Prof Robinson: Pertumbuhan 8% Sulit Dicapai, Indonesia Belum Memiliki Model Pembangunan
Poin Penting
|
Pertumbuhan tinggi berkelanjutan membutuhkan negara yang mampu menjalankan kebijakan, persaingan yang mendorong inovasi, institusi yang inklusif, serta kerja sama pemerintah dan dunia usaha. Indonesia perlu menemukan model pembangunan yang sesuai dengan kondisinya.
JAKARTA, Investortrust.id — Penerima Nobel Ekonomi 2024, Prof James A Robinson, menegaskan bahwa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% secara berkelanjutan merupakan target yang sulit. Untuk mewujudkannya, Indonesia membutuhkan institusi ekonomi dan politik yang inklusif, lembaga negara yang mampu melaksanakan kebijakan, serta lingkungan usaha yang mendorong persaingan, investasi, dan inovasi.
“Mencapai pertumbuhan 8% secara berkelanjutan memang sulit, tetapi sudah pernah dicapai negara lain,” demikian kesimpulan Robinson dalam paparannya pada Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Menurut dia, tantangan mempertahankan pertumbuhan tinggi dialami dari tahun ke tahun. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa capaian itu memungkinkan, tetapi membutuhkan perubahan kelembagaan, kebijakan yang berkualitas, dan kesungguhan dalam pelaksanaannya.
Ekonom dan ilmuwan politik dari University of Chicago tersebut mengingatkan bahwa Indonesia perlu menemukan model pembangunan yang sesuai dengan kondisi awal, budaya, dan lingkungan geopolitiknya. Pengalaman negara lain dapat menjadi pelajaran, tetapi penerapannya memerlukan pemahaman terhadap persoalan dan kemampuan Indonesia sendiri.
Menurut Robinson, institusi menentukan siapa yang memperoleh kesempatan ekonomi, bagaimana insentif dibentuk, serta apakah kemampuan masyarakat dapat berkembang menjadi kegiatan produktif. Karena itu, pembangunan institusi inklusif dalam ranah ekonomi dan politik menjadi bagian mendasar dari upaya mempertahankan pertumbuhan tinggi.
Ia membedakan institusi inklusif yang memperluas kesempatan dengan institusi ekstraktif yang membatasi peluang bagi sebagian besar masyarakat. Investasi, tabungan, pendidikan, dan teknologi merupakan pendorong pertumbuhan, sedangkan institusi memengaruhi bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berkembang dan dimanfaatkan.
Dalam kerangka itu, kesempatan berusaha perlu terbuka secara luas. Semakin banyak masyarakat dan perusahaan yang dapat mengembangkan kemampuan, semakin besar pula potensi investasi, inovasi, dan peningkatan produktivitas.
Institusi negara yang kuat
Pada ranah politik, Robinson menyoroti kesamaan penting dalam berbagai pengalaman pembangunan yang berhasil, yakni keberadaan institusi negara yang kuat dan mampu menjalankan kebijakan. “Semua kisah keberhasilan ini membangun institusi negara yang kuat dan mampu melaksanakan kebijakan,” demikian kesimpulan yang ditampilkan dalam paparannya.
Kemampuan tersebut menjadi penghubung antara sasaran pembangunan dan hasil yang dirasakan masyarakat. Negara memerlukan lembaga yang dapat mengoordinasikan pekerjaan, menyelesaikan hambatan, serta memastikan keputusan dilaksanakan secara konsisten.
Robinson juga menunjukkan bahwa sistem politik yang menyertai keberhasilan ekonomi tidak seragam. Ia menyebut Tiongkok, Dubai, dan Korea Selatan sebagai contoh pengalaman yang berbeda, dengan variasi yang antara lain berkaitan dengan budaya politik.
Keberagaman itu memperlihatkan adanya berbagai jalan untuk membangun institusi. Indonesia perlu memahami fungsi yang membuat suatu lembaga bekerja, kemudian menentukan bentuk dan pendekatan yang sesuai dengan keadaan nasional. Dalam kesimpulannya, Robinson tetap menekankan pentingnya institusi inklusif pada ranah ekonomi maupun politik.
Dalam sesi tanya jawab, Robinson memperjelas peran persaingan sebagai pendorong kemajuan ekonomi. Kompetisi memberikan dorongan bagi perusahaan untuk mengembangkan kemampuan, memperbaiki kinerja, dan melakukan investasi. “Persaingan jelas mendorong inovasi. Persaingan juga mendorong investasi,” ujarnya.
