Menkeu Purbaya Akui Ada Keterbatasan Anggaran untuk Perkuat Peran Barantin
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (24/7/2026). Pertemuan tersebut membahas anggaran Barantin untuk mengembangkan program prioritas.
Merespons hal ini, Purbaya mengatakan pemerintah mendukung penguatan kapasitas Barantin mengingat perannya yang strategis dalam menjaga keamanan hayati nasional dan mendukung kelancaran perdagangan. Akan tetapi, dia menekankan setiap penguatan program perlu dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan ruang fiskal pemerintah dan skala prioritas pembangunan.
"Anggaran kita saat ini masih defisit sehingga kita harus betul-betul hati-hati ketika menambah pengeluaran baru. Saya pikir karantina memang penting, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas," ujar Purbaya.
Baca Juga
Barantin menyebut tengah mengembangkan upaya untuk mendukung biosekuriti nasional, meningkatkan kualitas layanan ekspor-impor, dan memperkuat tata kelola pelayanan publik dengan integrasi sistem dan pengelolaan anggaran yang efektif.
Purbaya mengatakan penguatan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari dan ke luar negeri perlu menjadi prioritas awal dalam memperkuat sistem biosekuriti nasional.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengganggu sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Kemenkeu juga mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pemindaian (scanner) secara terpadu antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Barantin. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus mendorong efisiensi investasi pemerintah.
Baca Juga
Purbaya Akui Sebagian Dana Hasil Penerbitan Panda Bond untuk Tambal Defisit APBN 2026
"Kita ingin investasi pemerintah dilakukan secara tepat sehingga fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan bersama oleh instansi terkait. Dengan begitu, pengawasan semakin efektif sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran," ujar dia.
Sebagai tindak lanjut, Purbaya mengarahkan agar Badan Karantina Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW) membuat koordinasi teknis guna memastikan kesiapan sistem, prosedur operasional, dan mekanisme pertukaran data sebelum integrasi layanan dilaksanakan secara menyeluruh. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi bagi masyarakat serta pelaku usaha.