Hashim: Pertumbuhan 8% Bisa Dicapai, Benahi SDM dan Gali Penerimaan Negara

JAKARTA, Investortrust.id — Anggota Dewan Penasihat Prasasti Center for Policy Studies, Hashim Djojohadikusumo, optimistis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia, reformasi penerimaan negara, dan pengembangan sektor-sektor yang memiliki keterkaitan luas dengan perekonomian. Menurut dia, Indonesia mempunyai potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik dalam kemampuan masyarakat, kegiatan usaha, maupun penerimaan pemerintah.

“Saya sangat optimistis terhadap prospek kita. Pertumbuhan 8% memang ambisius, tetapi saya kira dapat dicapai,” ujar Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026: Shaping Indonesia’s Next Growth Chapter di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Seminar ini menghadirkan peraih penghargaan Nobel Ilmu Ekonomi 2024 Prof James A Robinson sebagai pembicara utama.

Hashim menghubungkan pembahasan mengenai institusi dan pembangunan dengan sejumlah persoalan konkret Indonesia. Ia menyoroti kualitas pendidikan dan gizi anak, rendahnya rasio penerimaan negara, keterbatasan akses keuangan, serta peluang pertumbuhan melalui perumahan, internet, dan pertanian.

Hashim menilai, pembelajaran dari keberhasilan Korea Selatan perlu mencakup perhatian terhadap kualitas manusianya. Kemampuan membangun industri manufaktur dan memperluas ekspor, menurut dia, ditopang tenaga kerja yang terdidik, terampil, dan mampu memenuhi kebutuhan industri.

Ia mengingatkan besarnya jumlah penduduk tidak dengan sendirinya menjadi kekuatan ekonomi. Bonus demografi membutuhkan investasi pada manusia sejak usia dini agar generasi yang memasuki pasar kerja mempunyai kemampuan untuk bekerja secara produktif dan meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam konteks tersebut, Hashim menempatkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Ia menceritakan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan gizi dan pendidikan telah dibicarakan dengannya sejak 2006, ketika dirinya masih tinggal di Eropa.

Menurut penuturannya, Prabowo saat itu menyampaikan kekhawatiran mengenai anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan dampaknya terhadap masa depan Indonesia. Hashim mengaku belum memahami istilah stunting sehingga Prabowo menjelaskan persoalan tersebut kepadanya.

Hashim mengatakan, persoalan gizi tidak selalu berarti seorang anak sama sekali tidak memperoleh makanan. Ada pula anak yang makan setiap hari, tetapi asupannya tidak beragam dan kebutuhan gizinya belum terpenuhi. Karena itu, perhatian terhadap kualitas makanan perlu berjalan bersama dengan perbaikan pendidikan.

Baca Juga

Peraih Nobel James Robinson Hadir di Forum Prasasti, Bahas Masa Depan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ia juga mengutip sebuah penelitian yang, menurutnya, menunjukkan sekitar 41% anak sekolah berangkat tanpa sarapan. Dalam paparannya, Hashim tidak memerinci nama maupun tahun penelitian tersebut. Ia menggunakan angka itu untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi anak-anak ketika harus mengikuti pelajaran selama berjam-jam dalam keadaan lapar.

“Saya tidak mengatakan bahwa anak-anak Indonesia bodoh,” katanya. Ia menunjuk banyaknya anak Indonesia yang mampu menonjol dalam kompetisi matematika, sains, dan bidang lainnya. Menurut Hashim, persoalan yang perlu dijawab adalah memastikan lebih banyak anak memperoleh kesempatan belajar dan dukungan gizi yang memadai.

Dukungan terhadap program makan di sekolah juga berangkat dari pengalaman pribadinya. Hashim menceritakan bahwa ketika bersekolah di sebuah sekolah negeri di London pada 1960-an, ia menerima makanan gratis setiap hari selama dua tahun.

Pengalaman itu menjadi salah satu alasan dirinya melihat penyediaan makanan bagi murid sebagai kebijakan sosial yang layak didukung. Sebagai pengusaha yang percaya pada ekonomi pasar, ia menyatakan dukungannya terhadap makanan bergizi, peningkatan anggaran pendidikan, dan perluasan kesempatan sekolah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Sebagai seorang kapitalis, Profesor, saya mendukung program-program sosial ini,” ujar Hashim. Menurut dia, peningkatan kualitas manusia akan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Selain sumber daya manusia, Hashim menyoroti penerimaan negara sebagai persoalan struktural yang harus dibenahi. Ia menyatakan telah mengikuti masalah tersebut selama sekitar 13 tahun dan melihat ruang yang besar untuk meningkatkan kemampuan pemerintah menghimpun penerimaan.

Dalam perbandingan yang disampaikannya, rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih sekitar 12%, sementara Kamboja disebut telah mencapai 18% dan Vietnam 23%. Hashim menjadikan capaian negara tetangga itu sebagai dorongan bagi Indonesia untuk memperbaiki administrasi dan memperluas basis penerimaan.

Menurut Hashim, Indonesia perlu mengejar rasio penerimaan 18% dalam beberapa tahun mendatang. Ia menilai kemauan politik dan kemampuan mengatasi resistensi birokrasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya. Angka yang dibicarakannya merupakan rasio penerimaan negara terhadap PDB, yang cakupannya lebih luas daripada penerimaan pajak saja.

Hashim memperkirakan selisih sekitar enam poin persentase tersebut menggambarkan potensi tambahan penerimaan hingga sekitar Rp1.500 triliun per tahun. Perkiraan itu didasarkan pada perbandingan rasio penerimaan dan asumsi ukuran ekonomi yang digunakannya dalam paparan, bukan penerimaan yang telah berhasil dihimpun.

