Data Privasi Wajib Pajak Aman, Meskipun Gunakan AI
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Keuangan, Nurkholison Ibnu Aman menjelaskan bahwa big data, akal imitasi (AI), dan machine learning dapat membantu mengidentifikasi risiko dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
“Namun, perangkat teknologi saja tidak dapat memungut pajak. Hal yang menentukan adalah bagaimana kita menggunakannya,” kata Ibnu, dalam acara Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (Britacof) di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Ibnu mengatakan, penggunaan mesin canggih untuk mengelola pajak tersebut telah digunakan untuk memantau pajak yang dihasilkan dari industri kelapa sawit. Menurutnya, setiap transaksi penjualan antarbisnis di sektor ini akan disertai faktur pajak elektronik. Di sisi lain, perusahaan juga dapat mendeskripsikan barang yang dijual dengan menyesuaikan gaya pencatatannya sendiri.
“Karena itu, kami menggunakan machine learning untuk membaca faktur-faktur tersebut dan mengidentifikasi barang yang dijual, jumlahnya, serta harganya,” kata dia.
Selain itu, kata Ibnu, pemerintah juga mengembangkan sebuah dashboard yang menampilkan individu dengan kekayaan bersih tinggi alias high net-worth individuals. Papan data itu akan menampilkan keterkaitan individu itu dengan keluarga, perusahaan, aset yang dimiliki, hingga jejaringnya.
“Kami berada pada tahap akhir penambahan fitur AI yang dapat membantu membaca berita dan keterbukaan informasi perusahaan mengenai individu-individu tersebut beserta perusahaan terkait,” kata dia.
Meski canggih, penggunaan AI menimbulkan pertanyaan tentang kerawanan kebocoran data. Meski begitu, Sekretaris Eksekutif Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM) dan Wakil Direktur Jenderal Perpajakan Internasional China, Huang Suhua mengatakan telah memiliki satuan tugas yang terdiri atas tenaga ahli teknis untuk memantau hal ini.
Huang juga mengajak Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto dan tim Direktorat Jenderal Pajak untuk membentuk satuan tugas khusus yang berfokus pada pemanfaatan teknologi mutakhir ini.
“Untuk membantu negara-negara berkembang memobilisasi penerimaan negara demi mencapai tujuan bersama, yaitu melayani masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, menurut Bimo, mitigasi atas kerentanan kebocoran data dari AI merupakan pekerjaan rumah seluruh anggota BRITACOM. Dia berharap kolaborasi yang berjalan dapat memperbaiki pelayanan, analisis data, hingga meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.
“Kami akan meningkatkan kemampuan AI melalui kapasitas yang kami bangun sendiri. Kami juga akan menjalin kerja sama erat dengan negara-negara yang telah maju dalam pengembangan AI untuk administrasi perpajakan, seperti China,” kata dia.
