Kemenkeu Proyeksikan Ekonomi Global Wait and See, Geopolitik dan Suku Bunga Tinggi Jadi Tantangan
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tekanan terhadap perekonomian Indonesia yang berasal dari volatilitas perekonomian global dan tingginya suku bunga bank sentral. Pemerintah menyiapkan mitigasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan kondisi global saat ini sangat dinamis, terutama karena eskalasi geopolitik dan konflik di Timur Tengah yang masih berlanjut. Di sisi lain, kebijakan suku bunga bank sentral juga menjadi perhatian.
“Dinamis sekali dunia ini, geopolitiknya eskalatif, kita baca konflik Timur Tengah masih berlanjut. Di tengah-tengah itu, dua hari lalu bahwa the Fed menaikkan suku bunga,” kata Suahasil saat konferensi APBN KiTa edisi September 2026, dikutip Minggu (20/9/2026).
Baca Juga
Menurut Suahasil, kenaikan suku bunga acuan The Fed dilakukan untuk mengantisipasi kondisi inflasi di Amerika Serikat (AS). Kondisi tersebut turut tercermin dari sejumlah indikator global.
Berdasarkan The Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), terjadi lonjakan hingga 4.614. Sementara itu, Trade Policy Uncertainty Index tercatat sebesar 382,4 pada September 2026. “Ini artinya ada tanda-tanda yang wait and see,” kata dia.
Ekonomi Indonesia Tangguh
Di tengah ketidakpastian global, Suahasil mengatakan perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Bahkan, kenaikan harga sejumlah komoditas dinilai memberikan dampak terhadap penerimaan negara.
Harga minyak dunia tercatat menembus US$107,4 per barel per 15 September 2026. Suahasil menyebut harga minyak Brent telah tumbuh 76,4% secara year to date (YtD). “Kalau minyak Brent itu naik, maka bukan saja subsidi yang naik, tapi penerimaan juga ada kenaikan,” kata dia.
Baca Juga
Kenaikan Penerimaan APBN Semester I 2026 Mengindikasikan Ekonomi Indonesia Menggeliat
Selain minyak, penerimaan negara juga mendapat manfaat dari kenaikan harga CPO dan batu bara. Per 15 September 2026, harga CPO tercatat sebesar US$1.131,3 per ton, sedangkan harga batu bara mencapai US$146,9 per ton.
“Kalau CPO naik, penerimaan bisa meningkat. Kalau harga CPO-nya naik karena ada baik pajak yang biasa maupun pungutan ekspor,” ujar dia.
Suahasil menambahkan, kondisi perekonomian domestik masih sehat. Kementerian Keuangan mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level 188,5, sementara penjualan riil kembali ekspansif.
Baca Juga
Demutualisasi BEI: APEI Dorong Penyelesaian Hak Ekonomi Pemegang Saham Lama Secara Adil
Di sisi lain, konsumsi masyarakat mengalami sedikit perlambatan atau flattening. Namun, Suahasil menilai kondisi tersebut masih dalam level yang sehat. “Tapi ini masih sangat-sangat sehat,” kata dia.
Menurut Suahasil, kondisi tersebut tercermin dari penjualan mobil dan motor yang masih tumbuh. Penjualan semen, listrik, dan PMI Manufaktur juga menunjukkan perkembangan positif.
Arus Modal Asing
Ketahanan perekonomian Indonesia juga ditopang oleh arus modal asing. Suahasil mengatakan sejak kuartal III-2026 hingga 10 September 2026, terjadi inflow sebesar Rp33,8 triliun ke Surat Berharga Negara (SBN).
Sementara itu, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencatat inflow sebesar Rp171,6 triliun. Namun, pasar saham Indonesia masih mencatat outflow sebesar Rp70,7 triliun.
Baca Juga
Wacana Pelebaran Defisit Mengemuka, Menkeu Suahasil Pilih Bekerja Sesuai Regulasi
“Tentu kita harus perbaiki, kalau pasar saham nanti menjadi kredibel, kuncinya adalah kredibilitas pasar saham. Kalau pasar saham kita kredibel, maka para investor akan lebih yakin membeli saham-saham Indonesia,” ujar Suahasil.
Ke depan, pemerintah akan melakukan mitigasi terhadap dampak kenaikan suku bunga The Fed atau Fed Fund Rate (FFR). Pemerintah, kata Suahasil, akan berupaya meminimalkan dampak negatif dari perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian domestik. “Yang dilakukan dalam pengelolaan ekonomi makro kita adalah meminimalkan dampak negatifnya. Ini yang harus kita perhatikan terus,” ucap dia.