Pemeliharaan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Terpencil Dibayangi Keterbatasan Anggaran

JAKARTA, investortrust.id - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dibayangi keterbatasan sumber anggaran.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Bakti Yulis Widyo Marfiah, anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun ini terbilang minim. Bakti hanya mengandalkan dana pelayanan universal atau universal service obligation (USO) yang didapatkan dari 1,25% pendapatan bruto seluruh operator telekomunikasi di Tanah Air ditambah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) non-USO yang nilainya lebih kecil dari tahun sebelumnya.

“Lalu terkait dengan anggaran yang ada saat ini, kami sangat minim sekali diberikan kebijakan fiskal anggaran oleh Kemenkeu, hanya dana USO, ditambah kemarin ada PNBP non-USO yang memang jumlahnya tidak sama seperti tahun sebelumnya,” katanya dalam sebuah diskusi bersama awak media di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

Baca Juga

Telkom: Starlink Belum Masuk, Persaingan Industri Telekomunikasi RI Sudah Berat

Yulis tak mengungkapkan berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk Bakti pada 2024. Namun yang jelas, total dana USO yang diterima per tahun berkisar Rp 3,5  triliun- Rp 3,7 triliun.

Menurut Yulis, anggaran Bakti pada 2024 menciut lantaran pemerintah fokus pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Adapun, pada 2023, anggaran yang dialokasikan untuk Bakti, khususnya untuk membangun menara stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) mencapai Rp 11 triliun.

Selain itu, berkurangnya anggaran yang dialokasikan untuk Bakti juga tidak lepas dari kasus korupsi yang menyeret bekas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Lebih lanjut, untuk menekan pengeluaran, Bakti melalukan sejumlah langkah efisiensi. Pertama adalah memprioritaskan pengeluaran hanya untuk program prioritas.

Baca Juga

Bank Mandiri Kucurkan Kredit Rp 2 Triliun ke Perusahaan Infrastruktur Telekomunikasi Ini

“Lalu yang kedua memaksimalkan juga anggaran yang ada. Memang kita beberapa terhadap kekurangan ini kemarin berusaha untuk diajukan ke Kemenkeu. Namun, oleh Kemenkeu diberikan solusi penggunaan saldo kas yang ada, anggaran yang ada di Bakti itu sendiri,” paparnya.

Kemudian, Bakti juga mencoba untuk meningkatkan kerja sama dengan badan usaha agar pengeluaran investasi yang dilakukan bisa ditekan.

"Dan saat ini pun juga sedang mencoba dilakukan kajian dengan teman-teman Mckinsey bagaimana exit strategy dari program-program yang berjalan ini, yang nantinya diharapkan tetap sustain tapi tidak mengurangi investasi atau anggaran pemerintah yang dikeluarkan," imbuhnya.