Menopang Program Pemerintah, Belanja Pusat Melesat 52,6%
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Realisasi belanja pemerintah pusat melonjak tajam hingga Mei 2026, seiring percepatan eksekusi sejumlah program prioritas pemerintah, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan laporan BRI Regular Economic Update: Realisasi APBN Mei 2026 yang disusun Office of Chief Economist Group BRI, Jakarta, Jumat (11/6/2026), belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.059,3 triliun, naik 52,6% secara tahunan (year-on-year/yoy). Kenaikan tersebut menjadi yang terbesar sejak 2017.
Lonjakan belanja pemerintah pusat terutama dipicu oleh kenaikan belanja barang yang melesat 114,9% yoy. BRI menilai peningkatan signifikan tersebut dipengaruhi oleh realisasi belanja untuk program Makan Bergizi Gratis. Hingga Mei 2026, realisasi anggaran MBG meningkat menjadi sekitar Rp88,5 triliun, naik dari Rp75,0 triliun pada April 2026, seiring bertambahnya jumlah penerima dari 62,0 juta orang menjadi 63,1 juta orang.
Baca Juga
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp 1.365,4 triliun, tumbuh 34,4% yoy dan setara 35,5% dari pagu APBN. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai 28,1% dari APBN. Akselerasi belanja tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjaga momentum ekonomi domestik di tengah tingginya ketidakpastian global, termasuk dampak berlanjutnya konflik di Timur Tengah.
Namun, percepatan belanja tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh akselerasi penerimaan negara. Hingga Mei 2026, penerimaan negara mencapai Rp1.185,0 triliun, tumbuh 19,1% yoy dan setara 37,6% dari target APBN. Kementerian Keuangan juga melaporkan APBN hingga Mei 2026 mencatat defisit Rp180,4 triliun atau 0,70% terhadap PDB, masih di bawah target defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB.
Dari sisi penerimaan, BRI mencatat penerimaan pajak tumbuh kuat 22,1% yoy menjadi Rp834,4 triliun. Pertumbuhan terutama ditopang oleh PPN dan PPnBM yang naik 41,3%, PPh Orang Pribadi dan PPh 21 yang tumbuh 26,0%, serta PPh Badan yang meningkat 23,9%. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh 19,9% yoy, ditopang PNBP kementerian/lembaga dan badan layanan umum.
Meski demikian, ruang fiskal ke depan perlu dijaga. BRI menilai keberlanjutan percepatan belanja pemerintah pusat harus diimbangi dengan penguatan penerimaan negara. Jika tidak, kebutuhan pembiayaan pemerintah berpotensi meningkat untuk mempertahankan ekspansi fiskal tanpa melampaui target defisit. Risiko tersebut semakin penting dicermati di tengah harga minyak global yang masih tinggi, tekanan terhadap rupiah, serta yield Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap berada pada level tinggi.
Tekanan fiskal juga terlihat dari realisasi keseimbangan primer yang meski masih surplus Rp58,6 triliun, posisinya lebih rendah dibandingkan pola historis pascapandemi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pembiayaan pemerintah berisiko meningkat pada semester berikutnya, terutama jika belanja primer terus terakselerasi sementara penerimaan negara tidak tumbuh sepadan.
Baca Juga
Soal Efisiensi Anggaran MBG, Menkeu Purbaya: Kita Tunggu Bu Nanik!
Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan anggaran hingga Mei 2026 mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1% dari APBN, lebih tinggi dibandingkan Rp326,4 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. BRI mengingatkan, yield SBN yang masih tinggi dapat menekan biaya dana pemerintah dan berpotensi berdampak pada sektor perbankan melalui kenaikan cost of fund, risiko mark-to-market loss pada portofolio surat berharga, serta penyerapan likuiditas oleh penerbitan SBN.
Dengan demikian, lonjakan belanja pemerintah pusat menjadi bantalan penting bagi ekonomi domestik dalam jangka pendek. Namun, keberlanjutan stimulus fiskal membutuhkan disiplin yang lebih kuat, baik dari sisi kualitas belanja, pengawasan program prioritas seperti MBG, maupun optimalisasi penerimaan negara. Tanpa penguatan tersebut, ekspansi belanja yang terlalu cepat berisiko mempersempit ruang fiskal dan meningkatkan tekanan pembiayaan pada paruh kedua 2026.