Baca Juga

Prasasti Sebut Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI Ada pada Kualitas Institusi

Baginya, rendahnya penerimaan sekaligus memperlihatkan peluang reformasi. Jika kemampuan menghimpun penerimaan meningkat, pemerintah akan mempunyai ruang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi menjadi salah satu jalan yang ia tekankan. Hashim menyampaikan bahwa pemanfaatan sistem elektronik, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan akan diperluas dalam administrasi perpajakan serta kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan membantu pencatatan dan pengelolaan penerimaan pajak, royalti, maupun sumber penerimaan lainnya.

Ia juga menyoroti transaksi sehari-hari yang belum terdokumentasi dengan baik. Sebagai ilustrasi, Hashim menceritakan pembayaran jasa tukang cukur yang datang ke rumahnya tanpa disertai faktur. Pengalaman serupa, menurut dia, dapat ditemukan pada berbagai layanan rumah tangga.

Contoh tersebut dipakainya untuk menjelaskan pentingnya perluasan pencatatan transaksi. Namun, ketiadaan faktur pada suatu transaksi tidak dengan sendirinya menunjukkan pelanggaran pajak ataupun berarti kegiatan tersebut sama sekali tidak tercakup dalam penghitungan ekonomi nasional.

Hashim menghubungkan digitalisasi dengan perluasan akses perbankan. Menurut dia, masyarakat yang belum memiliki rekening perlu dijangkau agar lebih mudah menerima layanan keuangan dan bantuan pemerintah.

Ia mengungkapkan rencana penyediaan rekening tanpa biaya serta penggunaan telepon genggam yang terhubung dengan rekening digital untuk penyaluran bantuan. Melalui mekanisme tersebut, dana diharapkan dapat langsung masuk ke rekening penerima. Pernyataan itu merupakan penjelasan Hashim mengenai arah rencana pemerintah; rincian cakupan penerima, jadwal, dan pelaksanaannya tidak dijabarkan dalam paparan tersebut.

Di sisi kegiatan usaha, Hashim menempatkan perumahan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan yang terus didorongnya. Ia menyebut sektor konstruksi dan perumahan mempunyai keterkaitan dengan 185 kegiatan ekonomi, mulai dari semen, kayu, furnitur, hingga kabel listrik.

Menurut dia, pembangunan rumah dapat menggerakkan permintaan terhadap berbagai produk dan jasa secara bersamaan. Keterkaitan tersebut menjadi alasan sektor perumahan dinilainya mempunyai peran penting dalam mempercepat pertumbuhan.

Hashim merujuk pengalaman Tiongkok dalam mengembangkan sektor properti, sekaligus mengakui persoalan kelebihan pasokan dan pembiayaan yang kemudian muncul di negara tersebut. Ia menyoroti pemberian kredit berlebihan serta tata kelola yang buruk sebagai masalah yang menyertai perkembangan industri properti di sana.

Sumber optimisme berikutnya adalah perluasan akses internet yang terjangkau dan dapat digunakan secara konsisten. Hashim menilai, kemampuan masyarakat mengakses internet perlu dilihat dari biaya, mutu sambungan, dan keberlanjutan penggunaannya.

Baca Juga

Prasasti Ungkap 12,3 Juta Usaha RI Berpotensi Naik Kelas, tapi Ada Hambatan

Menurut dia, akses yang mahal membatasi manfaat teknologi bagi masyarakat dan usaha kecil. Internet yang lebih terjangkau diharapkan membantu UMKM menjangkau pelanggan, memperoleh informasi, dan memperluas kegiatan usaha.

Di sektor pangan, Hashim menekankan pentingnya insentif bagi petani. Ia berpendapat, harga pembelian hasil panen yang lebih menarik dan biaya produksi yang lebih rendah dapat meningkatkan dorongan petani untuk menanam. “Saya seorang kapitalis, sehingga saya percaya pada insentif,” ujarnya.

Hashim menyebut perbaikan insentif dan dukungan produksi sebagai faktor yang menopang capaian pangan yang diklaim pemerintah. Dalam paparannya, ia mengatakan stok beras mencapai sekitar 5,3 juta ton berdasarkan informasi yang diterimanya pada pekan sebelumnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar Indonesia dapat mencapai swasembada kedelai dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Menurutnya, peningkatan produksi dalam negeri melalui pengembangan benih dan dukungan budidaya dapat mengurangi kebutuhan impor.

Dalam pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan, Hashim mengakui bahwa Indonesia memiliki tantangan berbeda dari sejumlah negara yang industrialisasinya berkembang di bawah pemerintahan otoriter. Sebagai demokrasi multipartai, Indonesia perlu mengelola beragam kepentingan dan membangun kesepakatan.

Meski demikian, ia melihat budaya musyawarah dan keinginan menjaga keharmonisan sebagai modal untuk mempertemukan kepentingan tersebut. Kemampuan mencapai kesepakatan perlu disertai kemauan menjalankan reformasi dan mengatasi hambatan birokrasi.

Hashim menegaskan, optimisme terhadap pertumbuhan harus diwujudkan melalui pelaksanaan program. Perbaikan gizi dan pendidikan membutuhkan layanan yang menjangkau masyarakat, reformasi penerimaan memerlukan administrasi yang efektif, sedangkan investasi membutuhkan lingkungan usaha yang mendukung.

Melalui langkah-langkah tersebut, ia meyakini Indonesia mempunyai kesempatan memperkuat kemampuan ekonominya sekaligus memperluas kesejahteraan. Target pertumbuhan 8%, menurut Hashim, merupakan ambisi yang dapat diperjuangkan dengan memperbaiki kualitas manusia, institusi, dan pelaksanaan kebijakan.