Baca Juga
Ia menyampaikan pandangan tersebut ketika menanggapi pertanyaan mengenai kompetisi, termasuk dalam pengalokasian anggaran penelitian. Penanya menyoroti resistensi terhadap sistem kompetitif serta kecenderungan membagikan anggaran secara merata kepada berbagai pihak.
Robinson merujuk dinamika kelompok usaha besar Korea Selatan atau chaebol. Sejak 1960-an, posisi kelompok-kelompok usaha tersebut terus berubah. Ada yang berkembang, tetapi ada pula yang mengalami kemunduran, bangkrut, dan menghilang.
Menurut dia, dinamika tersebut menunjukkan keberadaan persaingan di dalam industri. Perusahaan besar tetap menghadapi tekanan untuk meningkatkan kemampuan, sementara keberhasilan suatu kelompok usaha tidak menjamin kedudukannya akan bertahan selamanya.
Pengalaman Korea Selatan juga menjadi contoh penting dalam pembahasan mengenai target dan ukuran keberhasilan kebijakan. Robinson menjelaskan bahwa apa yang perlu diukur bergantung pada arah pembangunan yang ingin ditempuh suatu negara.
Karena itu, Indonesia perlu menentukan tujuan secara jelas agar dapat memilih indikator yang relevan. Pengukuran diperlukan untuk mengetahui hasil kebijakan dan menilai apakah langkah yang dijalankan sudah mendukung sasaran pembangunan.
Robinson menggunakan ekspor sebagai contoh hasil yang dapat diukur. Dalam pengalaman Korea Selatan, pemerintah menetapkan target ekspor dan menciptakan insentif, antara lain melalui kredit bersubsidi serta pengaruh negara terhadap sistem perbankan.
Dukungan kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong perusahaan mencapai sasaran. Pemerintah perlu membedakan hasil yang ingin diperoleh dengan instrumen yang digunakan untuk mencapainya, kemudian mengevaluasi efektivitas instrumen tersebut.
Pada masa Presiden Park Chung-hee, koordinasi dengan perusahaan swasta dilakukan melalui pertemuan promosi ekspor secara rutin. Pemerintah dan pemimpin perusahaan membahas peluang pasar serta hambatan usaha dengan perhatian kuat terhadap pencapaian hasil.
Robinson turut menyoroti dukungan informasi mengenai peluang pasar di luar negeri. Hubungan kerja pemerintah dan sektor swasta membantu mempertemukan arah kebijakan dengan kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan produksi serta memperluas ekspor.
Bagi Robinson, pembangunan memerlukan kesadaran bahwa negara dan dunia usaha sedang mengerjakan tujuan bersama. Pemerintah membutuhkan informasi mengenai kendala yang dihadapi perusahaan, sementara dunia usaha memerlukan lingkungan yang memungkinkan investasi dan pengembangan kemampuan. “Kita mengerjakannya bersama-sama,” katanya ketika menjelaskan pembangunan sebagai proyek kolektif.
Dalam pembahasan mengenai Tiongkok, Robinson menyoroti pragmatisme pada masa Deng Xiaoping. Perubahan pendekatan memberikan ruang lebih besar bagi kegiatan usaha swasta yang sebelumnya menghadapi hambatan ideologis. Kesediaan menyesuaikan kebijakan membuka kesempatan bagi perkembangan kegiatan ekonomi baru.
Korea Selatan dan Tiongkok memperlihatkan pendekatan berbeda dalam membangun hubungan antara negara, insentif, dan dunia usaha. Pelajarannya bagi Indonesia perlu diolah dengan mempertimbangkan struktur ekonomi serta keadaan politik dan sosial di dalam negeri.
Robinson turut mengangkat Australia sebagai contoh pembangunan yang bertumpu pada sumber daya alam. Keberhasilannya, menurut dia, ditopang investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, sektor swasta, serta kemampuan industri pertambangan.
Potensi sumber daya alam memerlukan pengetahuan dan kegiatan pendukung agar menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar. Pemilihan arah pembangunan dengan demikian menentukan kapasitas yang harus dibangun dan hasil yang perlu dipantau.
Robinson juga menekankan pentingnya kemampuan belajar. Pemerintah perlu mengukur hasil kebijakan, menerima kritik, dan memperbaiki langkah ketika sasaran tidak tercapai. Evaluasi membantu mengidentifikasi penyebab kegagalan serta menentukan penyesuaian yang dibutuhkan.
