, penerima sudah sekitar 61,8 juta dan realisasi belanja mencapai Rp55,3 triliun. Pemerintah kemudian menyebut anggaran BGN 2026 sebesar Rp268 triliun sebagai hasil evaluasi, dengan target penerima tetap 82,9 juta.
Justru karena angkanya besar, maka MBG tidak boleh dinilai hanya dari berapa porsi makanan yang dapat dibagikan.
Ukuran utamanya harus hasil: apakah anemia berkurang, status gizi anak membaik, kehadiran sekolah meningkat, dan kemampuan belajar bertambah? Data itu perlu dibuka menurut daerah dan kelompok penerima. Daerah dengan masalah gizi berat semestinya mendapat prioritas lebih besar daripada daerah yang persoalannya lebih ringan.
Desainnya juga perlu lentur. Tidak semua masalah gizi harus dijawab dengan paket makanan yang sama. Pada kelompok tertentu, intervensi seperti kesehatan ibu-anak, air bersih, sanitasi, fortifikasi pangan, atau bantuan gizi yang lebih terarah mungkin menghasilkan manfaat lebih besar per rupiah. MBG sebaiknya menjadi instrumen kebijakan gizi, bukan sekadar proyek distribusi makanan.
Baca Juga
Hal yang sama berlaku untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Membangun ekonomi desa adalah tujuan yang baik, tetapi mendirikan badan hukum dan gerai tidak otomatis melahirkan bisnis yang sehat. Niat baik bukan lah model bisnis.
PMK 15/2026 memungkinkan pembiayaan hingga Rp3 miliar per unit gerai, dengan kewajiban pembiayaan yang dapat dibayar melalui mekanisme DAU, DBH, atau Dana Desa. Karena ada uang publik di belakangnya, risiko kegagalan bisnis dan moral hazard harus dianggap serius.
Koperasi seharusnya tumbuh karena ada kebutuhan ekonomi yang nyata: petani perlu gudang, nelayan perlu rantai dingin, warga membutuhkan distribusi pupuk atau bahan pokok, atau UMKM memerlukan pemasaran bersama. Jangan mulai dari target “satu koperasi satu desa”, lalu mencari kegiatan agar bangunannya terpakai.
Solusinya sederhana tetapi harus disiplin: lakukan uji kelayakan bisnis sebelum pembiayaan; wajibkan kontribusi modal anggota agar ada rasa memiliki; publikasikan omzet, laba-rugi, utang, dan tunggakan; evaluasi setelah satu atau dua tahun; lalu berani menutup atau menggabungkan koperasi yang tidak layak. Ukur keberhasilan dari berapa koperasi yang bertahan dan menghasilkan manfaat ekonomi, bukan dari jumlah yang diresmikan.
Di sinilah kritik menjadi bagian penting dari pembangunan. Kritik justru salah satu cara paling murah untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan sebagaimana mestinya sebelum kesalahan menjadi terlalu mahal untuk dikoreksi.
Pemerintah mana pun cenderung menyukai kabar baik. Tetapi semakin besar program dan anggarannya, semakin berbahaya jika birokrasi hanya membawa berita yang menyenangkan ke atas. Kritik dari media, akademisi, masyarakat sipil, pengusaha, maupun pegawai pemerintah sendiri harus dipandang sebagai sistem peringatan dini, bukan gangguan.
Sejumlah laporan pada 2026 masih menyoroti tekanan terhadap kebebasan berekspresi, media, dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Penilaian tersebut tentu dapat diperdebatkan. Namun prinsip ekonominya sulit dibantah: kualitas keputusan akan memburuk jika informasi yang tidak menyenangkan tidak sampai kepada pengambil keputusan.
Sebuah kapal tidak menjadi lebih aman saat berlayar hanya karena alarmnya dimatikan agar suaranya tidak mengganggu.
Karena itu, transparansi seharusnya tidak berhenti pada laporan berapa uang yang sudah dibelanjakan. Pemerintah perlu membuka target, biaya per penerima, hasil yang dicapai, evaluasi independen, kegagalan, dan tindak lanjutnya. Untuk program besar, audit dampak harus sama pentingnya dengan audit keuangan.
Kita juga perlu membedakan korupsi dari pemborosan. Uang dapat dibelanjakan secara sah, prosedurnya lengkap, dan tidak ada yang dicuri. Namun jika manfaatnya jauh lebih kecil daripada biayanya, masyarakat tetap rugi. Setiap rupiah yang dipakai untuk program berdaya guna rendah adalah rupiah yang tidak tersedia untuk sekolah, rumah sakit, riset, transportasi, sanitasi, atau mengurangi utang. Ekonom menyebutnya opportunity cost. Bahasa sederhananya: memilih sesuatu selalu berarti mengorbankan sesuatu yang lain.
Baca Juga
Karena itu, saya lebih percaya kepada pemerintahan yang berani berkata, “Program ini ternyata tidak bekerja seperti yang kita harapkan; mari kita ubah,” daripada pemerintahan yang selalu merasa berhasil. Apalagi pemerintahan yang anti kritik.
Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa negara belajar.
Indonesia tetap membutuhkan optimisme, investasi, industrialisasi, MBG yang efektif, koperasi desa yang produktif, dan visi 2045. Tetapi semuanya harus berdiri di atas kebiasaan yang lebih mendasar: mengukur hasil dengan jujur, membuka data, menerima kritik, dan menghentikan atau memperbaiki kebijakan yang tidak bekerja.
Kebenaran memang mahal. Tetapi jauh lebih mahal jika negara terlalu lama larut bahkan tenggelam dalam membiayai fantasi. ***
