Purbaya Catat Realisasi Pendapatan Negara Capai 46,56% di Semester I-2026

JAKARTA, investortrust.id - Realisasi pendapatan negara pada Semester I 2026 tercatat mencaoai 46,56% dari target yang telah ditetapkan, dan tumbuh 13,33% secara tahunan. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 52,06% dari target yang ditetapkan.

Adapun pemerintah menetapkan target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat berkunjung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jumat (3/7/2026).

Sementara itu ia juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tercatat sebesar 5,89%, mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang ditopang oleh aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut turut didukung oleh postur APBN yang semakin sehat seiring berkembangnya sektor industri di Jawa Tengah.

“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," kata Purbaya, dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).

Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah terus mendorong inovasi digitalisasi penerimaan daerah.

Salah satunya melalui pelaksanaan joint research bersama local expert untuk mengkaji optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi. Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah percontohan melalui implementasi sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah.

Purbaya juga mencermati berbagai upaya yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah. Salah satunya program makan bergizi gratis (MBG).

Baca Juga

APBN Defisit 0,53% PDB per Februari 2026, Pendapatan Negara Naik 12,8%

Untuk program MBG, hingga pertengahan tahun 2026 program ini telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan 18.854 pemasok lokal, dan menciptakan lebih dari 193.000 lapangan kerja di Jawa Tengah.

Program tersebut turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu (DJPb) saat ini melakukan monitoring melalui pendampingan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb dan KPPN Jawa Tengah antara lain pada SPPG Wonosari Gunting Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo Magelang, SPPG Tengaran Bener Semarang.

Pendampingan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan, akuntabel dan tepat sasaran, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan secara dini untuk segera dicarikan solusi bersama para pemangku kepentingan.

“DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan Monitoring MBG secara nasional dan terstruktur”, ujar dia.

Selain itu, Purbaya juga mengunjungi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk melihat perkembangan implementasi program yang ditujukan memperkuat ekonomi desa dan mendorong aktivitas ekonomi

masyarakat. Hingga saat ini telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan total lebih dari 43 ribu volume transaksi.

Kehadiran KDKMP diharapkan menjadi pengungkit ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih produktif

Purbaya juga mencermati perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan di 16 kabupaten/kota dengan 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar yang ditujukan untuk melayani 3.080 siswa.

Pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus diakselerasi guna mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Menkeu menyampaikan apresiasi atas peran aktif seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah yang terus menjaga kualitas pelaksanaan APBN sekaligus mengawal berbagai program prioritas pemerintah.