Ketika pembahasan beralih pada kualitas institusi negara, ia mengingatkan pentingnya melihat kinerja lembaga secara terperinci. Penilaian umum terhadap suatu negara belum tentu menggambarkan keadaan seluruh institusi di dalamnya.
Ia menceritakan pengalamannya bekerja di Nigeria selama bertahun-tahun. Di tengah berbagai persoalan kelembagaan, terdapat institusi yang berjalan baik dan dipimpin teknokrat yang kompeten, berpendidikan, serta serius menjalankan tugas.
Karena itu, pembenahan perlu dimulai dengan memahami bagian yang bekerja dengan baik dan bagian yang bermasalah. Praktik yang berhasil dapat diperluas, sedangkan sumber kegagalan perlu diperbaiki.
Robinson menegaskan bahwa pembangunan institusi membutuhkan waktu. Perubahan memerlukan keseriusan, pembentukan insentif, serta penyusunan prosedur yang memungkinkan lembaga menjalankan tugas secara efektif.
Ia menjelaskan bahwa institusi turut mengarahkan tindakan pelaku ekonomi. Ketika keuntungan besar dapat diperoleh melalui perburuan rente atau akses istimewa terhadap kontrak pemerintah, orang memiliki dorongan untuk mengejar kesempatan tersebut.
Dalam pembahasan reformasi, Robinson menyinggung pentingnya memperbaiki prosedur pemberian kontrak pemerintah dan pelaksanaan lelang. Ia juga membahas distorsi nilai tukar sebagai contoh pengaturan yang dapat menciptakan peluang keuntungan tertentu.
Upaya pembenahan menghadapi tantangan politik. Menurut Robinson, sejumlah institusi publik digunakan untuk mendistribusikan patronase politik, sehingga perubahan kelembagaan dapat berhadapan dengan kepentingan yang telah terbentuk.
Kendala tersebut perlu dipahami dalam pelaksanaan reformasi. Ia menekankan perlunya fleksibilitas dalam menentukan cara membangun institusi, dengan tetap memperhatikan tujuan yang ingin dicapai.
Pembahasan itu relevan dengan tantangan perusahaan Indonesia untuk berkembang. Dalam forum yang sama, riset Prasasti bertajuk The Missing Graduation mengidentifikasi sekitar 12,3 juta usaha yang memiliki potensi naik kelas, tetapi menghadapi hambatan. Persoalan tenaga kerja, regulasi dan birokrasi, serta pungutan liar menjadi kendala utama yang disoroti.
Temuan tersebut memberi konteks konkret bagi pentingnya perbaikan institusi. Potensi perusahaan membutuhkan lingkungan yang memungkinkan peningkatan skala usaha dan produktivitas. Hasil pembenahan kelembagaan perlu terlihat dalam berkurangnya hambatan yang dihadapi pelaku ekonomi.
Menjawab pertanyaan mengenai lingkungan global, Robinson mengakui bahwa ketidakpastian geopolitik dan hambatan perdagangan merupakan tantangan pembangunan. Ia menyinggung gangguan terhadap institusi global serta tarif atas ekspor ke Amerika Serikat sebagai tekanan yang perlu dihadapi.
Namun, pengalaman pembangunan juga berlangsung dalam keadaan sulit. Korea Selatan menghadapi lingkungan geopolitik yang tidak bersahabat, tetapi tetap mampu mengembangkan kemampuan ekonominya. Menurut Robinson, tekanan dapat menumbuhkan dorongan untuk mencari solusi dan berinovasi, bergantung pada respons yang dibangun suatu negara.
Seluruh pembahasan tersebut bermuara pada kebutuhan Indonesia untuk menemukan pendekatan pembangunan yang dapat dijalankan secara efektif dan dipertahankan dalam jangka panjang. Institusi inklusif, kapasitas pelaksanaan, persaingan, dan evaluasi kebijakan harus saling mendukung.
“Tidak ada yang terjadi secara otomatis. Anda harus benar-benar menginginkan perubahan itu terjadi,” demikian pesan Robinson dalam kesimpulan paparannya.
Ia menutup rangkaian kesimpulan itu dengan pertanyaan, “Apa model Indonesia?” Pertanyaan tersebut menjadi tantangan untuk merumuskan jalan menuju pertumbuhan tinggi: membuka kesempatan secara luas, memperkuat kemampuan negara, dan menjaga kesungguhan reformasi hingga menghasilkan perubahan nyata.
