Presiden: Rombak BUMN, Laba Tembus Rp 326 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil pembenahan besar-besaran badan usaha milik negara (BUMN), yang ditandai dengan pemangkasan ratusan perusahaan, penghematan biaya hingga puluhan triliun rupiah, serta lonjakan laba dan dividen yang disetorkan kepada negara. Pada tahun 2025, laba BUMN mencapai Rp 326 triliun.
Dalam Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026), Prabowo menegaskan BUMN merupakan kekayaan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh dibebani struktur organisasi yang terlalu gemuk ataupun kepentingan di luar tujuan bisnis dan pelayanan publik.
Menurut Presiden, ketika Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaannya. Jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan banyak di antaranya tidak produktif. “BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” ujar Prabowo.
Baca Juga
Presiden Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Ad Hoc, Pengurus BUMN 30 Tahun Bakal Diusut
Pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi dengan menutup 290 BUMN. Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara dan entitas turunannya tinggal paling banyak sekitar 300.
Artinya, lebih dari 750 entitas BUMN ditargetkan ditutup atau dirampingkan. Pemerintah hanya akan mempertahankan perusahaan yang produktif serta memiliki kemampuan menciptakan nilai tambah.
Prabowo menyebut restrukturisasi tersebut sebagai salah satu program perampingan korporasi terbesar yang pernah dilakukan. Dari pemangkasan jumlah perusahaan dan lapisan organisasi itu, pemerintah mengklaim telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun per tahun.
Dana yang sebelumnya terserap untuk berbagai biaya organisasi, menurut Presiden, kini dapat dialihkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta kegiatan produktif lain yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
Dampak pembenahan juga mulai terlihat pada kinerja keuangan sejumlah BUMN. Setelah pemerintah menertibkan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, kinerja PT Timah Tbk (TINS) melonjak tajam. Perseroan membukukan laba bersih sekitar Rp2,71 triliun pada semester I-2026, naik sekitar 804,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berkisar Rp300 miliar. Pendapatan juga melonjak sekitar 247% dari Rp4,22 triliun menjadi Rp10,42 triliun.
Baca Juga
Prabowo Ingin Terus Pangkas BUMN, Targetkan 300 per 31 Desember 2026
Namun, peningkatan laba tidak semata-mata berasal dari penertiban tambang ilegal. PT Timah menyebut perbaikan kinerja juga ditopang peningkatan produksi dan penjualan, pergerakan harga timah, efisiensi operasi, serta penguatan tata kelola pertimahan.
Lonjakan laba itu sejalan dengan peningkatan pendapatan. PT Timah melaporkan pendapatan semester I-2026 sebesar Rp10,42 triliun, melonjak sekitar 247% dibandingkan Rp4,22 triliun pada semester I-2025. “Artinya, kenaikan laba tidak hanya berasal dari efisiensi biaya, tetapi juga dari ekspansi pendapatan yang sangat besar,” jelas Presiden.
Perbaikannya bahkan sudah terlihat sejak awal tahun. Pada kuartal I-2026 saja, PT Timah membukukan laba bersih sekitar Rp1,5 triliun. Manajemen menyebut kinerja tersebut antara lain ditopang oleh kenaikan harga timah global serta peningkatan volume produksi dan penjualan.
Sepanjang tahun penuh 2025, PT Timah membukukan laba bersih sekitar Rp1,31 triliun. Dengan laba Rp2,71 triliun hanya dalam enam bulan pertama 2026, berarti laba semester I-2026 sudah lebih dari dua kali laba setahun penuh 2025. PT Timah sendiri menyebut laba semester I-2026 telah melampaui target tahunan perusahaan
Prabowo menyebut laba bersih PT Semen Indonesia pada enam bulan pertama 2026 meningkat 408,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba PT Pupuk Indonesia meningkat 252,8%, PT Pertamina naik 86%, Pegadaian 84,4%, Pelindo 60,4%, dan PTPN 54,4%.
Baca Juga
Prabowo Ungkap Banyak BUMN Kerja Seenaknya, Bikin Laporan Untung Padahal Rugi
Presiden juga menyoroti perbaikan Garuda Indonesia. Hingga Juni 2026, sebanyak 20 pesawat yang sebelumnya tidak beroperasi berhasil direaktivasi sehingga jumlah armada aktif bertambah menjadi 104 pesawat.
Menurut Prabowo, Garuda telah menunjukkan peluang untuk kembali mencatat keuntungan secara berkelanjutan, meskipun kondisi geopolitik dan konflik di Timur Tengah masih memberikan tekanan terhadap industri penerbangan.
Dividen BUMN
Pada tingkat konsolidasi, pemerintah mengoreksi laba BUMN tahun 2024 menjadi Rp186 triliun, dengan dividen sebesar Rp85,5 triliun. Setahun kemudian, keuntungan BUMN diklaim melonjak 75,3% menjadi Rp326 triliun.Dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 juga meningkat 67% menjadi Rp142,3 triliun.
Namun, Presiden menilai kontribusi BUMN lebih tepat dilihat dengan memperhitungkan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pemerintah. Pada 2024, dividen BUMN setelah dikurangi PMN tercatat Rp53 triliun. Pada 2025, kontribusi bersih tersebut meningkat menjadi Rp138 triliun, atau melonjak sekitar 160%.
Baca Juga
Prabowo Puji Danantara Pimpinan Rosan Roeslani, Pantas Raih Bintang Kehormatan
Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN dapat mencapai Rp200 triliun tanpa PMN. Dengan demikian, menurut Prabowo, kontribusi bersih BUMN berpotensi meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan 2024.
Presiden juga mengingatkan bahwa perbaikan laporan keuangan harus mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Pemerintah tidak ingin kinerja BUMN terlihat baik hanya karena rekayasa akuntansi ataupun pencatatan yang tidak mencerminkan fundamental perusahaan. “Saya tidak mau toleransi permainan angka. Kita harus dapat angka-angka yang benar, yang tepat,” tegas Prabowo.
Pembenahan BUMN menjadi penting karena pemerintah kini menjadikan keuntungan perusahaan negara sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi. Dana tersebut tidak hanya disetorkan ke kas negara, tetapi juga digunakan melalui Danantara untuk membiayai hilirisasi, industrialisasi, pengembangan teknologi, dan ekspansi perusahaan Indonesia ke rantai pasok global.
Dengan pendekatan tersebut, kesehatan BUMN pada akhirnya tidak hanya diukur dari laba. BUMN dituntut menghasilkan dividen, meningkatkan efisiensi, menciptakan lapangan kerja, membangun industri, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

