Kemenkeu Catat Rp3,59 Triliun Barang Milik Negara Dipakai untuk Program Prioritas Prabowo
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Rahayu Puspasari menyebut sebanyak 966 barang milik negara senilai Rp 3,59 triliun telah digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dimulai dari dukungan BMN (barang milik negara) senilai Rp 3,57 triliun pada saat pembentukan Kabinet Merah Putih yang mana aset-aset 13 k/l (kementerian/lembaga) tersebut kemudian dioptimalkan kepada 23 kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih,” kata Puspa, sapaannya, saat rapat kerja Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Selain itu, terdapat 626 barang milik negara digunakan untuk membangun 166 unit Sekolah Rakyat senilai Rp 2,38 triliun. DJKN juga mendukung pembangunan 16 unit Sekolah Garuda dengan menggunakan 183 barang milik negara senilai Rp 282,42 miliar.
Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), DJKN memberikan dukungan dengan mengalokasikan 353 barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. Selain itu, DJKN juga memberikan 122 barang milik negara lewat persetujuan sewa dengan nilai proporsional sebesar Rp 202,48 miliar.
Tak hanya itu, DJKN juga memberikan lahan di 10 lokasi dengan luas 138,85 hektare untuk program 3 juta rumah. Sementara itu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didukung 92 barang milik negara yang terdiri atas tanah dan/atau bangunan.
Puspa juga menyampaikan sebanyak 15 barang milik negara telah terbit persetujuannya untuk digunakan oleh pemerintah dengan nilai Rp 27,19 miliar. Adapun 77 barang milik negara lain masih dalam proses dengan potensi nilai Rp 4,6 triliun.
Baca Juga
DJKN pun memberikan dukungan pembangunan kantor Komando Daerah Militer (Kodam) dan Batalyon Infanteri (Yonif). Terdapat 11 kodam yang pembangunannya didukung oleh barang milik negara dengan nilai tanah sebesar Rp 654,42 miliar.
Dukungan juga diberikan terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dengan dukungan ini, Satgas PKH menguasai kembali 5,89 juta hektare kawasan hutan.
Untuk ketahanan pangan, DJKN memberikan 29 barang milik negara. Empat barang milik negara telah terbit persetujuan pemanfaatan dengan nilai Rp 26,05 miliar. Sedangkan 25 lainnya dalam proses dengan potensi nilai Rp 1,18 triliun.
Puspa menyebut masih terdapat sekitar 237 barang milik negara senilai Rp 5,79 triliun yang masuk dalam pipeline. Barang milik negara tersebut sedang dalam proses persetujuan untuk digunakan dalam program-program prioritas tersebut.