S&P Global Wanti-Wanti Pemerintah Indonesia Soal Danantara dan DSI

JAKARTA, investortrust.id - Lembaga pemeringkat kredit, S&P Global mewanti-wanti pemerintah Indonesia mengenai kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan lembaga pengelola ekspor komoditas strategis Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan tersebut dapat memberikan dampak yang lebih berkepanjangan terhadap sentimen investasi dan pertumbuhan ekonomi,” bunyi laporan S&P Global, diakses Senin (13/7/2026).

S&P Global mengatakan pembentukan Danantara telah mengubah sektor badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia, setelah Danantara mengonsolidasikan dan mengurangi lini bisnis non-inti.

Sementara itu, DSI diperkirakan akan mengubah sektor ekspor komoditas. Dengan ini, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor tersebut. S&P Global memadang langkah tersebut dilakukan dengan mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing.

“Perubahan ini terjadi ketika sentimen pasar telah terdampak oleh serangkaian perubahan kebijakan di sektor tersebut, termasuk kuota produksi, repatriasi devisa hasil ekspor, tata kelola izin tabang, dan royalti,” bunyi laporan itu.

Baca Juga

Sentimen S&P Angkat IHSG ke Atas 6.000, Investor Asing Berpotensi Kembali Masuk

Meski menjadi sorotan, S&P Global keputusan membentuk Danantara dan DSI bukan masuk dalam skenario dasar. Sebab, S&P Global meyakini pemerintah telah menunjukkan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan sebagai respons terhadap masukan pelaku industri.

“Kami tetap meyakini bahwa institusi politik dan kebijakan di Indonesia secara umum stabil dan tidak menghadapi tantangan terhadap legitimasi mereka,” bunyi laporan itu.

Menurut S&P Global, para pembuat kebijakan di Indonesia terus memprioritaskan stabilitas ekonomi dan keuangan. Selama bertahun-tahun, menurut lembaga tersebut, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan transparansi melalui interaksi rutin dan berbagi informasi dengan para pelaku pasar keuangan.

“Mereka juga bersikap fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan ketika diperlukan, seperti melakukan pemangkasan belanja yang besar untuk menjaga defisit tetap berada di bawah batas yang ditetapkan tahun ini,” bunyi laporan itu.