Sinergi Merah Putih, Gubernur BI Ingin Integrasikan Digitalisasi Pembayaran Daerah dan Antarnegara

JAKARTA, investortrust.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebut penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026, terasa sangat spesial. Sebab, gelaran ini bersamaan dengan penyelenggaran acara oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

“Ini sebenarnya merupakan wujud nyata untuk mengakselerasi ekonomi kita, dalam rangka mewujudkan kebijakan yang impactful, inklusif, dan integratif,” kata Destry saat pembukaan FEKDI dan IFSE 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Destry menyatakan bahwa sinergi harus terus dibangun antarpemangku kepentingan. Dia menyebut sinergi yang dilakukan sebagai Sinergi Merah Putih.

Salah satu sinergi tersebut yaitu perlunya perluasan konektivitas ekonomi digital daerah dengan antarnegara. Dengan langkah ini, Destry berharap ada konektivitas perekonomian dari daerah hingga lintas negara.

“Salah satu caranya adalah perluasan QRIS Crossborder yang kami terus integrasikan dengan sistem pembayaran di luar negeri tujuannya adalah untuk mengembangkan dan kemudahan pembayaran antarnegara,” kata dia.

Menurut Destry, digitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah atau pemda mendorong pembangunan ekonomi daerah. Dari datanya, digitalisasi keuangan pemda mengalami peningkatan.

Baca Juga

QRIS Raih Penghargaan Global 50-in-5 di Sidang Majelis Umum PBB ke-81

“Saat ini sudah mencapai 94,9% atau 518 dari 546 pemda yang telah mencapai tahap digitalisasi,” ujar dia.

Destry mengatakan digitalisasi yang dilakukan pemda akan mendukung efektivitas transaksi pemerintah, pengelolaan ekonomi daerah, dan akselerasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perkuat infrastruktur teknologi informasi

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan pemerintah terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Dia menyadari untuk mempermudah digitalisasi keuangan diperlukan kecepatan untuk pengidentifikasi wajah atau face recognition.

“Untuk tahu costumer, perbankan tidak lagi menggunakan cara manual berupa fotokopi KTP. Tapi, melalui kecepatan face recognition yang dikembangkan,” kata Tito.

Tito menjelaskan teknologi pengidentifikasi wajah tersebut telah dikerjasamakan dengan 7.000 pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta.

“Dan ini juga kita manfaatkan dalam rangka untuk e-government,” kata dia.

Tito mengatakan tahap pertama e-government sedang berjalan. Tahapan ini untuk mengkurasi data penerima bantuan sosial melalui pengidentifikasi wajah. Sistem ini terintegrasi dengan data milik Kementerian ATR/BPN, untuk memastikan kepemilikan tanah dan Polri, untuk mengecek kepemilikan kendaraan.

“Nanti langsung keluar, tidak layak atau layak. Dia masuk desil mana dan seterusnya,” kata dia.