DEN Sebut Ekonomi Indonesia Masih Jauh dari Krisis
JAKARTA, investortrust.id - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan perekonomian Indonesia masih jauh dari kondisi krisis. Hal ini lantaran kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh, meski di tengah gejolak geopolitik global.
Hal itu disampaikan anggota DEN Mochammad Firman Hidayat dalam keterangan pers seusai pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Baca Juga
DEN Minta Prabowo Efisiensi Anggaran MBG Antisipasi Kenaikan Harga Imbas Pelemahan Rupiah
Firman mengatakan, sejumlah indikator menunjukkan fundamental makroekonomi Indonesia masih sangat solid. Bahkan, fundamental ekonomi nasional masih jauh lebih baik dibandingkan saat krisis 1998.
"Fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang sangat baik, bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Berbagai indikator makro menunjukkan bahwa perekonomian nasional tetap solid dan berada jauh dari potensi krisis," ujar Firman kepada awak media.
Firman memerinci sejumlah indikator yang mencerminkan kokohnya fundamental ekonomi domestik. Dikatakan, Indonesia masih membukukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni mencapai 5,61% secara tahunan pada triwulan I 2026. Selain itu, Firman juga menyoroti inflasi Indonesia yang relatif stabil, yakni sebesar 3,08% secara tahunan pada Mei 2026.
Selain indikator makroekonomi, Firman juga menyatakan neraca korporasi masih sehat dan tidak sedang memasuki fase krisis. Hal tersebut, lanjut Firman, tercermin dari utang perusahaan dalam dolar AS yang jauh lebih rendah dibandingkan saat krisis 1998.
Data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) juga mengonfirmasi penurunan utang luar negeri korporasi. Pada triwulan I 2026, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$ 191,4 miliar atau turun 1,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Firman mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah cukup baik dalam memitigasi risiko eksternal, terutama yang berasal dari fluktuasi nilai tukar.
"Jadi di tengah ketidakpastian yang terjadi, mereka (perusahaan) mestinya cukup bisa mitigasi," lanjutnya.
Meski demikian, Firman menegaskan Indonesia tetap perlu mewaspadai ketidakpastian global mengingat gejolak geopolitik berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan DEN. Salah satu dampak gejolak global yang paling krusial dan perlu diantisipasi adalah kenaikan harga energi dunia, yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi.
"Dan ini perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tetapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya. Kemudian di tengah ketidakpastian global ini saya kira confidence harus kita terus perkuat," katanya.
Firman meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya terkait defisit fiskal yang bisa dijelakan lebih detail ke masyarakat. Selain itu efisiensi aggaran juga perlu dilakukan termasuk untuk program prioritas seperti MBG.
"Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan," katanya.
Untuk mengatasi pelemahan rupiah, Firman menyarankan pemerintah melakukan langkah kongkret, termasuk dengan memperkuat devisa negara. Dari sisi neraca pembayaran, katanya, masih ada yang potensi untuk ditingkatkan. Salah satunya melalui pendapatan sekunder atau remitasi tenaga kerja di luar negeri.
"Kalau kita bandingkan dengan Filipina jumlahnya masih lebih rendah Indonesia. Artinya program-program Bapak Presiden untuk meningkatkan pekerja migran berkualitas seperti perawat, electrician, dan segala macam itu bisa membantu meningkatkan devisa ke depan," katanya.
Baca Juga
Firman juga meminta pemerintah meningkatan jumlah wisatawan, yang baru berada di angka 15 juta wisatawan. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam yang mencapai 20 juta orang, Thailand 30 juta orang, dan Malaysia 40 juta orang.
"Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini, ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran misalkan kita bisa memberi bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang memang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia," paparnya.