BPS dan Badan Migrasi PBB Canangkan Kerja sama Satu Data Migrasi Internasional
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Migrasi PBB (International Organization for Migration/IOM) mencanangkan satu data migrasi internasional (SDMI). Kerja sama ini untuk mengintegrasikan data yang tersebar di berbagai lembaga dan organisasi dari tingkat desa hingga tingkat nasional.
“Dengan demikian memberikan fondasi yang kuat bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berbasis bukti,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (20/12/2023).
Baca Juga
Tantangan Kemanusiaan dan Kekosongan Hukum: Kasus Imigrasi Rohingya di Indonesia
Amalia mengatakan, integrasi ini juga ingin memotret manfaat yang dibawa oleh pekerja migran Indonesia. Sebab, salah satu alasan migrasi yang dilakukan umumnya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dan penghidupan yang lebih baik. Salah satu caranya lewat remitansi para pekerja migran di negara lain untuk keluarganya.
“Di Indonesia, rumah tangga yang memiliki remitansi kemungkinan terhindar dari kelompok miskin dan guncangan ekonomi,” ucap dia.
Rekam Perjalanan WNA
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyebut, SDMI nantinya diharapkan menjadi solusi untuk penyediaan data terpadu mengenai migrasi. Data yang akurat ini untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Dengan data akurat yang terintegrasi dan mudah diakses, kita mudah untuk mewujudkan migrasi yang aman, tertib, dan teratur. Untuk mewujudkan SDMI perlu komitmen kementerian dan lembaga (K/L), sehingga data tersebut bisa merekam perjalanan warga Indonesia dan warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia,” ujar Woro.
Baca Juga
Devisa dari Remitansi Pekerja Migran di Singapura Capai US$ 607 Juta
Kepala Misi IOM Indonesia Jeffrey Labovitz mengatakan inisiatif SDMI untuk mewujudkan migrasi yang terkelola dengan baik. Dengan membuat manajemen migrasi yang baik akan tercipta implementasi kebijakan migrasi yang komprehensif, koheren, dan mengacu pada hasil jangka panjang.
“Ini sulit untuk diimplementasikan tanpa adanya bukti dan data yang mumpuni,” ujar Jeffrey.
IOM dan BPS serta sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) telah menyusun usulan rancangan Cetak Biru dan Peta Jalan SDMI 2023-2038, untuk menyiapkan strategi yang jelas dalam implementasi, pengawasan, dan evaluasi SDMI.